Rembuk Stunting, Wujud Komitmen Bersama Tangani Stunting di Sulsel

Published

3 tahun ago

23 Februari 2023

Kitasulsel-Makassar-Hasil Studi Status Gizi Indonesia Tahun 2022 menunjukkan 21,6% balita mengalami stunting dan Provinsi Sulawesi Selatan masuk dalam 10 besar dengan persentase 27,2%. Terkait kondisi ini, diperlukan upaya yang luar biasa untuk mempertahankan, bahkan menurunkan angka prevalensi tersebut. Hal ini erat hubungannya dengan pencapaian target pemerintah di tahun 2024 dimana prevalensi stunting ditargetkan 14%. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan percepatan langkah untuk menurunkannya.

Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memaksimalkan kegiatan Rembuk Stunting untuk memastikan langkah penanganan stunting secara komprehensif. Melalui Rembuk Stunting, Pemprov memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting dilakukan secara bersama-sama antara OPD penanggung jawab layanan dengan sektor/lembaga non-pemerintah serta masyarakat.

Sebagai bentuk komitmen dalam menurunkan angka stunting, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melaui DP3A-Dalduk KB menggelar kegiatan Rembuk Stunting Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Dengan Tema ”Bebaskan Keluarga Dari Stunting Menuju Generasi Sehat, Cerdas Dan Produktif” di Hotel Swiss Bell Makassar Kamis (23/2/2023).

Kadis P3A-Dalduk KB, Andi Mirna dalam sambutannya mengemukakan bahwa permasalahan stunting bukan urusan kelompok atau perangkat daerah tertentu. Namun menjadi tanggung jawab bersama, baik secara institusional dan personal.

Ia menambahkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan secara bersama-sama akan melakukan konfirmasi, sinkronisasi dan sinergisme hasil Analisis Situasi dan rancangan Rencana Kegiatan dari OPD penanggung jawab layanan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan hasil perencanaan partisipatif masyarakat yang dilaksanakan melalui Musrenbang kecamatan dan desa dalam upaya penurunan stunting di lokasi fokus.

Mengingat pentingnya penanganan stunting ini, andi mirna menegaskan terdapat dua komponen penting yang wajib berjalan beriringan untuk dapat mendukung percepatan penurunan stunting di Sulawesi Selatan. Pertama, komitmen dalam bekerjasama dan bermitra, untuk dapat saling mendukung intervensi penurunan stunting. Kedua, peran keluarga yang sangat penting dalam mencegah stunting pada setiap fase kehidupan, mulai dari janin dalam kandungan, bayi, balita, remaja, menikah, hamil dan seterusnya.

Lebih lanjut ia mengemukakan, Gubernur Sulawesi selatan menekankan kepada semua perangkat daerah melakukan pendampingan di Kab/Kota dan sinergitas antar seluruh pemangku kepentingan dapat terus dikuatkan, untuk mewujudkan Provinsi Sulawesi Selatan bebas stunting.

Sebagai close statement, Kadis DP3A-Dalduk KB berharap melalui Rembuk Stunting ini masing-masing stakeholder dapat mengambil perannya masing-masing, termasuk berkolaborasi dan intervensi dapat berjalan antar sektor, yakni sektor kesehatan dan non kesehatan, karena keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh dukungan kolaborasi antar sektor ini. (*)

NEWS

Harga BBM di Sulawesi Selatan Terbaru per 18 April 2026, Ini Rinciannya

Published

20 menit ago

18 April 2026

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL-MAKASSAR—Pergerakan harga bahan bakar minyak (BBM) kembali menjadi sorotan publik. Per 18 April 2026, harga BBM non-subsidi di wilayah Sulawesi Selatan mengalami penyesuaian yang berdampak langsung pada aktivitas masyarakat, khususnya sektor transportasi dan logistik.

Berdasarkan data terbaru, harga Pertamax kini berada di angka Rp 12.600 per liter. Sementara itu, Pertamax Turbo tercatat sebesar Rp 19.850 per liter. Untuk jenis solar berkualitas tinggi, Dexlite dijual Rp 24.150 per liter, dan Pertamina Dex menyentuh Rp 24.450 per liter.

Kondisi ini menunjukkan adanya tren stabil namun tetap berada pada level yang cukup tinggi, terutama untuk BBM jenis diesel premium. Kenaikan harga ini tidak hanya dirasakan oleh pengguna kendaraan pribadi, tetapi juga berimbas pada pelaku usaha yang sangat bergantung pada distribusi barang dan jasa.

Dampak ke Masyarakat dan Sektor Usaha

Di kota Makassar, sejumlah warga mengaku mulai menyesuaikan pola konsumsi BBM. Penggunaan kendaraan menjadi lebih selektif, sementara sebagian lainnya mulai beralih ke moda transportasi yang lebih hemat energi.

Bagi pelaku usaha, khususnya di sektor logistik dan angkutan barang, penyesuaian harga ini menjadi tantangan tersendiri. Biaya operasional yang meningkat berpotensi memengaruhi harga barang di pasaran. Jika tidak diantisipasi dengan baik, kondisi ini dapat memicu efek domino terhadap inflasi daerah.

Namun demikian, sejumlah pengamat menilai bahwa stabilitas harga BBM saat ini masih relatif terkendali jika dibandingkan dengan fluktuasi harga energi global. Pemerintah diharapkan terus menjaga keseimbangan antara harga pasar dan daya beli masyarakat.

Imbauan Efisiensi dan Kesadaran Energi

Dengan kondisi ini, masyarakat diimbau untuk semakin bijak dalam menggunakan BBM. Langkah sederhana seperti mengurangi perjalanan yang tidak perlu, melakukan perawatan kendaraan secara rutin, hingga mempertimbangkan penggunaan bahan bakar yang sesuai spesifikasi mesin menjadi kunci efisiensi.

Selain itu, momentum ini juga dinilai sebagai pengingat pentingnya transisi menuju energi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kesadaran kolektif masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan energi di masa depan.

Transparansi Informasi untuk Publik

Penyampaian informasi harga BBM secara terbuka menjadi bagian dari upaya transparansi kepada masyarakat. Dengan akses informasi yang jelas, publik dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dalam aktivitas sehari-hari.

Kitasulsel.com sebagai media lokal turut menghadirkan infografis harga BBM terbaru sebagai referensi cepat dan akurat bagi masyarakat di Sulawesi Selatan.