Absensi Online Guru Kontrak, Komisi D DPRD Kota Makassar: Itu Tidak Adil

Published

3 tahun ago

1 Maret 2023

Kitasulsel-Makassar—Guru yang berstatus tenaga kontrak atau disebut Laskar Pelangi (Pelayanan Publik Berintegritas) sering disamakan statusnya dengan pegawai yang berstatus ASN salah satunya adalah penerapan absensi online.

Hal tersebut membuat guru kontrak di Kota Makassar mengeluhkannya karena ada ketidakadilan padahal dilihat dari status apalagi tingkat kesejahteraan sudah berbeda dengan ASN.

Keluhan itu terungkap saat para guru kontrak menyambangi gedung DPRD Kota Makassar Jalan AP. Pettarani berharap wakil rakyat bisa menerima aspirasi mereka.

“Mereka mengeluhkan penerapan absensi online yang menurut guru dari Laskar Pelangi itu tidak adil. Dari segi status dan kesejahteraan saja sudah jelas beda,” ujar anggota Komisi D DPRD Kota Makassar, Hamzah Hamid, Rabu (1/3/2023).

Olehnya, Hamzah meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar untuk segera mengevaluasi aturan tersebut. Menurutnya, sebagian besar guru kontrak terkait memiliki aktivitas lain selain mengajar untuk menopang kesejahteraan mereka.

“Guru dari Laskar Pelangi ini juga harus mengerjakan tugas sekolah dirumah diluar jam absen tersebut. Seperti mengisi rapor dan lain-lain,” tutur politisi PAN itu.

Selain itu absensi online dikeluhkan karena kerap tidak sinkron dengan sistem. Kondisi itupun menyulitkan para guru kontrak yang hanya menerima gaji tiga bulan sekali.

“Dengan gaji Rp 1,3 juta perbulan, saya minta BKPSDM Kota Makassar tidak tutup mata,” tegasnya.(*)

DISKOMINFO KAB SIDRAP

Kunjungi Sidrap, Kepala BPS RI Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi di Sulsel Capai 7,71 Persen

Published

2 menit ago

12 Maret 2026

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—SIDRAP –– Kunjungan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, ke Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Kamis, 12 Maret 2026, menjadi momentum untuk melihat langsung aktivitas ekonomi riil yang mendorong pertumbuhan daerah tersebut.

Dalam kunjungannya, Amalia menjelaskan bahwa Sidrap mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sulawesi Selatan, yakni mencapai 7,71 persen. Angka tersebut menunjukkan kinerja ekonomi daerah yang sangat baik dibandingkan kabupaten lainnya di provinsi tersebut.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Sidrap terutama ditopang oleh sektor pertanian serta industri pengolahan hasil pertanian. Kedua sektor ini menjadi penggerak utama aktivitas ekonomi masyarakat dan memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan ekonomi daerah.

“Dari pertumbuhan 7,71 persen tersebut, yang menjadi pendorong utamanya adalah sektor pertanian dan industri pengolahan hasil pertanian. Ini menunjukkan kekuatan kompetensi daerah yang perlu terus didorong ke depan,” ujar Amalia.

Ia menambahkan, capaian tersebut sudah sangat dekat dengan angka 8 persen, yang menjadi target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Menurutnya, hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat sektor-sektor produktif.

Amalia menegaskan bahwa data yang dirilis oleh BPS merupakan hasil pencatatan berdasarkan fakta di lapangan. Karena itu, Sidrap dinilai sebagai salah satu daerah yang menarik untuk diamati secara langsung sebagai contoh pertumbuhan ekonomi yang kuat di tingkat daerah.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menekankan bahwa peran BPS bukan menjalankan program pembangunan, melainkan menghasilkan data statistik yang berkualitas, bermakna, dan berdampak. Data tersebut kemudian dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai dasar pengambilan kebijakan.

BPS Kabupaten Sidrap, lanjutnya, akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, termasuk dengan bupati, untuk memberikan berbagai insight berbasis data mengenai langkah-langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus pembangunan sosial.

“BPS bertugas menghasilkan statistik yang bermakna, berdampak, dan berkualitas. Data tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam membangun daerah berbasis data dan fakta,” jelasnya.

Ia berharap sinergi antara BPS dan pemerintah daerah dapat terus diperkuat sehingga pembangunan di Sidrap maupun secara nasional dapat berjalan lebih terarah dan berbasis pada informasi yang akurat.