Connect with us

Pemkot Makassar Optimis Naik Peringkat Capaian Kota Layak Anak 2023

Published

on

Kitasulsel-Makassar—Pemkot Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto optimis dapat naik peringkat dalam pencapaian Kota Layak Anak (KLA) 2023.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Makassar Achi Soleman mengatakan pihaknya optimistis dapat naik satu tingkat yakni mencapai predikat Utama dalam kategori KLA.

Sebelumnya, Makassar masuk dalam kategori Nindya.

Achi sapaan akrabnya menuturkan  dalam mencapai KLA Kabupaten/Kota harus mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh, dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Di Makassar sendiri, kata dia, ada beberapa tantangan dalam mewujudkan KLA, seperti soal Pemahaman dan Komitmen, Sistem Data dan Informasi, Layanan Perlindungan Anak dan Koordinasi.

Beberapa hal seperti belum adanya pemahaman yang sama antar sektor terkait mengenai pembangunan perlindungan anak secara komprehensif.

Lalu, belum adanya sistem data dan informasi yang terpadu terkait anak, khususnya terkait rujukan layanan bagi anak. Belum optimalnya kolaborasi antar resources di daerah seperti Peksos, Kader BKB, pendamping P2TP2A dalam upaya perlindungan anak secara menyeluruh.

“Juga aspek koordinasi masih bersifat kelembagaan dan komitmen, belum ada koordinasi pada tingkat perencanaan program dan pengalokasian anggaran. Masih lemahnya koordinasi di tingkat pusat sehingga membuat kebingungan di daerah,” kata Achi usai menghadiri Rapat Koordinasi terkait Persiapan Penilaian KLA 2023 di Ruang Rapat Bappeda Lt, Rabu, (22/02/2023).

Olehnya dari rapat itu, timnya memperoleh banyak masukan. Dari situ indikator itu diupayakan memenuhi 24 indikator dalam dokumen KLA.

Selain itu, dia menambahkan dalam pelaksanaan KLA juga harus memperhatikan hak anak yang digolongkan berdasarkan klasterisasi, di antaranya; Klaster 1 ialah Hak Sipil dan Kebebasan, Klaster 2 ialah Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Klaster 3, Kesehatan dan Kesejahteraan, Klaster 4, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, dan Klaster 5, Perlindungan Khusus.

Dirinya berpesan agar semua OPD turut mendukung upaya raihan KLA, seperti pemenuhan dokumen, materi, program inovasi dalam mendukung KLA.

Ketua Gugus Tugas KLA Ulfa menjelaskan sebagai gugus tugas timnya perlu melihat lagi apa saja yang menjadi evaluasi tahun kemarin.

Menilai apa-apa yang kurang pada tahun lalu dan akan menjadi acuan perbaikan pada tahun ini.

Ia memisalkan, seperti klaster dokumen kependudukan yang belum semua terpenuhi unsurnya yang mana sudah menjadi bahan rujukan perbaikan kedepannya.

Ia mengaku, untuk mewujudkan KLA, bukan hanya tugas DP3A tetapi seluruh OPD terkait, NGO, pihak swasta dan lembaga masyarakat lainnya harus terlibat.

“Kami sebagai ketua gugus tugas akan mengkoordinir semua perangkat daerah agar semua dapat mengambil peran untuk menyukseskan Makassar sebagai kota layak anak,” akunya.

Sebagaimana diketahui, pada 2022 Makassar mendapatkan penghargaan KLA dari 66 kabupaten/kota dengan meraih kategori Nindya.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DISKOMINFO LUWU TIMUR

Tak Pernah Usai: Sehari Semalam Menjadi Irwan Bachri Syam

Published

on

Kitasulsel—Luwutimur—Ada yang berubah dari cara sebagian masyarakat memandang seorang kepala daerah. Bukan lagi sekadar soal kebijakan, program, atau pidato resmi. Tapi tentang ketahanan—tentang bagaimana seseorang menjalani hari yang seolah tak pernah selesai.

Di Luwu Timur, nama Irwan Bachri Syam kini kerap disebut dengan nada yang lebih lirih—campuran antara kagum dan haru.

“Jaga kesehatan, Pak Bupati…”

Kalimat itu bukan sekadar sapaan. Ia lahir dari pemandangan yang berulang: seorang pemimpin yang nyaris tak punya jeda.

Pagi itu dimulai seperti biasa—rapat di gedung DPR. Agenda padat, pembahasan serius. Namun itu baru awal. Selepasnya, langkah tak berhenti. Pintu ruang kerja terbuka, tamu datang silih berganti. Wajah-wajah penuh harap, membawa persoalan, aspirasi, dan cerita.

Belum selesai satu, datang lagi yang lain.

Waktu bergulir ke siang. Di sela kesibukan, ia menyempatkan diri sholat berjamaah di masjid. Singkat, khusyuk, lalu kembali pada rutinitas: menerima tamu lagi.

Sore menjelang, langkah yang sama terulang. Sholat Ashar, lalu kembali ke kursi kerja. Tak ada tanda melambat.

“Jadi bupati itu berat… biar Pak Irwan Bachri Syam saja,” celetuk seorang warga setengah bercanda, setengah takjub.

Karena memang, tak semua orang sanggup menjalani ritme seperti itu.

Menjelang malam, agenda belum juga usai. Rapat mendadak muncul. Setelahnya, sholat Magrib di musholla. Namun alih-alih beristirahat, ia kembali menemui rombongan tamu yang telah menunggu.

Dan bahkan setelah itu—masih ada lagi.

“Pagi, siang, sore, malam… beliau terus. Tidak ada shift. Tidak ada bupati pengganti,” cerita seorang warga yang menyaksikan langsung.

Ajudan boleh bergantian. Tapi seorang bupati—tak punya “stuntman”.

Lelah? Tentu itu pertanyaan yang wajar. Tapi yang tampak justru sebaliknya: energi yang seperti tak habis.

Mungkin, bagi sebagian orang, ini bukan semata soal fisik. Ada yang melihatnya sebagai bentuk pengabdian yang lebih dalam.

“Mungkin itu kelebihan yang Allah berikan… karena beliau mengurusi begitu banyak orang,” ujar seorang warga dengan nada reflektif.

Kisah-kisah kecil seperti itu terus beredar. Tentang bagaimana satu teguran ringan soal kehadiran pegawai di waktu sholat bisa langsung mengubah suasana.

Hari itu, ketika waktu Ashar tiba, masjid nyaris tak mampu menampung jamaah.

Cukup sekali bicara—dan semua tergerak.

Sederhana, tapi mengena.

Malam kian larut. Namun bagi Irwan, hari belum benar-benar selesai. Informasi dari humas menyebutkan, esok pagi ia harus bertolak ke Makassar. Agenda baru sudah menunggu.

Artinya, waktu istirahat kembali menjadi barang langka.

Dan di tengah semua itu, masyarakat hanya bisa mengirim doa yang sederhana:

“Jaga kesehatan, Pak Bupati.”

Karena di balik jabatan yang terlihat kokoh, ada manusia yang terus berjalan, menembus batas waktu—demi mereka yang dipimpinnya.

Dan mungkin benar, menjadi bupati itu berat.

Tidak semua orang sanggup.

Continue Reading

Trending