Connect with us

Paparkan F8 Makassar, Danny Pomanto: Tahun Ini Ada Live Pembangunan Kapal Pinisi dan Rumah Adat

Published

on

Kitasulsel-Jakarta-Pascapenetapan kembali Makassar International Eight Festival and Forum atau F8 Makassar masuk dalam kalender Top 10 Kharisma Event Nusantara (KEN) 2023, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto terus membuat inovasi dalam rencana penyelenggaraan F8 Makassar tahun ini.

Hal itu agar pagelaran event internasional ini makin diminati dan memberikan dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

Rencananya, 2023 ini, pihaknya bakal mencoba hal baru dengan mendirikan Perahu Pinisi, Rumah Adat Bugis, Toraja dan Makassar di lokasi acara.

Bahkan, pembangunannya dari awal akan dibuat live atau secara langsung dapat disaksikan hingga puncaknya hari H pelaksanaan 23-27 Agustus, mendatang.

“Jadi akan terus mengalami perubahan dan peningkatan atraksi budayanya. Kedepannya kita buat lebih baik lagi. Insya Allah jauh lebih hebat karena kami buat kapal pinisi langsung di situ, live, juga rumah adat Toraja, Bugis dan Makassar. Jadi konten lokal diperbesar dengan standar internasional,” kata Danny Pomanto sapaan akrab Ramdhan Pomanto yang didaulat jadi narasumber dalam acara The 1st Indonesian Event Management Summit (IVES) di Jakarta Convention Center, Jakarta, Selasa, (21/02/2023).

Danny Pomanto menjelaskan dampak yang diperoleh Makassar juga masyarakatnya terhadap kehadirannya F8 Makassar begitu terasa.

“Tahun lalu transaksi F8 Makassar tembus Rp 34 Miliar transaksi di sana, paling tinggi mobil, juga terhadap UMKM. Jadi seperti lebarannya UMKM. Mereka sampaikan dalam lima hari itu keuntungannya sama dengan setahun jualan,” ungkap Danny Pomanto.

Maka dengan begitu, ia menilai daya tarik seperti itu menjadi ekosistem ekonomi yang sudah jalan dengan sendirinya dan akan tumbuh sendiri.

F8 Makassar dalam Top KEN 2023, pula dinilai mampu menggabungkan semua unsur subsektor ekonomi kreatif dan selalu mengedepankan konsistensi dari tahun ke tahun.

Lalu memberikan dampak positif terhadap pelaku ekonomi kreatif dan industri pariwisata.

Upayanya me-rebranding Makassar yang dikenal ‘keras’ berhasil membuahkan hasil. Pasalnya, orang nomor satu di Makassar ini menyebut ada energi besar dari masyarakat juga budayanya yang perlu disalurkan melalui event.

Makanya, dia berinisiatif menyalurkan energi-energi besar itu di F8 Makassar.

Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno mengatakan peluncuran event KEN itu bertujuan untuk memicu kebangkitan industri ekonomi dan pariwisata.

Sandi menyebut KEN 2022 telah mampu mendorong dan menggerakkan ekonomi daerah.

Adapun pada KEN 2022, terdapat 3.000.000 pergerakan wisatawan, 11.000 UMKM, 55.000 pelaku seni dan event, 11.000 pekerja dan 250 komunitas atau asosiasi yang telah diberdayakan.

Sebagaimana diketahui, Makassar International Eight Festival and Forum atau lebih populer dikenal dengan sebutan F8 Makassar diharapkan mampu memberi dampak positif bagi pelaku UMKM.

F8 Makassar adalah festival seni, budaya, dan hiburan yang terdiri dari 8 kegiatan yang dimulai dengan huruf F yaitu food, flora and fauna, fashion, film, fiction writer, fussion jazz, folk, dan fine art.

Setiap tahun tema acara ini berbeda-beda untuk memberikan keunikan penyelenggaraannya. Sejak tahun kedua, F8 Makassar telah masuk dalam 10 event Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dan dihadiri oleh beberapa negara.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

Hebat! Anggaran ‘Siluman’ Rp60 Miliar Lolos, Eks Pimpinan DPRD Sulsel: Tak Pernah Dibahas di Banggar

Published

on

KITASULSEL—MAKASSAR – Dugaan kejanggalan dalam penganggaran pengadaan bibit nanas senilai Rp60 miliar pada APBD Provinsi Sulawesi Selatan 2024 kian menguat. Sejumlah mantan pimpinan DPRD Sulsel secara tegas menyatakan bahwa proyek bernilai jumbo tersebut tidak pernah melalui mekanisme pembahasan resmi di Badan Anggaran (Banggar).

Eks Ketua DPRD Sulsel periode 2019–2024, Andi Ina Kartika Sari, mengungkapkan bahwa dirinya telah memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada Kamis (16/4/2026) sebagai saksi. Ia hadir bersama tiga mantan Wakil Ketua DPRD lainnya untuk memberikan keterangan terkait proyek yang kini menjadi sorotan hukum.

“Kami hadir untuk mengonfirmasi keterangan guna melengkapi berkas tersangka. Baik di tingkat pimpinan maupun Banggar, tidak pernah ada penyampaian soal anggaran nanas,” ujar Andi Ina kepada awak media, Jumat (17/4).

Pernyataan senada disampaikan mantan Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ni’matullah Erde. Ia menilai terdapat kejanggalan serius dalam proses penyusunan anggaran tersebut. Menurutnya, pembahasan legislatif kala itu lebih terfokus pada program prioritas lain, khususnya pengembangan komoditas pisang cavendish.

“Seingat kami, pengadaan bibit nanas tidak pernah dibahas secara spesifik. Justru yang menjadi perhatian utama adalah program pengembangan pisang cavendish,” jelasnya.

Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sendiri disebut telah mengantongi sejumlah dokumen penting, termasuk risalah rapat Banggar dan draf APBD 2024. Dokumen ini menjadi dasar untuk menelusuri asal-usul munculnya anggaran yang dinilai “misterius” tersebut.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Soetarmi, membenarkan adanya pemeriksaan terhadap para mantan legislator. Ia menyebut, proses ini penting untuk mengungkap apakah terjadi pelanggaran prosedur dalam penganggaran.

“Pemeriksaan ini krusial untuk menggali mekanisme penganggaran bibit nanas dalam APBD. Dari empat pimpinan yang dipanggil, satu orang tidak hadir,” ujarnya.

Indikasi ‘Penumpang Gelap’ Anggaran

Tidak masuknya proyek tersebut dalam pembahasan resmi Banggar memunculkan dugaan adanya praktik “penumpang gelap” dalam penyusunan APBD. Jika benar penganggaran dilakukan tanpa proses legislatif yang semestinya, maka hal ini berpotensi melibatkan oknum di level teknis eksekutif maupun pihak lain yang memiliki akses dalam proses finalisasi anggaran.

Kasus yang kini dijuluki “Nanas Berduri” ini diprediksi akan berkembang lebih luas, seiring upaya penyidik menelusuri siapa pihak yang paling bertanggung jawab atas munculnya anggaran bernilai puluhan miliar rupiah tersebut.

Kesaksian para eks pimpinan DPRD Sulsel menjadi pintu masuk penting dalam mengurai simpul perkara, sekaligus menguji transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.

Continue Reading

Trending