Connect with us

Prihatin Kondisi Keluarga Korban Tenggelam, Danny Pomanto Instruksikan Dinsos Daftarkan PKH

Published

on

Kitasulsel-Makassar-Berita duka datang dari seorang anak bernama Muhammad Yasir Basir (8) yang meninggal karena tenggelam di Inspeksi Kanal Rappocini, 19 Februari 2023.

Duka tersebut juga dirasakan langsung Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto saat mengunjungi rumah korban tenggelam di Jalan Inspeksi Kanal Rappocini.

Kedatangan Danny sapaan akrabnya untuk menyampaikan duka yang mendalam kepada keluarga korban atas musibah yang ia alami.

“Pada musibah yang terjadi ini saya dalam perjalanan kembali dari luar kota. Makanya saya baru hadir hari ini. Makanya kenapa saya selalu mengimbau jagai anakta, jagai anakta, jagai anakta. Mengingat Kota Makassar memiliki tingkat aktivitas yang begitu sibuk, pengaruh bahaya baik itu di kanal, banjir, listrik, wajib orang tua menjaga anaknya. Tapi ini sudah terjadi. Ini musibah,” ucapnya.

Danny menyampaikan kepada orang tua korban agar musibah ini dijadikan pelajaran untuk lebih berhati-hati kedepannya.

Pada kesempatan ini, Danny juga mempertanyakan Program Keluarga Harapan (PKH) pada orang tua korban. Nyatanya, sudah tiga tahun ia tak menerima bantuan PKH tersebut.

Karenanya, Danny menelepon langsung Kepala Dinas Sosial Makassar, Armin Paera agar langsung menindaklanjuti PKH tersebut.

“Pak kadis tolong segera urus ini PKHnya orang tua korban. Yang seperti ini yang harus didata dan menerima bantuan. Ini bentuk kepedulian kita ke masyarakat,” seru Danny.

Imbauan tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk Kadinsos tapi ke Camat dan Lurah setempat untuk lebih memperhatikan warganya.

“Pak Camat, pak Lurah data wargata yang kesulitan. Bantuki, tanyaki apa yang dia perlukan. Harus tau masyarakatnya. Saya akan segera memberi tindakan beliau agar bisa menerima bantuan PKH bantuan dari Pemerintah Kota khususnya,” pungkasnya.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

Pemerintah Matangkan Pengambilalihan KCIC, Menkeu: Tinggal Tunggu Proses Administrasi

Published

on

Kitasulsel–JAKARTAMenteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan proses pengambilalihan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah telah diputuskan. Saat ini, pemerintah hanya menuntaskan tahapan administrasi sebelum kebijakan tersebut resmi direalisasikan.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya usai menghadiri kegiatan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu. Menurutnya, keputusan mengenai pengalihan pengelolaan KCIC pada prinsipnya telah rampung dan kini tinggal menunggu penyelesaian administrasi.

“Keputusannya sebenarnya sudah ada. Sekarang tinggal proses administrasi yang sedang berjalan. Begitu urusan Danantara selesai, nanti kami laporkan kembali kepada Presiden,” ujarnya.

Purbaya menjelaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pengelolaan KCIC nantinya akan diserahkan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) kepada Kementerian Keuangan untuk diselesaikan.

Ia menegaskan penyelesaian persoalan KCIC tidak harus menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan sejumlah skema pembiayaan alternatif melalui berbagai instrumen dan kendaraan investasi yang dimiliki.

“KCIC saat ini masih berada di Danantara. Nanti akan diserahkan kepada saya sesuai perintah Presiden untuk kami selesaikan. Namun, tidak harus menggunakan APBN karena kami memiliki berbagai instrumen dan vehicle pembiayaan yang bisa digunakan untuk menangani KCIC,” jelasnya.

Meski demikian, Menkeu belum mengungkapkan secara rinci mekanisme penyelesaian yang akan diterapkan. Ia menyebut penjelasan lebih lanjut baru akan disampaikan setelah proses penyerahan pengelolaan KCIC selesai dilakukan.

Purbaya juga membantah isu yang menyebut KCIC akan dikelola dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU). Menurutnya, tidak ada rencana pemerintah untuk mengubah status pengelolaan perusahaan tersebut menjadi BLU.

“Pokoknya diserahkan kepada saya, nanti kami yang menyelesaikannya,” tegas Purbaya.

Pemerintah berharap penyelesaian proses administrasi dapat segera rampung sehingga langkah penataan pengelolaan KCIC dapat dilakukan secara optimal guna mendukung keberlanjutan operasional dan pengembangan layanan kereta cepat di Indonesia.

Continue Reading

Trending