Kasus Penganiayaan Oleh Anak Pegawai DJP,Dirjen Pajak:Kami Ikut Prihatin Dan Dukung Langkah Hukum Secara Konsisten
Kitasulsel-Jakarta—Kasus penganiayaan yang diduga melibatkan anak salah seorang pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang sedang ramai di media massa membuat DJP memberikan pernyataan sikap. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo.
Suryo turut prihatin atas kondisi korban penganiayaan dan mengecam kekerasan yang terjadi, serta mendukung penanganan hukum secara konsisten oleh instansi yang berwenang.
Suryo juga mengecam gaya hidup mewah dan sikap pamer harta jajarannya. “Gaya hidup mewah tersebut tidak cocok dengan nilai-nilai organisasi dan dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, khususnya DJP,” ujar Suryo di Jakarta (22/2).
Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati yang mengecam setiap tindakan kekerasan dan gaya hidup mewah yang dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan menimbulkan reputasi buruk negatif kepada seluruh jajaran DJP yang telah dan terus bekerja secara jujur, bersih, dan profesional.
Lebih lanjut Suryo menegaskan bahwa DJP dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum yang berwenang dalam penyelesaian kasus tersebut.
“Kasus tersebut kini tengah ditangani oleh aparat penegak hukum yang berwenang, dan kami siap bekerja sama, kooperatif, dan suportif,” katanya.
Selain itu, terkait aduan masyarakat tentang harta kekayaan pegawai yang bersangkutan yang belum dilaporkan, DJP memastikan akan melakukan pendalaman sesuai ketentuan yang berlaku.
“Saat ini unit kepatuhan internal DJP yakni Direktorat Kepatuhan Internal dan Transparansi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan tengah memanggil pegawai tersebut dalam rangka pemeriksaan,” tambah Suryo.
Menurutnya, Kementerian Keuangan punya mekanisme pencegahan dan deteksi terhadap pelanggaran integritas, salah satunya melalui analisis dan pemeriksaan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Aplikasi Laporan Perpajakan dan Harta
Nomor SP- 4/2023
Kekayaan (ALPHA) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas harta kekayaan pribadi sebagai penyelenggara negara. Diketahui pegawai yang bersangkutan dalam statusnya sebagai penyelenggara negara telah melakukan kewajiban melaporkan harta kekayaannya dalam LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Terakhir, ia mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan publik terhadap DJP. DJP berkomitmen menjunjung tinggi nilai-nilai Kementerian Keuangan khususnya integritas dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangan DJP serta akan menindaklanjuti setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai DJP.
KITASULSEL—JAKARTA – Eks anggota DPR RI dua periode, Rusdi Masse (RMS), memaparkan strategi kunci pemenangan politik di hadapan pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) se-Indonesia dalam forum Konsinyering DPP–DPW PSI.
Kegiatan yang digelar di Hotel Santika Premier Slipi, Minggu (12/4/2026), diikuti oleh ketua, sekretaris, dan bendahara DPW PSI dari seluruh Indonesia. Saat RMS bawa materi ia dipandu oleh Wakil Sekretaris Jenderal DPP PSI, Andi Saiful Haq.
Dalam paparannya, Rusdi Masse menegaskan bahwa kemenangan politik tidak pernah terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari kerja yang terencana dan terstruktur.
“Kemenangan tidak datang sendiri. Ia diciptakan oleh kerja yang terencana, jaringan kuat, dan kerja keras yang terstruktur,” tegas suami dari Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi tersebut.
RMS yang dikenal berpengalaman dalam pertarungan politik di daerah juga membagikan kisah keberhasilannya membalik peta politik di Sulawesi Selatan—wilayah yang selama era reformasi dikenal memiliki pola kekuatan politik yang relatif stabil.
“Kerja yang konsisten, pasti kita bisa mengubah keadaan,” lanjut mantan Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap) tersebut.
Menurutnya, kunci utama memenangkan kontestasi politik terletak pada soliditas tim serta kerja lapangan yang dilakukan secara berkelanjutan.
Selain RMS, forum strategis ini juga menghadirkan Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, dan Ketua Harian PSI, Ahmad Ali, yang turut memberikan arahan kepada seluruh pengurus DPW PSI se-Indonesia.
Konsinyering DPP–DPW PSI ini menjadi bagian dari upaya konsolidasi nasional partai dalam memperkuat struktur, strategi, serta kesiapan menghadapi agenda politik mendatang.
Sebagai informasi, Rusdi Masse merupakan mantan Ketua DPW NasDem Sulawesi Selatan yang sukses membawa partainya meraih kemenangan di berbagai kontestasi, termasuk menjadi peraih suara terbanyak pada Pileg 2019 dan 2024.
Ia juga pernah menjabat sebagai Bupati Sidrap dan termuda se-Indonesia selama dua periode (2008–2018), sebelum akhirnya bergabung dengan PSI pada Januari 2026.
-
Nasional10 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login