Dua Rumah Bantuan Baznas Di Dua Kecamatan diserahkan Bupati Sidrap

Published

3 tahun ago

23 Februari 2023

Kitasulsel,Sidrap – Bupati Sidrap, H. Dollah Mando menyerahkan bantuan Pembangunan rumah Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sidrap kepada dua penerima secara terpisah, Rabu (22/2/2023). Ini merupakan Pembangunan rumah yang ke-28 dan ke-29 sejak tahun 2020.

Dua penerima atau mustahik yakni Karlina warga Dusun Bendoro, Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng dan Fatimah warga Dusun Kalosi Alau, Desa Kalosi Alau, Kecamatan Dua Pitue.

Penyerahan dihadiri Ketua Baznas Sidrap, H. Mustari Sede S.Hi beserta jajarannya, Kabag Kesra, Patriadi, Camat Watang Sidenreng Hidayatullah Abbas, dan Camat Dua Pitue, Andi Sammang

Tampak pula kepala desa dan kelurahan se Kecamatan Watang Sidenreng, Kepala Kalosi Alau Andi Apris, Kapolsubsektor Watang Sidenreng IPDA As’ad ,Danpos Watangsidenreng,Babinsa dan Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, tokoh agama serta tokoh pemuda setempat.

Dalam sambutannya, Dollah Mando menyatakan bantuan itu merupakan hasil dari zakat yang dibayarkan masyarakat melalui Baznas. Ia pun mengajak warga untuk rajin mengeluarkan zakat, infaq dan sedekah.

“Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu, dan merupakan rukun Islam. Sebagaimana yang tercantum didalam Al Qur’an, laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat,” katanya.

Semetara itu Ketua Baznas Sidrap, H. Mustari Sedemengatakan, program bedah rumah untuk membangun rumah layak huni bagi warga tidak mampu, dananya berasal dari zakat ASN dan masyarakat Kabupaten Sidrap.

“Saat ini Baznas Kabupaten Sidrap telah membangun 29 rumah tinggal layak huni bagi masyarakat kurang mampu,” ungkapnya.

“Ini tidak terlepas dari dukungan pemerintah dan kepercayaan masyarakat Kabupaten Sidrap untuk menyalurkan zakatnya di Baznas,” tandasnya.(win)

DISKOMINFO KAB SIDRAP

BPS Sulsel: 1 dari 5 Rumah Tangga Miliki Mobil, Sidrap Tertinggi 27,38 Persen

Published

8 jam ago

12 Februari 2026

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—MAKASSAR — Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat bahwa satu dari lima rumah tangga di Sulsel telah memiliki mobil atau kendaraan roda empat/lebih. Data tersebut menunjukkan adanya disparitas tingkat kepemilikan kendaraan antar daerah, yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, infrastruktur, hingga karakteristik wilayah.

Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) tercatat sebagai daerah dengan tingkat kepemilikan mobil tertinggi di Sulsel, yakni mencapai 27,38 persen. Artinya, lebih dari seperempat rumah tangga di daerah tersebut telah memiliki kendaraan roda empat.

Posisi kedua ditempati Kabupaten Wajo dengan persentase 27,08 persen, disusul Luwu Timur sebesar 24,18 persen. Sementara itu, Kota Makassar sebagai pusat ekonomi dan kota metropolitan di Sulsel berada di peringkat keempat dengan tingkat kepemilikan mobil sebesar 23,16 persen.

Angka tersebut menunjukkan bahwa bahkan di kota terbesar sekalipun, mobil belum menjadi moda transportasi yang dimiliki mayoritas rumah tangga.

Pada kelompok menengah, tingkat kepemilikan mobil berada di kisaran 18 hingga 22 persen. Daerah-daerah yang masuk dalam kategori ini antara lain Kabupaten Soppeng, Kota Parepare, Kota Palopo, Kabupaten Bone, dan Kabupaten Maros.

Di sisi lain, sejumlah wilayah masih mencatatkan angka kepemilikan mobil di bawah 15 persen. Kabupaten Jeneponto menjadi daerah dengan tingkat kepemilikan terendah, yakni 10,67 persen. Disusul Takalar sebesar 11,45 persen dan Kepulauan Selayar 11,62 persen. Ini berarti, di wilayah-wilayah tersebut, kurang dari satu dari sepuluh rumah tangga memiliki kendaraan roda empat.

Data BPS ini menegaskan bahwa akses terhadap mobil masih sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi masyarakat, kualitas infrastruktur, serta kebutuhan mobilitas di masing-masing daerah. Di banyak wilayah Sulsel, sepeda motor dan transportasi umum masih menjadi tulang punggung pergerakan masyarakat sehari-hari.

Perbedaan tingkat kepemilikan kendaraan ini juga dapat menjadi indikator daya beli masyarakat sekaligus gambaran perkembangan ekonomi daerah. Pemerintah daerah pun diharapkan dapat menjadikan data tersebut sebagai rujukan dalam perencanaan kebijakan transportasi dan pembangunan infrastruktur yang lebih merata.