Connect with us

Rakor Pendapatan di Bali, Danny Pomanto Wajibkan Semua OPD Kolaborasi Capai Pendapatan Rp 2 Triliun

Published

on

Kitasulsel-Bali-Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mewajibkan seluruh OPD berkolaborasi dalam mencapai pendapatan Rp 2 Triliun pada 2023.

Danny Pomanto sapaan akrab Ramdhan Pomanto juga menggarisbawahi bahwa tiga potensi besar dalam pendapatan yakni perparkiran, reklame, dan makan-minum agar terus ditingkatkan.

“Ini bukan rapat biasa, ini rapat koordinasi. Kenapa penting pendapatan? Dalam pengalaman dua periode, kinerja utama Pemda ada dua hal yang diutamakan, yakni meningkatkan pendapatan dan belanja yang makin hari makin rapi. Itu saja,” kata Danny Pomanto dalam sambutannya di sela-sela pembukaan Rakor Pendapatan di Badung, Bali, Kamis, (23/02/2023).

Dia melihat perlu adanya integrasi dan akselerasi program pendapatan yang harus betul-betul terkoordinasi dengan baik.

Untuk mencapai PAD (Pendapatan Asli Daerah) Rp 2 Triliun, dia membeberkan, pertama harus meresetting total sistem pendapatan. Mengonsep kembali sistem secara terpadu.

Ke dua, digitalisasi pendapatan wajib tanpa terkecuali di semua sisi. Apalagi sebelumnya Makassar menjuarai TP2DD zona Indonesia Timur.

Lalu digitalisasi itu harus membangun big data atau data bersama. Misalnya data mengenai retribusi sampah, hitungan PBB, menjadi satu data.

“Saya berharap one day Rakor ini harus terwujud sistemnya,” tekannya.

Ke tiga, maksimalisasi pendapatan.

Orang nomor satu di Makassar ini memaparkan, seperti pajak dari aspek makan minum harus segera dilakukan revolusi pendapatan di situ. Juga reklame dan perparkiran.

Dari tiga aspek penting itu, pria berlatar belakang arsitektur ini menyebutkan baru 50 persen potensi yang digali. Sementara masih ada 50 persen lainnya dari bidang yang sama bahkan di sektor lainnya butuh eksplorasi serta inovasi.

“Untuk pajak makan-minum itu saya dengan Bapenda sudah berdiskusi dengan pemilik sistem yang bisa membangun kesadaran dan pengawasan pajak dari masyarakat.

Insya Allah alat ini maksimal,” sebutnya.

“Nanti kita buat sistem setiap pembelanjaan Rp 10 Ribu dapat satu nomor kupon yang diundi per bulan dan per tahun dengan hadiah yang menarik. Sehingga orang selalu ambil bill-nya. Dengan begitu orang merasa tidak sia-sia dan pasti meminta struknya,” sambungnya.

Berikutnya soal reklame, tercatat baru sekitar 30 persen yang dieksplorasi. Olehnya akan dibuat teknik manajemen yang baru. Dimulai dari ruas jalan Landak, Rappocini, Sungai Saddang Baru, dan di sudut-sudut kota.

Timnya akan mencoba mengukur berdasarkan panjang jalan dan periodikal reklame dan perhitungan digital. “Jika dibuat dengan sistem digital kita bisa melipatgandakan sampai 300 persen,” ucapnya.

Sedangkan perparkiran, dalam hitungannya dengan jumlah 1,5 juta kendaraan roda dua dan 400 ribu mobil kontribusinya sudah mencapai Rp 1 Triliun.

“Itu hanya parkir. Masa tidak dapat Rp 500 Miliar? Makanya ini PD Parkir perlu dibantu. Saya harap seluruh OPD untuk bantu parkir. Saya langsung pimpin agar ada revolusi perparkiran dan menjadi fokus kita,” yakinnya.

“Jika dilihat Tokyo dan London itu terbesar dari parkir. Ini masih sedikit dari potensi, maka saya berharap kita berpikir bersama memaksimalkan potensi lainnya sehingga kita bisa capai di atas Rp 2 Triliun,” harapnya.

Pada akhir pengarahannya, Danny Pomanto juga membuka Rakor Pendapatan secara resmi.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra menekankan pentingnya komitmen bersama untuk mencapai PAD Rp 2 Triliun.

Untuk itu, Bapenda Makassar menginisiasi Rapat Koordinasi Khusus Pendapatan 2023 yang dihadiri seluruh perwakilan OPD dan BUMD lingkup Pemkot Makassar di Bali.

“Melalui Rakor ini kami ingin sinergitas dan kolaborasi OPD dan BUMD menggali potensi untuk optimalisasi menuju PAD Rp 2 Triliun,” kata Firman Hamid.

Dia menilai PAD sama pentingnya dengan belanja anggaran, yang perlu perencanaan serta dievaluasi progresnya.

“Baik itu penerimaan pajak maupun retribusi daerah, semuanya kita akan eksplorasi potensinya bersama-sama dan kolaborasikan di forum ini,” paparnya.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DISKOMINFO KAB SIDRAP

Bupati Sidrap Terima Tim Verifikasi BNPB, Dorong Pembangunan Permanen Jembatan Bulu Cenrana 

Published

on

Kitasulsel–SIDRAP – Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap), Syaharuddin Alrif, menerima kunjungan Tim Verifikasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) usai melakukan verifikasi lapangan terhadap Jembatan Botto di Desa Bulu Cenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Selasa (21/7/2026).

Verifikasi tersebut merupakan tindak lanjut atas usulan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang diajukan Pemerintah Kabupaten Sidrap untuk mendukung pembangunan jembatan permanen di wilayah tersebut.

Audiensi yang berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Sidrap dipimpin Analis Kebencanaan Ahli Muda BNPB, Muhammad Salman Alfarisi, bersama tim verifikasi.

Dalam pertemuan itu, Bupati Syaharuddin Alrif berharap BNPB dapat memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan Jembatan Botto secara permanen mengingat keberadaannya sangat vital bagi masyarakat.

Menurutnya, pembangunan jembatan permanen akan meningkatkan keselamatan pengguna jalan sekaligus memperlancar akses transportasi, distribusi barang, dan aktivitas ekonomi warga di Desa Bulu Cenrana serta wilayah sekitarnya.

“Kami berharap Pemerintah Kabupaten Sidrap dapat dibantu melalui dukungan BNPB untuk pembangunan jembatan secara permanen. Dengan adanya jembatan permanen, masyarakat dapat merasakan akses transportasi yang lebih aman, nyaman, dan lancar,” ujar Syaharuddin.

Ia juga berharap usulan pembangunan Jembatan Botto dapat memperoleh dukungan melalui program hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana BNPB.

“Kami berharap usulan ini dapat ditindaklanjuti sehingga nantinya memperoleh dukungan anggaran untuk pembangunan jembatan. Ini sangat penting bagi masyarakat karena jembatan tersebut menjadi salah satu akses yang menunjang aktivitas dan mobilitas warga,” katanya.

Syaharuddin menegaskan, Pemerintah Kabupaten Sidrap terus membangun koordinasi dengan pemerintah pusat guna mempercepat penanganan infrastruktur yang terdampak bencana, sekaligus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur strategis yang membutuhkan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Tim Verifikasi BNPB yang telah turun langsung meninjau kondisi Jembatan Botto di lapangan. Menurutnya, hasil verifikasi tersebut menjadi tahapan penting dalam proses penilaian usulan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

“Terima kasih kepada Tim BNPB yang telah datang langsung melihat kondisi di lapangan. Mudah-mudahan hasil verifikasi ini dapat menjadi dasar untuk mendukung usulan pembangunan jembatan permanen yang dibutuhkan masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu, Tim Verifikasi BNPB melakukan peninjauan untuk memastikan kondisi riil infrastruktur yang diusulkan serta menilai kelayakan usulan sebagai bagian dari proses verifikasi program hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Audiensi tersebut turut dihadiri Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sidrap, Patriadi, serta Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Pertanahan, dan Perumahan Rakyat (Biciptapera) Sidrap, Abdul Rasyid.

Pemerintah Kabupaten Sidrap berharap hasil verifikasi lapangan tersebut menjadi langkah positif menuju terealisasinya pembangunan Jembatan Botto secara permanen, sehingga masyarakat dapat menikmati akses transportasi yang lebih aman, nyaman, dan mendukung pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.

Continue Reading

Trending