Connect with us

Saling Puji Kinerja ,Danny Pomanto-Kaswadi Razak Inginkan IKA Unhas Soppeng Perkuat Pendidikan Vokasi

Published

on

Kitasulsel-Soppeng-Ketua IKA Unhas Wilayah Sulsel Moh Ramdhan Pomanto bersama Bupati Soppeng Kaswadi Razak berkomitmen memperkuat kolaborasi pendidikan vokasi di Kabupaten Soppeng.

Keduanya menilai salah satu upaya memajukan sumber daya manusia dan alumni ialah dengan memperbanyak pendidikan vokasi di kabupaten dengan ibukota Watansoppeng itu.

Kaswadi juga menilai kepempimpinan Danny Pomanto sapaan akrab Ramdhan Pomanto sangat pas terhadap IKA Unhas Wilayah Sulsel sehingga nantinya dapat menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi masyarakat Soppeng khususnya kepada pemuda-pemudinya.

“Saya berharap IKA Unhas memberi arti, memiliki makna. Apalagi semua alumni berpendidikan paling rendah S1 jadi harapan kami bahwa para alumni bisa berbuat banyak kebaikan,” kata Kaswadi di sela-sela sambutannya usai menyaksikan Pelantikan Pengurus IKA Unhas Soppeng di Kantor Bupati Soppeng, Sabtu, (18/2/2023).

“Apalagi di bawah kepemimpinan Danny Pomanto pengetahuannya luar biasa, jadi ta’ jagai ini orang,” ucap dia kepada para pengurus IKA Unhas Soppeng.

Dirinya yang juga berpesan agar para alumni terus menjaga nama baik almamaternya. Jangan sebaliknya sampai merusak almamater.

“Intinya kami berharap bersama-sama dengan pengurus IKA Unhas agar berkolaborasi. Ini sejarah bagi alumni. Mulailah start dan saya tunggu karya ta. Kami sangat butuhkan, kami tidak bisa maksimal tanpa dukungan semua,” pesannya.

Dia juga berharap IKA Unhas Soppeng memperkuat pendidikan vokasional. Bila perlu membangun Kampus 3 Vokasi Unhas di Soppeng.

“Seperti dalam hal pendidikan kita harus fokus mengasah skil dan siap kerja. Vokasi Unhas bisa dibesarkan di Soppeng kami siap membantu, jadi bisa jadikan Kampus 3 Unhas di Soppeng,” harapnya.

Danny Pomanto juga memuji Kaswadi yang memiliki visi dan pemikiran yang luar biasa tentang Soppeng.

“Kita memiliki Bupati yang sangat support sebagai ketua dewan pembina. Dan beliau adalah orangnya open minded. Gagasan dan idenya menggetarkan Sulsel,” sanjung Danny Pomanto.

Bahkan, lanjut dia, Bupati Kaswadi mengarahkan agar IKA Unhas Soppeng perlu adanya Pendidikan Vokasi.

“Jadi ini mesti didukung karena vokasi sangat diperlukan untuk memperoleh skill dan mengasah kemampuan kerja. Dari situ masyarakat pun berdaya guna dan bisa langsung kerja,” lanjut dia.

Selain itu, ia menggarisbawahi bahwa pertanyaannya untuk apa beralumni harus bisa dijawab oleh semua pengurus.

“Kita berhasil beralumni ketika tercapai dua hal. Yakni, peduli almamater dan bermanfaat bagi alumni sendiri, ke dua bermanfaat bagi masyarakat,” tekannya.

“Kita berkumpul untuk membantu alumni yang belum mendapatkan pekerjaan, butuh pekerjaan maka dibantu dalam persaudaraan beralumni. Di sinilah tempatnya,” ungkapnya.

Ketua IKA Unhas Soppeng Lutfi Halide menuturkan, untuk mengimplementasikan program kerja, usai pelantikan timnya langsung menyusun program yang berasal dari masukan berbagai pihak.

Dia optimis kolaborasi IKA Unhas Soppeng dan Pemda Soppeng sangat cocok untuk kebermanfaatan bagi para alumni dan masyarakat.

“Kami ini kolaborasi antara kaum kolonial dan millenial. Jadi tidak perlu diragukan lagi. Selesai ini kami langsung rapat kerja dan membuat program yang dibutuhkan oleh masyarakat lalu bersinergi dengan Pemda,” janjinya.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

Mantan Jampidsus Tak Pakai Rompi Saat Ditahan, Gerindra: Jangan Ada Perlakuan Istimewa

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Proses penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang memasuki Rumah Tahanan (Rutan) KPK tanpa mengenakan rompi maupun borgol menjadi sorotan.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, menyoroti hal tersebut dan mengingatkan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Bimantoro yang merupakan Anggota Panja Tim Pengawas Komisi III mengatakan, perhatian utama dalam penegakan hukum seharusnya bukan hanya soal atribut tahanan, tetapi bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan secara transparan.

“Penegakan hukum tidak boleh memberikan kesan adanya perlakuan istimewa kepada siapa pun. Siapa pun yang telah berstatus tersangka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa ada standar yang berbeda dalam penanganan suatu perkara,” tegas Bimantoro.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum bergantung pada konsistensi dalam menjalankan prosedur. Karena itu, setiap proses hukum harus dilakukan secara objektif, profesional, dan tanpa diskriminasi.

“Yang paling penting adalah proses hukumnya berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel. Jangan ada perlakuan khusus yang dapat menimbulkan polemik atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujarnya.

Ia juga meminta seluruh aparat penegak hukum menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.

“Sebagai negara hukum, Indonesia harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap prosedur penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya keistimewaan bagi pihak tertentu,” tambahnya.

Bimantoro menegaskan Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum agar seluruh institusi penegak hukum bekerja secara profesional, akuntabel, dan menjunjung rasa keadilan.

“Jangan sampai persoalan administratif atau prosedural yang terlihat sederhana justru mencederai kepercayaan publik. Yang harus dikedepankan adalah profesionalitas, transparansi, dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara dalam proses penegakan hukum,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending