Pj Sekprov Bahas Kemudahan Invetasi Bareng DPMPTSP se-Sulsel

Published

3 tahun ago

22 Februari 2023

Kitasulsel-Makassar-Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Andi Aslam Patonangi, membahas soal Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Daerah (PIKID) bersama Dinas Penanaman Modal dan PTSP (DPMPPTSP) se-Sulsel, Rabu, 22 Febuari 2023.

Andi Aslam menjelaskan, hampir semua daerah memiliki Peraturan Daerah (Perda) namun untuk mendukung percepatan invetasi dan pertumbuhan ekonomi, daerah mengacu pada Undang-undang Cipta Kerja.

Menurut Andi Aslam, di 24 Kabupaten Kota se-Sulsel ada Perdanya masing-masing. Hanya, karena itu digunakanlah undang-undang yang mengarah pada kemudahan berusaha, dan pada akhirnya memacu percepatan kemajuan berinvestasi. Namun di posisi lain, dibutuhkan kepastian hukum.

“Termasuk Peraturan Gubernur sudah on proses di Sulsel dengan satu prosedur dengan proses yang tidak terlalu lama di Sulsel,” jelas Andi Aslam dalam sambutannya, mewakili Gubernur Sulsel, di Hotel Claro Makassar.

“Sehingga dunia usaha dan invetasi di Sulawesi Selatan memiliki kepastian, karena kita sama-sama paham bahwa salah satu strategis, yang sangat penting bagi kita dalam melakukan pemulihan ekonomi pasca pandemi adalah percepatan invetasi, serta kepastian hukum dalam dunia invetasi,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Sulsel, Sulkaf S Latif, mengatakan, semua pihak berkumpul membahas perkembangan Undang-undang Cipta Kerja yang masuk menjadi Perpu.

“Tapi kita tahu semua belum di ketok, sehingga sekarang menjadi tanda tanya. Tapi apapun yang terjadi Pak Gatot (Perwakilan Menteri Investasi RI) katakan kita harus bikin perumusan,” ungkapnya. (*)

Politics

DPP NasDem Bergerak Cepat, Syaharuddin Alrif Resmi Nahkodai DPW NasDem Sulsel

Published

3 jam ago

23 Januari 2026

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—JAKARTA — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem bergerak cepat memastikan kesinambungan kepemimpinan di Sulawesi Selatan. H. Syaharuddin Alrif resmi ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Sulsel, didampingi Drg. Rahmatika Dewi (Cicu) sebagai Sekretaris DPW Partai NasDem Sulsel.

Penetapan tersebut ditandai dengan penyerahan surat rekomendasi DPP Partai NasDem yang berlangsung di NasDem Tower, Jakarta, pada Jumat, 23 Januari 2026. Surat rekomendasi diserahkan langsung oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem, Saan Mustopa, bersama Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem, Hermawi F. Taslim.

Prosesi penyerahan rekomendasi turut disaksikan oleh seluruh anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Fraksi Partai NasDem, sebagai bentuk dukungan dan soliditas terhadap kepemimpinan baru DPW NasDem Sulsel.

Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem, Saan Mustopa, menyampaikan keyakinannya bahwa kepemimpinan Syaharuddin Alrif dan Rahmatika Dewi akan mampu memperkuat konsolidasi internal partai serta meningkatkan kinerja politik NasDem di Sulawesi Selatan.

“Kami yakin Saudara Syaharuddin Alrif dan Ibu Rahmatika Dewi mampu membawa Partai NasDem menjadi semakin kuat dan solid di Sulawesi Selatan,” ujar Saan Mustopa.

Sementara itu, Syaharuddin Alrif menegaskan komitmennya untuk menjaga amanah yang diberikan oleh DPP Partai NasDem dan Ketua Umum Partai NasDem. Ia menyatakan akan bekerja bersama seluruh jajaran pengurus dan kader untuk memperkuat soliditas partai hingga ke tingkat bawah.

“Terima kasih atas amanah yang diberikan kepada kami. Amanah ini akan kami jaga dengan baik dan akan kami dedikasikan untuk menjadikan Partai NasDem semakin solid, khususnya di Sulawesi Selatan,” kata Syaharuddin Alrif.

Penunjukan Syaharuddin Alrif sebagai Ketua DPW Partai NasDem Sulsel dilakukan setelah RMS, selaku ketua sebelumnya, mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri tersebut diikuti dengan berkembangnya rumor bahwa RMS akan bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), sehingga DPP Partai NasDem mengambil langkah cepat guna menjaga stabilitas dan kesinambungan kepemimpinan di Sulawesi Selatan.

Dengan kepemimpinan baru ini, DPW Partai NasDem Sulsel diharapkan mampu melanjutkan semangat restorasi serta memperkuat peran strategis partai dalam dinamika politik dan pembangunan daerah.