Disambut Meriah, Danny Bakar Semangat Mahasiswa Unismuh Bone
Kitasulsel—Bone—Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) bersama Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Bone, di Kampus Unismuh Bone, Minggu (26/02/2023).
Penandatanganan MoU ini terkait Tri Darma Perguruan Tinggi di bidang kerjasama pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat.
Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan kuliah umum bagi ratusan mahasiswa dan mahasiswi Unismuh Bone.
Dalam kuliah umumnya Danny Pomanto sapaan akrab Ramdhan Pomanto mengangkat tema Pemuda dan Masa Depan.
Ia menghimbau agar semua mahasiswa dan mahasiswi yang hadir kelak harus menjadi pemimpin. Minimal menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri.
Hal ini sejalan dengan perintah dari Al Quran dimana semua orang itu adalah pemimpin bagi dirinya sendiri dan pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban.
“Di dalam Al Quran sudah jelas bahwasanya kita semua adalah pemimpin. Jadi jangan malas dan harus komitmen disiplin minimal bagi dirinya sendiri,” ucapnya.
Danny membagi tips untuk menjadi pemimpin yang baik yakni jangan sombong dan jangan menyimpan penyakit hati dalam dirinya.
Tak hanya itu, Danny juga memberikan motivasi agar para Mahasiswa dan mahasiswi setelah lulus dapat meraih masa depannya dengan cemerlang yakni dengan membiasakan berpikiran positif, komitmen memimpin diri sendiri, memperluas jaringan dan memperbanyak ilmu pengetahuan dengan cara membaca.
“Kalau mau sukses jangan sombong dan jangan malas. Karena sesungguhnya kesombongan adalah kebodohan yang terbaik. Pegang prinsip ini untuk menjadi modal pemimpin nantinya,” tuturnya.
Pada kesempatan ini pula Danny menerima apresiasi yang luar biasa dari mahasiswa dan mahasiswi Unismuh Bone setelah melakukan interaktif di dalam kelas dengan mengajak para peserta kuliah umum untuk membedakan apa itu reading dan screaning.
“Respon para mahasiswa sangat bagus. Menunjukkan kualitas dirinya nanti. Pertanyaaan yang dilontarkan juga sangat kritis,” ujarnya.
Olehnya itu, Danny berpesan agar mereka terus giat belajar dan mengejar cita-citanya.
Kegiatan ini diakhiri dengan foto bersama jajaran pengurus kampus dan seluruh peserta kuliah umum.
Kitasulsel–JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji tahun 2023–2024 dengan memeriksa sejumlah pimpinan biro travel secara maraton.
Pada Rabu (8/4/2026), penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap tujuh bos biro travel di dua lokasi berbeda, yakni di Jakarta dan wilayah Jawa Timur.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan kuota haji.
“Hari ini KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan tindak pidana terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024, total ada tujuh biro di dua tempat,” ujar Budi melalui pesan singkat.
Pemeriksaan di Dua Lokasi
Untuk lokasi pertama di Jawa Timur, pemeriksaan dilakukan di kantor BPKP Perwakilan Jawa Timur dengan menghadirkan empat saksi dari kalangan pimpinan biro travel.
Mereka yang diperiksa yakni NR selaku Direktur PT Al Madinah Mutiara Sunnah, FN selaku Direktur Utama PT Aliston Buana Wisata, NA selaku Direktur PT Barokah Dua Putri Mandiri, serta BK selaku Direktur PT Kamilah Wisata Muslim.
Sementara itu, di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, penyidik memeriksa tiga pimpinan biro travel lainnya, yakni HRA selaku Direktur PT Madani Prabu Jaya, AAB selaku Direktur Utama PT An Naba International, dan KS selaku Direktur PT Ananda Dar Al Haromain.
Pemeriksaan Berlanjut
Sehari sebelumnya, Selasa (7/4), KPK juga telah memanggil lima pimpinan biro travel haji dan umrah untuk diperiksa di Gedung Merah Putih. Namun, dari lima saksi yang dipanggil, hanya satu yang memenuhi panggilan.
Saksi yang hadir adalah CMH selaku Direktur PT Al Aqsha Jisru Dakwah dan Direktur PT Edipeni Travel. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami mekanisme pengisian kuota haji khusus yang berasal dari kuota tambahan.
“Saksi lainnya tidak hadir dan meminta penjadwalan ulang pemeriksaannya,” tambah Budi.
KPK menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan guna mengungkap secara menyeluruh dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan kuota haji, termasuk menelusuri peran pihak-pihak yang terlibat dalam proses distribusi kuota tambahan tersebut.
-
Nasional10 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login