Connect with us

Kasus Penganiayaan Oleh Anak Pegawai DJP,Dirjen Pajak:Kami Ikut Prihatin Dan Dukung Langkah Hukum Secara Konsisten

Published

on

Kitasulsel-Jakarta—Kasus penganiayaan yang diduga melibatkan anak salah seorang pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang sedang ramai di media massa membuat DJP memberikan pernyataan sikap. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo.

Suryo turut prihatin atas kondisi korban penganiayaan dan mengecam kekerasan yang terjadi, serta mendukung penanganan hukum secara konsisten oleh instansi yang berwenang.

Suryo juga mengecam gaya hidup mewah dan sikap pamer harta jajarannya. “Gaya hidup mewah tersebut tidak cocok dengan nilai-nilai organisasi dan dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, khususnya DJP,” ujar Suryo di Jakarta (22/2).

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati yang mengecam setiap tindakan kekerasan dan gaya hidup mewah yang dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan menimbulkan reputasi buruk negatif kepada seluruh jajaran DJP yang telah dan terus bekerja secara jujur, bersih, dan profesional.

Lebih lanjut Suryo menegaskan bahwa DJP dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum yang berwenang dalam penyelesaian kasus tersebut.

“Kasus tersebut kini tengah ditangani oleh aparat penegak hukum yang berwenang, dan kami siap bekerja sama, kooperatif, dan suportif,” katanya.
Selain itu, terkait aduan masyarakat tentang harta kekayaan pegawai yang bersangkutan yang belum dilaporkan, DJP memastikan akan melakukan pendalaman sesuai ketentuan yang berlaku.

“Saat ini unit kepatuhan internal DJP yakni Direktorat Kepatuhan Internal dan Transparansi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan tengah memanggil pegawai tersebut dalam rangka pemeriksaan,” tambah Suryo.

Menurutnya, Kementerian Keuangan punya mekanisme pencegahan dan deteksi terhadap pelanggaran integritas, salah satunya melalui analisis dan pemeriksaan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Aplikasi Laporan Perpajakan dan Harta
Nomor SP- 4/2023

Kekayaan (ALPHA) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas harta kekayaan pribadi sebagai penyelenggara negara. Diketahui pegawai yang bersangkutan dalam statusnya sebagai penyelenggara negara telah melakukan kewajiban melaporkan harta kekayaannya dalam LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Terakhir, ia mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan publik terhadap DJP. DJP berkomitmen menjunjung tinggi nilai-nilai Kementerian Keuangan khususnya integritas dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangan DJP serta akan menindaklanjuti setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai DJP.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Wali Kota Makassar Matangkan Persiapan IGS Diplomatic Tour 2026, Targetkan Kesan Mendalam bagi Delegasi Dunia

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, kembali memimpin rapat lanjutan persiapan Indonesia Gastrodiplomacy Series (IGS) Diplomatic Tour Makassar 2026 guna memastikan kesiapan Kota Makassar sebagai tuan rumah ajang diplomasi internasional tersebut.

Rapat yang digelar di Balaikota Makassar, Selasa (7/4/2026), menghadirkan lintas perangkat daerah untuk mematangkan konsep dan teknis pelaksanaan kegiatan.

Dalam arahannya, Munafri menegaskan bahwa IGS Diplomatic Tour merupakan momentum penting untuk menampilkan wajah Kota Makassar di mata dunia, khususnya di hadapan para duta besar dari berbagai negara.

“Kegiatan ini akan menjadi cerminan wajah Kota Makassar, khususnya Pemerintah Kota Makassar, kepada para duta besar negara-negara yang akan datang,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya menghadirkan pengalaman berkesan bagi para delegasi, sehingga kunjungan mereka tidak sekadar seremonial, tetapi meninggalkan cerita positif yang dapat dibawa kembali ke negara masing-masing.

“Saya mau ini ada sesuatu yang membuat mereka bisa bercerita lebih banyak dan punya kesan yang lebih baik, terutama dari sisi hospitality,” tegasnya.

Munafri juga mengarahkan agar jadwal kegiatan disusun lebih fleksibel agar para tamu dapat menikmati seluruh rangkaian acara tanpa terburu-buru. Ia turut menyoroti pentingnya peran Liaison Officer (LO) yang harus dibekali pemahaman menyeluruh tentang Kota Makassar.

Pada agenda welcoming dinner, ia menginginkan suasana yang hangat dan interaktif dengan sentuhan budaya lokal. Sementara pada investment forum, Munafri menegaskan pentingnya kesiapan proyek konkret yang siap ditawarkan kepada investor.

“Jangan hanya mempertemukan tanpa hasil. Kita harus siapkan peluang investasi yang jelas,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menaruh perhatian pada detail penyajian kuliner dan pengalaman budaya, termasuk variasi menu serta kesesuaian dengan latar belakang budaya para delegasi.

Salah satu agenda unggulan yang menjadi sorotan adalah konsep Phinisi Sunset Sailing yang dinilai lebih efektif dan berkesan dibandingkan city tour dalam keterbatasan waktu.

“Kalau waktunya terbatas, lebih baik dimaksimalkan di kapal pinisi dengan konsep yang kuat dan berkesan,” jelasnya.

Dalam rapat tersebut disepakati bahwa IGS Diplomatic Tour Makassar 2026 akan berlangsung selama tiga hari, pada 23–25 Mei 2026, dengan partisipasi hingga 30 negara. Peserta tidak hanya berasal dari negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), tetapi juga negara sahabat lainnya melalui koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Melalui persiapan yang matang ini, Pemerintah Kota Makassar berharap pelaksanaan IGS 2026 tidak hanya sukses secara penyelenggaraan, tetapi juga mampu memperkuat posisi Makassar sebagai kota strategis dalam diplomasi budaya dan ekonomi di tingkat global.

Continue Reading

Trending