Connect with us

Absensi Online Guru Kontrak, Komisi D DPRD Kota Makassar: Itu Tidak Adil

Published

on

Kitasulsel-Makassar—Guru yang berstatus tenaga kontrak atau disebut Laskar Pelangi (Pelayanan Publik Berintegritas) sering disamakan statusnya dengan pegawai yang berstatus ASN salah satunya adalah penerapan absensi online.

Hal tersebut membuat guru kontrak di Kota Makassar mengeluhkannya karena ada ketidakadilan padahal dilihat dari status apalagi tingkat kesejahteraan sudah berbeda dengan ASN.

Keluhan itu terungkap saat para guru kontrak menyambangi gedung DPRD Kota Makassar Jalan AP. Pettarani berharap wakil rakyat bisa menerima aspirasi mereka.

“Mereka mengeluhkan penerapan absensi online yang menurut guru dari Laskar Pelangi itu tidak adil. Dari segi status dan kesejahteraan saja sudah jelas beda,” ujar anggota Komisi D DPRD Kota Makassar, Hamzah Hamid, Rabu (1/3/2023).

Olehnya, Hamzah meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar untuk segera mengevaluasi aturan tersebut. Menurutnya, sebagian besar guru kontrak terkait memiliki aktivitas lain selain mengajar untuk menopang kesejahteraan mereka.

“Guru dari Laskar Pelangi ini juga harus mengerjakan tugas sekolah dirumah diluar jam absen tersebut. Seperti mengisi rapor dan lain-lain,” tutur politisi PAN itu.

Selain itu absensi online dikeluhkan karena kerap tidak sinkron dengan sistem. Kondisi itupun menyulitkan para guru kontrak yang hanya menerima gaji tiga bulan sekali.

“Dengan gaji Rp 1,3 juta perbulan, saya minta BKPSDM Kota Makassar tidak tutup mata,” tegasnya.(*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DISKOMINFO LUWU TIMUR

Pendekatan Humanis Redam Ketegangan, Aparat Kawal Land Clearing PSN di Lampia

Published

on

Kitasulsel—Luwu Timur — Suasana di kawasan Lampia, Kecamatan Malili, Rabu (29/4/2026), sempat memanas saat kegiatan pembersihan lahan (land clearing) proyek strategis nasional (PSN) mulai dilakukan. Namun di tengah ketegangan itu, aparat gabungan menunjukkan pendekatan yang lebih humanis demi menjaga situasi tetap terkendali.

Sejak pagi, personel dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Luwu Timur bersama TNI dan Polri telah bersiaga di lokasi. Pengamanan dipimpin langsung oleh Kasat Satpol-PP, dengan fokus memastikan kegiatan berjalan aman sekaligus mengantisipasi potensi konflik di lapangan.

Ketegangan tak terhindarkan ketika sejumlah warga menyampaikan penolakan terhadap aktivitas tersebut. Mereka mencoba menghalangi masuknya dua unit alat berat excavator yang hendak melakukan pembersihan lahan. Aksi saling dorong antara warga dan aparat pun sempat terjadi, mencerminkan kuatnya emosi dan kekhawatiran masyarakat terhadap perubahan yang berlangsung.

Di tengah situasi yang memanas, aparat tidak memilih langkah represif. Sebaliknya, pendekatan persuasif dan dialogis langsung dikedepankan. Petugas berupaya menenangkan warga, membuka ruang komunikasi, serta mendengarkan aspirasi yang disampaikan di lokasi kejadian.

Pendekatan ini perlahan membuahkan hasil. Ketegangan yang sempat meninggi berhasil diredam, dan suasana kembali kondusif. Warga mulai memberikan ruang, sementara aparat tetap siaga memastikan tidak terjadi eskalasi lanjutan.

Setelah kondisi terkendali, alat berat akhirnya dapat beroperasi dan proses land clearing pun berjalan dengan pengamanan ketat dari aparat gabungan.

Kehadiran Satpol-PP, TNI, dan Polri dalam kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai pengamanan, tetapi juga menjadi jembatan antara kepentingan pembangunan dan suara masyarakat. Di lapangan, mereka berupaya menjaga keseimbangan—antara memastikan proyek strategis tetap berjalan dan merawat stabilitas sosial dengan pendekatan yang lebih manusiawi.

Peristiwa ini menjadi potret bahwa di tengah dinamika pembangunan, ruang dialog tetap menjadi kunci. Ketegangan mungkin tak selalu terhindarkan, namun cara meresponsnya akan menentukan arah hubungan antara negara dan masyarakat di masa depan.

Continue Reading

Trending