Panitia IWD Audiens Dengan Ketua DPRD Sulsel

Published

3 tahun ago

28 Februari 2023

Kitasulsel—Makassar — Peringatan Internasional Women Day (IWD) akan diperingati pada tanggal 8 Maret 2023 mendatang. Beberapa aktivis dan NGO yang selama ini konsen terhadap kaum perempuan yang ada di sulsel memastikan akan menyambut IWD dengan berbagai kegiatan. Baik berupa kampanye,advokasi dan edukasi, seperti talk show di radio, podcast, roundtable dan acara puncak di lorong wisata.

Pihak panitia melakukan audiens dengan Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartisari di rujab Senin (27/2/2023).

Rombongan panitia, Husaima Husain, Fadiah Mahmud, Warida Syafei, Salma Tajanng dan beberapa panitia lainnya diterima langsung oleh Andi Ina Kartisari.

Dalam pertemuan tersebut panitia menyampaikan rencana peringatan IWD di Makassar dan meminta kehadiran Ketua DPRD Sulsel untuk hadir di acara tersebut.

“Pertemuan hari ini menyampaikan undangan kepada ibu ketua, terkait dengan peringatan IWD di makassar. Disamping itu juga menyampaikan rangkaian acara yang akan kita lakukan, dan alhamdulilah bu ketua menyambut baik,” ujar Warida safei.

Sementara itu Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartisari menyambut baik rencana kegiatan untuk memperingati hari IWD tersebut. Dia menegaskan sebagai ketua DPRD dan seorang perempuan sangat merespon baik kegiatan tersebut. Apalagi ini terkait dengan isu-isu tentang perempuan,yang wajib didukung dan support.

“ini merupakan kehormatan buat saya untuk dilibatkan dalam kegiatan ini, sebagai seorang perempuan saya pasti akan mendukung dan ikut berpartipasi didalamnya,” ujarnya.

Lebih jauh dia mengungkapkan bahwa kampaye dan edukasi harus terus digalakkan sehingga kesetaraan biasa semakin meningkat. (*/rls)

NEWS

Hebat! Anggaran ‘Siluman’ Rp60 Miliar Lolos, Eks Pimpinan DPRD Sulsel: Tak Pernah Dibahas di Banggar

Published

19 menit ago

18 April 2026

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—MAKASSAR – Dugaan kejanggalan dalam penganggaran pengadaan bibit nanas senilai Rp60 miliar pada APBD Provinsi Sulawesi Selatan 2024 kian menguat. Sejumlah mantan pimpinan DPRD Sulsel secara tegas menyatakan bahwa proyek bernilai jumbo tersebut tidak pernah melalui mekanisme pembahasan resmi di Badan Anggaran (Banggar).

Eks Ketua DPRD Sulsel periode 2019–2024, Andi Ina Kartika Sari, mengungkapkan bahwa dirinya telah memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada Kamis (16/4/2026) sebagai saksi. Ia hadir bersama tiga mantan Wakil Ketua DPRD lainnya untuk memberikan keterangan terkait proyek yang kini menjadi sorotan hukum.

“Kami hadir untuk mengonfirmasi keterangan guna melengkapi berkas tersangka. Baik di tingkat pimpinan maupun Banggar, tidak pernah ada penyampaian soal anggaran nanas,” ujar Andi Ina kepada awak media, Jumat (17/4).

Pernyataan senada disampaikan mantan Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ni’matullah Erde. Ia menilai terdapat kejanggalan serius dalam proses penyusunan anggaran tersebut. Menurutnya, pembahasan legislatif kala itu lebih terfokus pada program prioritas lain, khususnya pengembangan komoditas pisang cavendish.

“Seingat kami, pengadaan bibit nanas tidak pernah dibahas secara spesifik. Justru yang menjadi perhatian utama adalah program pengembangan pisang cavendish,” jelasnya.

Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sendiri disebut telah mengantongi sejumlah dokumen penting, termasuk risalah rapat Banggar dan draf APBD 2024. Dokumen ini menjadi dasar untuk menelusuri asal-usul munculnya anggaran yang dinilai “misterius” tersebut.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Soetarmi, membenarkan adanya pemeriksaan terhadap para mantan legislator. Ia menyebut, proses ini penting untuk mengungkap apakah terjadi pelanggaran prosedur dalam penganggaran.

“Pemeriksaan ini krusial untuk menggali mekanisme penganggaran bibit nanas dalam APBD. Dari empat pimpinan yang dipanggil, satu orang tidak hadir,” ujarnya.

Indikasi ‘Penumpang Gelap’ Anggaran

Tidak masuknya proyek tersebut dalam pembahasan resmi Banggar memunculkan dugaan adanya praktik “penumpang gelap” dalam penyusunan APBD. Jika benar penganggaran dilakukan tanpa proses legislatif yang semestinya, maka hal ini berpotensi melibatkan oknum di level teknis eksekutif maupun pihak lain yang memiliki akses dalam proses finalisasi anggaran.

Kasus yang kini dijuluki “Nanas Berduri” ini diprediksi akan berkembang lebih luas, seiring upaya penyidik menelusuri siapa pihak yang paling bertanggung jawab atas munculnya anggaran bernilai puluhan miliar rupiah tersebut.

Kesaksian para eks pimpinan DPRD Sulsel menjadi pintu masuk penting dalam mengurai simpul perkara, sekaligus menguji transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.