Ajak Masyarakat Berbisnis Produk PD RPH Berpenghasilan Capai Rp6 Juta-an Per Bulan
Kitasulsel—Makassar—Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD RPH) Kota Makassar terus memberi kontribusi dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah dan juga pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan.
Salah satunya dengan membuka peluang usaha bagi masyarakat, mahasiswa, ibu rumah tangga, anak-anak muda berjiwa enterpreneur, dan termasuk pelaku UMKM di lorong wisata.
Menurut Plt Dirut PD RPH Idris Ahmad bahwa segmentasi usaha yang dimaksud adalah dengan bermitra atau menjadi agen produk RPH baik berupa daging, maupun olahan yakni Abon Sapi dan sejenisnya.
“Bisnis ini cukup menjanjikan, penghasilan bisa mencapai Rp6 Juta-an per bulan. Produk daging kita cukup diminati karena sudah pasti aman, sehat, utuh, dan halal. Sementara untuk produk olahan seperti Abon Makassar (Abon Sapi) juga laku keras dan mengalami kenaikan permintaan yang cukup pesat,” ucapnya.
Apa lagi kata dia, menjelang bulan ramadhan, idul fitri dan idul qurban yang biasanya mengalami kenaikan permintaan. Dari data yang dimiliki RPH kebutuhan konsumsi daging pada momentum hari raya tersebut mengalami kenaikan 30-50 persen.
Selain itu, makanan praktis seperti abon sapi untuk sahur dan buka puasa juga sangat digemari, utamanya bagi mereka yang memiliki mobilitas tinggi. Abon Makassar sangat enak dikonsumsi walau hanya dengan nasi putih panas saja. Meski seperti itu, Kandungan nutrisi untuk kebutuhan tubuh pun tetap terpenuhi dan senantiasa terjaga.
Produk ini juga cocok bagi santri yang sedang mondok di pesantren, atau pun mahasiswa yang kost-kostan yang tidak sempat memasak karena padatnya jadwal kuliah atau tugas pelajaran yang harus diselesaikan.
“Jadi pasarnya sangat luas serta diminati masyarakat berbagai segmen.Harganya pun relative murah dan terjangkau, cocok dengan daya beli masyarakat,” ungkap Idris.
Intinya kata dia, semua bisa memulai bisnis dari bisnis kecil-kecilan. Dimulai dari rumah, dari sistem pre-order dengan jumlah terbatas.
“Tapi yang terpenting adalah memulai. Modal besar, strategi bisnis komprehensif, dan visi yang bagus akan percuma bila bisnis tersebut tak kunjung dimulai. Insya Allah RPH akan membantu memfasilitasi mewujudkan cita-cita anda menjadi pebisnis besar” pungkasnya.
Kitasulsel–JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji tahun 2023–2024 dengan memeriksa sejumlah pimpinan biro travel secara maraton.
Pada Rabu (8/4/2026), penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap tujuh bos biro travel di dua lokasi berbeda, yakni di Jakarta dan wilayah Jawa Timur.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan kuota haji.
“Hari ini KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan tindak pidana terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024, total ada tujuh biro di dua tempat,” ujar Budi melalui pesan singkat.
Pemeriksaan di Dua Lokasi
Untuk lokasi pertama di Jawa Timur, pemeriksaan dilakukan di kantor BPKP Perwakilan Jawa Timur dengan menghadirkan empat saksi dari kalangan pimpinan biro travel.
Mereka yang diperiksa yakni NR selaku Direktur PT Al Madinah Mutiara Sunnah, FN selaku Direktur Utama PT Aliston Buana Wisata, NA selaku Direktur PT Barokah Dua Putri Mandiri, serta BK selaku Direktur PT Kamilah Wisata Muslim.
Sementara itu, di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, penyidik memeriksa tiga pimpinan biro travel lainnya, yakni HRA selaku Direktur PT Madani Prabu Jaya, AAB selaku Direktur Utama PT An Naba International, dan KS selaku Direktur PT Ananda Dar Al Haromain.
Pemeriksaan Berlanjut
Sehari sebelumnya, Selasa (7/4), KPK juga telah memanggil lima pimpinan biro travel haji dan umrah untuk diperiksa di Gedung Merah Putih. Namun, dari lima saksi yang dipanggil, hanya satu yang memenuhi panggilan.
Saksi yang hadir adalah CMH selaku Direktur PT Al Aqsha Jisru Dakwah dan Direktur PT Edipeni Travel. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami mekanisme pengisian kuota haji khusus yang berasal dari kuota tambahan.
“Saksi lainnya tidak hadir dan meminta penjadwalan ulang pemeriksaannya,” tambah Budi.
KPK menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan guna mengungkap secara menyeluruh dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan kuota haji, termasuk menelusuri peran pihak-pihak yang terlibat dalam proses distribusi kuota tambahan tersebut.
-
Nasional10 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login