Sidrap Kembali Raih Piala Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI
Kitasulsel,Sidrap –– Pangkajene Sidenreng, ibukota Kabupaten Sidrap berhasil meraih Piala Adipura Kategori Kota Kecil tahun 2022 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI, Selasa (28/2/2023).
Piala diserahkan Menteri LHK, Siti Nurbaya kepada Bupati Sidrap, H. Dollah Mando di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta Pusat.
Penganugerahan Penghargaan Adipura ini dilaksanakan pada puncak peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HSPN). Hadir di kesempatan itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) Rosa Vivien Ratnawati, Ketua Dewan Pertimbangan Adipura, Dr. Sarwono Kusuma Atmaja, serta para kepala daerah penerima penghargaan.
Bupati Sidrap, Dollah Mando menyampaikan rasa syukur atas piala adipura tersebut. Menurutnya prestasi itu dicapai berkat kerja keras OPD terkait serta dukungan segenap elemen masyarakat.
“Terima kasih atas kerja sama dan partisipasi seluruh pihak, semoga prestasi ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan,” ujar Dollah didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra, Muhammad Iqbal, Kadis Lingkungan Hidup Sidrap, Andi Faisal Ranggong, dan beberapa kepala OPD terkait.
Sementara Menteri LHK, Siti Nurbaya mengatakan, pada anugerah Piala Adipura 2022 pihaknya terus berusaha menyempurnakan program Adipura dengan mendorong kabupaten/kota mencapai target penanganan sampah 100 persen di 2025 mendatang.
“Pada penilaian Adipura kali ini kami juga memasukkan dan mendukung pencapaian target nasional 20 ribu kampung iklim di 2024,” ujarnya.
Siti Nurbaya menuturkan, tidak mudah masuk serta mendapatkan Adipura. Apalagi ada berbagai kategori penghargaan Adipura, mulai sertifikat, piala Adipura dan penghargaan tertinggi yakni Adipura Kencana.
“Adipura ini nilainya sangat mendasar, ada agenda relokasi sistem pada ajang ini sekaligus Adipura sebagai koridor pembangunan daerah,” terang Siti Nurbaya.
Sebagai informasi, di tahun 2019 lalu Kabupaten Sidrap juga menerima Piala Adipura kategori Kota Kecil. Dollah Mando menerima piala Adipuran yang diserahkan Wakil Presiden RI kala itu, H. M. Jusuf Kalla. Penganugerahan penghargaan Adipura sendiri mengalami moratorium atau penundaan selama dua tahun akibat pandemi covid-19.(win)
NEWS
Hebat! Anggaran ‘Siluman’ Rp60 Miliar Lolos, Eks Pimpinan DPRD Sulsel: Tak Pernah Dibahas di Banggar
KITASULSEL—MAKASSAR – Dugaan kejanggalan dalam penganggaran pengadaan bibit nanas senilai Rp60 miliar pada APBD Provinsi Sulawesi Selatan 2024 kian menguat. Sejumlah mantan pimpinan DPRD Sulsel secara tegas menyatakan bahwa proyek bernilai jumbo tersebut tidak pernah melalui mekanisme pembahasan resmi di Badan Anggaran (Banggar).
Eks Ketua DPRD Sulsel periode 2019–2024, Andi Ina Kartika Sari, mengungkapkan bahwa dirinya telah memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada Kamis (16/4/2026) sebagai saksi. Ia hadir bersama tiga mantan Wakil Ketua DPRD lainnya untuk memberikan keterangan terkait proyek yang kini menjadi sorotan hukum.
“Kami hadir untuk mengonfirmasi keterangan guna melengkapi berkas tersangka. Baik di tingkat pimpinan maupun Banggar, tidak pernah ada penyampaian soal anggaran nanas,” ujar Andi Ina kepada awak media, Jumat (17/4).
Pernyataan senada disampaikan mantan Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ni’matullah Erde. Ia menilai terdapat kejanggalan serius dalam proses penyusunan anggaran tersebut. Menurutnya, pembahasan legislatif kala itu lebih terfokus pada program prioritas lain, khususnya pengembangan komoditas pisang cavendish.
“Seingat kami, pengadaan bibit nanas tidak pernah dibahas secara spesifik. Justru yang menjadi perhatian utama adalah program pengembangan pisang cavendish,” jelasnya.
Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sendiri disebut telah mengantongi sejumlah dokumen penting, termasuk risalah rapat Banggar dan draf APBD 2024. Dokumen ini menjadi dasar untuk menelusuri asal-usul munculnya anggaran yang dinilai “misterius” tersebut.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Soetarmi, membenarkan adanya pemeriksaan terhadap para mantan legislator. Ia menyebut, proses ini penting untuk mengungkap apakah terjadi pelanggaran prosedur dalam penganggaran.
“Pemeriksaan ini krusial untuk menggali mekanisme penganggaran bibit nanas dalam APBD. Dari empat pimpinan yang dipanggil, satu orang tidak hadir,” ujarnya.
Indikasi ‘Penumpang Gelap’ Anggaran
Tidak masuknya proyek tersebut dalam pembahasan resmi Banggar memunculkan dugaan adanya praktik “penumpang gelap” dalam penyusunan APBD. Jika benar penganggaran dilakukan tanpa proses legislatif yang semestinya, maka hal ini berpotensi melibatkan oknum di level teknis eksekutif maupun pihak lain yang memiliki akses dalam proses finalisasi anggaran.
Kasus yang kini dijuluki “Nanas Berduri” ini diprediksi akan berkembang lebih luas, seiring upaya penyidik menelusuri siapa pihak yang paling bertanggung jawab atas munculnya anggaran bernilai puluhan miliar rupiah tersebut.
Kesaksian para eks pimpinan DPRD Sulsel menjadi pintu masuk penting dalam mengurai simpul perkara, sekaligus menguji transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.
-
Nasional10 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login