Connect with us

Gubernur Sulsel Menjadi Pembicara di Forum UNESCO Mewakili Indonesia

Published

on

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman didaulat oleh The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) menjadi pembicara dalam forum 2023 International Mother Language Day (IMLD) on “Multilingual Education – a  Necessity to Transform Education” di Paris, Prancis pada 21 Februari 2023.

Kegiatan Hari Bahasa Ibu Internasional tahun ini, merupakan forum dunia untuk mengeksplorasi dan berdialog terkait potensi multibahasa untuk mengubah pendidikan dari perspektif pembelajaran seumur hidup dan seterusnya dan merevitalisasi bahasa yang menghilang atau terancam punah.

Pemerintah Provinsi Sulsel sendiri dibawah kepemimpinan Andi Sudirman Sulaiman dinilai dapat melestarikan bahasa Ibu atau bahasa daerah untuk selanjutnya disampaikan di forum ini bahkan rekomendasi terkait.

“Ini adalah kesempatan memperkenalkan kekayaan budaya bahasa, menjaga dan melestarikannya,” kata Gubernur Andi Sudirman Sulaiman.

Di memontum ini, Gubernur termuda Sulsel ini tampil berbeda dari panelis lainnya, karena mengenakan baju daerah jas tutup lengkap dengan sarung dan songkok recca. Hadir mendampingi Kadis Pendidikan Sulsel, Bapak Setiawan Aswad dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Bapak Andi Winarno Eka Putra.

Andi Sudirman menyampaikan, Indonesia kaya akan bahasa daerah, terdapat 718 bahasa daerah. 14 bahasa daerah diantaranya berada di Sulsel. Yakni Bahasa Toraja, Bugis, Makassar, Luwu, Mandar, Massenrempulu, Lemolang, Rampi, Seko, Bugis De, Wotu, Bajo, Konjo, Bonerate dan Laiyolo.

Ia menyebutkan, Pemerintah Provinsi Sulsel dalam mendukung pelestarian bahasa-bahasa lokal di Sulsel. Diantaranya, menerbitkan peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Pergub) Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Bahasa Daerah di Sulawesi Selatan.

Kebijakan tersebut dilakukan pembelajaran bahasa daerah di sekolah. Penggunaan aksara lontara dalam kartu identitas pegawai negeri di Sulawesi-Selatan. Serta penggunaaan aksara lontara Bugis pada nama jalan, papan reklame dan pintu gerbang beberapa daerah.

Selanjutnya, tindak lanjut Pergub tersebut Tentang Pembinaan Bahasa Daerah di Sulawesi Selatan di Kabupaten/Kota melalui berbagai edaran tentang strategi pelestarian Bahasa daerah. Terkait dengan kewajiban pembelajaran muatan lokal bahasa daerah bagi SD dan SMP yang sejalan dengan kurikulum Merdeka Belajar serta Festival Tunas Bahasa Ibu.

“pemerintah Provinsi mengimplementasikan kebijakan untuk melindungi bahasa lokal dan literasinya. Melalui pendidikan dengan melibatkan sekolah, dunia pendidikan tinggi, aktivis pendidikan, pemimpin adat, pemuka agama dan media massa,” papar Andi Sudirman.

“Untuk bahasa daerah misalnya, untuk literasi Al-Qur’an sudah terdapat terjemahan bahasa Makassar dalam ejaan Lontara,” imbuhnya.

Ia menekankan bahwa bahwa bahasa daerah sebagai budaya, identitas yang merupakan warisan peninggalan nenek moyang yang masih ada sampai sekarang dan juga memiliki nilai khas dapat dilestarikan dan dijaga dengan baik. (*)

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DISKOMINFO KAB SIDRAP

BPS RI Datang ke Bumi Nene Mallomo, Pengamat Soroti Peran Diplomasi Bupati Sidrap di Tingkat Nasional

Published

on

KITASULSEL—SIDRAP – Kedatangan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia ke Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, pada Kamis (12/3/2026), dinilai memiliki dampak strategis bagi penguatan tata kelola pembangunan daerah, khususnya dalam mendorong kebijakan yang semakin berbasis pada data yang akurat dan terukur.

Kunjungan pimpinan lembaga statistik nasional tersebut dipandang sebagai sinyal bahwa daerah memiliki peran penting dalam mendukung sistem statistik nasional, sekaligus memperkuat integrasi data pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam konteks pembangunan modern, data statistik menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan publik. Kehadiran Kepala BPS RI di Sidrap diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara BPS dan pemerintah daerah, khususnya dalam meningkatkan kualitas pengumpulan serta pengolahan data pembangunan.

Penguatan data tersebut sangat penting untuk memastikan berbagai indikator pembangunan daerah, mulai dari tingkat kemiskinan, inflasi, ketenagakerjaan, hingga sektor pertanian, dapat tercatat secara lebih presisi dan menjadi dasar yang kuat dalam penyusunan program pembangunan.

Selain itu, kunjungan ini juga dinilai dapat menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Sidrap untuk semakin mengembangkan konsep pemerintahan berbasis data (data-driven government). Dengan memanfaatkan data statistik secara optimal, kebijakan yang diambil pemerintah daerah diharapkan menjadi lebih tepat sasaran dan efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Sebagai daerah yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian dan ketahanan pangan di Sulawesi Selatan, Sidrap membutuhkan dukungan data yang kuat agar kebijakan pengembangan sektor strategis tersebut dapat dirumuskan secara lebih terarah.

Di sisi lain, perhatian dari pimpinan lembaga nasional seperti BPS juga berpotensi meningkatkan citra daerah di tingkat nasional. Kehadiran pejabat tinggi negara ke daerah sering kali membuka ruang bagi kolaborasi program, penguatan sistem statistik daerah, hingga peluang pengembangan proyek percontohan yang mendukung pembangunan berbasis data.

Pengamat pemerintahan Prof. Andi Fadli menilai, kunjungan Kepala BPS RI ke Bumi Nene Mallomo tidak lepas dari peran aktif Bupati Sidrap, H. Syaharuddin Alrif, yang selama ini dikenal cukup intens membangun komunikasi dengan berbagai tokoh nasional serta kementerian dan lembaga di tingkat pusat.

Menurutnya, peran kepemimpinan Syaharuddin Alrif sangat vital dalam menghadirkan figur-figur penting nasional ke Kabupaten Sidenreng Rappang.

“Ini menunjukkan bahwa komunikasi politik dan komunikasi pemerintahan Bupati Sidrap di tingkat nasional berjalan sangat baik. Kehadiran Kepala BPS RI tentu tidak terjadi begitu saja, tetapi melalui jejaring komunikasi yang aktif antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat,” ujar Prof. Andi Fadli.

Ia menambahkan, kehadiran tokoh nasional di Sidrap menjadi peluang strategis bagi daerah untuk memperkenalkan potensi serta membuka ruang kolaborasi pembangunan yang lebih luas.

Menurutnya, strategi menghadirkan pejabat dan tokoh nasional ke daerah bukan sekadar agenda seremonial, tetapi menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi Sidrap dalam peta pembangunan nasional.

“Daerah yang aktif membangun komunikasi dengan pusat biasanya lebih cepat mendapatkan perhatian dalam program pembangunan. Ini juga menjadi momentum bagi Sidrap untuk memperkuat perannya, terutama di sektor pertanian dan ketahanan pangan,” jelasnya.

Momentum kunjungan Kepala BPS RI ini pun dinilai semakin menegaskan bahwa Sidrap mulai menjadi daerah yang diperhitungkan dalam berbagai agenda pembangunan nasional.

Dengan ekosistem statistik yang semakin kuat dan dukungan komunikasi yang intens antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, Sidrap diharapkan mampu memperkuat fondasi pembangunan yang lebih terarah, transparan, dan berbasis data demi kesejahteraan masyarakat.

Continue Reading

Trending