Sekda Sidrap Buka Rembuk Stunting Dihadiri Kepala BKKBN Sulsel

Published

2 tahun ago

28 Februari 2023

Kitasulsel,Sidrap — Sekretaris Daerah Kabupaten Sidrap, H. Basra membuka Rembuk Stunting tingkat Kabupaten Sidrap, Selasa (28/2/2023), di Aula Kompleks SKPD Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu.

Acara dihadiri Kepala Pewakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Ritamariani, dan Tenaga Ahli TGUPP Bidang Kesehatan Sulawesi Selatan, Prof. Dr. Veni Hadju.

Turut hadir, Sekretaris Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Sidrap, Jufri Hande, Kabid Dalduk dan KB selaku ketua panitia, Syahrul Mubarak, serta Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda Sidrap, Nasrah Anitasari Rasyid.

Dalam kesempatan itu, Sekda Sidrap, H. Basra, perwakilan Ketua TP PKK dan serta pimpinan OPD melakukan penandatanganan komitmen bersama sebagai tanda pelaksanaan percepatan penurunan stunting terintegrasi di Kabupaten Sidrap.

Syahrul Mubarak dalam laporannya menjelaskan, rembuk stunting adalah Aksi 3 kabupaten/kota dalam menindaklanjuti hasil Aksi 1 (analisis situasi) dan Aksi 2 (hasil rencana kegiatan).

“Rembuk Stunting merupakan suatu langka penting yang harus dilakukan pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan pelaksanaan perencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting dilakukan secara bersama-sama antara OPD penanggung jawab lahanan dengan sektor lembaga non pemerintah dan masyarakat,” ungkapnya.

Adapun tujuannya antara lain, menyampaikan hasil analisis situasi dan rancangan rencana kegiatan intervensi penurunan stunting kab/kota terintegrasi, dan mendeklarasikan komitmen pemerintah daerah dan menyepakati rencana kegiatan intervensi penurunan stunting terintegrasi.

“Juga membangun komitmen publik dalam kegiatan pencegahan dan penurman stunting secara terintegrasi di Kabupaten Sidrap,” tutur Syahrul.

Sekda Sidrap, Basra mengatakan, Pemerintah RI telah menjadikan pencegahan stunting sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Targetnya prevalensi stunting turun dari 30,8 persen pada tahun 2018 menjadi 14 persen di tahun 2024.

“Untuk mencapai target tersebut, pemerintah telah menyusun strategi nasional percepatan pencegahan stunting yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak mulai dari tingkat pusat, daerah hingga tingkat desa dalam melakukan penurunan stunting,” papar Basra.

Lebih jauh diungkapkannya, di Kabupaten Sidrap pada tahun 2023 telah ditetapkan 20 desa lokus stunting sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor : 333/IV/2022 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Prioritas Pencegahan dan Penanganan Stunting Tahun 2023.

“Dan pada tahun 2024 telah ditetapkan 15 desa/kelurahan yang akan menjadi lokasi fokus percepatan penurunan stunting yang akan diintervensi secara secara terintegrasi oleh semua stakeholder terkait,” lontar Basra.

Ia juga mengatakan, upaya percepatan pencegahan stunting akan lebih efektif apabila intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif dilakukan secara konvergen di tingkat kabupaten sampai ke desa dan kelurahan.

“Intervensi gizi spesifik menyasar penyebab langsung stunting yang meliputi kurangnya asupan makanan gizi serta penyakit infeksi,” terangnya.

Sementara Andi Ritamariani mengutarakan, tren angka prevalensi stunting menurut Survei Status Gizi Indonesia SSGI tahun 2021 sebesar 25,4%, sementara hasil SSGI tahun 2022 mencapai 27,3% terjadi kenaikan 1,9%, angka tersebut masih cukup tinggi yang dipersyaratkan oleh WHO di bawah 20%.

Ia lalu menyatakan, pemetaan analisis situasi penting dilakukan untuk merumuskan kriteria penentuan desa/kelurahan lokasi prioritas intervensi stunting yang tentunya sejalan dengan mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah.

“Salah satu poin dalam kriteria tersebut adalah dengan memperhatikan 4 aspek penting, jumlah indikator cakupan intervensi sensitif dan spesifik sebanyak 29 indikator layanan, jumlah kasus stunting, prevalensi stunting, dan jumlah keluarga berisiko stunting,” urainya.

Andi Ritamariani berharap, dengan komitmen kuat pemda, dapat merumuskan program dan kegiatan yang lebih terukur dengan melihat cakupan indikator layanan, dalam rangka percepatan penurunan stunting.

“Memastikan komitmen lintas sektor dalam menuangkan program/kegiatan OPD ke dalam dokumen perencanaan daerah,” pungkasnya.

Dalam kegiatan ini, Tenaga Ahli TGUPP Bidang Kesehatan Sulawesi Selatan, Prof. Dr. Veni Hadju membawakan materi dengan tema “Dengan Rembuk Stunting, Kita Tingkatkan Konvergensi Lintas Sektor Untuk Percepatan Stunting”.(win)

Nasional

Menag Tunjuk Dr. Bunyamin M. Yapid Dampingi Menteri Investasi pada Misi Strategis ke Arab Saudi

Published

14 jam ago

13 Agustus 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–ARABSAUDI — Tenaga Ahli Menteri Agama RI Bidang Haji, Umrah, dan Hubungan Luar Negeri, Dr. H. Bunyamin M. Yapid, mendapat mandat langsung dari Menteri Agama RI Prof. Nasaruddin Umar untuk mendampingi Menteri Investasi Rosan Perkasa Roeslani dalam kunjungan kerja strategis ke Arab Saudi.

Turut serta dalam rombongan adalah tim Danantara Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan properti dan fasilitas pendukung ibadah haji.

Kunjungan yang berlangsung pekan ini memiliki agenda utama peninjauan lokasi dan penjajakan kerja sama terkait rencana besar Pemerintah Republik Indonesia menghadirkan Perkampungan Haji Indonesia di Kota Mekkah.

Proyek ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam pelayanan haji, menyediakan akomodasi, pusat layanan, serta fasilitas terpadu yang dapat digunakan jamaah Indonesia setiap musim haji dan umrah.

Menurut sumber di Kementerian Agama, penunjukan Dr. Bunyamin bukan tanpa alasan. Sebagai sosok yang memiliki rekam jejak panjang dalam diplomasi haji dan hubungan luar negeri, ia dinilai mampu menjadi penghubung efektif antara pemerintah Indonesia, otoritas Arab Saudi, dan mitra strategis sektor swasta.

Saat dikonfirmasi usai keberangkatan, Dr. Bunyamin menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan langkah nyata pemerintah dalam mewujudkan visi pelayanan haji yang semakin baik.

“Semua untuk umat. Doakan agar semua yang menjadi niat baik dari pemerintah bisa berjalan dengan baik,” ujarnya singkat namun penuh makna.

Kementerian Investasi dan Danantara Indonesia disebut akan melakukan serangkaian pertemuan dengan pihak berwenang di Mekkah dan Jeddah, termasuk meninjau beberapa titik strategis yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan. Proyek Perkampungan Haji ini bukan hanya akan menjadi pusat akomodasi, tetapi juga diharapkan menjadi “rumah kedua” bagi jamaah Indonesia selama berada di Tanah Suci.

Inisiatif ini lahir dari meningkatnya jumlah jamaah haji Indonesia setiap tahun serta kebutuhan akan fasilitas yang memadai, aman, dan terjangkau. Dengan adanya perkampungan ini, pemerintah berharap dapat mengurangi beban biaya akomodasi, meningkatkan kenyamanan jamaah, sekaligus memperkuat citra positif Indonesia di mata dunia Islam.

Kunjungan ini menjadi bukti nyata sinergi antara kementerian, sektor swasta, dan tokoh-tokoh strategis di bidang haji. Jika pembicaraan berjalan lancar, tahap perencanaan teknis diperkirakan akan dimulai dalam waktu dekat, dengan target pembangunan yang disesuaikan musim haji mendatang. (*)