Marak Penipuan Berkedok Penerimaan Pegawai Kontrak, Dirut PDAM Makassar:Kami Akan Tindak Tegas,Ini Masuk Ranah Hukum!
Kitasulsel-Makassar-Ditengah upayanya untuk melakukan pembenahan dan peningkatan kinerja, baik itu secara internal maupun pelayanan kepada masyarakat, ada saja oknum yang mau mengambil kesempatan dan berbuat yang dapat mencoreng nama baik dan kewibawaan perusahaan.
Seperti terjadi baru-baru ini, seseorang mengaku menjadi korban penipuan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan iming-iming akan diloloskan sebagai pegawai kontrak di Perumda Air Minum Kota Makassar.
Mendengar informasi tersebut, Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Makassar, Beni Iskandar sangat geram dengan ulah oknum yang telah melakukan perbuatan yang sangat tidak bertanggung jawab.
“Ini tidak bisa ditolerir lagi, sudah masuk ranah hukum pidana karena melakukan penipuan kepada masyarakat, ini sudah bisa dipidana dan kami juga akan melakukan tindakan tegas,” ungkapnya, Senin (20/02/2023).
Beni menambahkan dan memberikan penyampaian kepada masyarakat agar jangan langsung percaya kepada orang lain yang menawarkan menjadi pegawai kontrak di PDAM Makassar.
“Apalagi ada orang atau oknum yang mengaku dekat dan kenal dengan saya, jangan percaya kalau dia bisa memasukkan di PDAM dengan membayar sejumlah uang, yang lebih berbahaya kalau menyebutkan bisa masuk PDAM melalui Direksi PDAM dengan membayar baru bisa diterima menjadi pegawai kontrak,” tambah Beni.
Untuk itu Beni Iskandar memperingatkan dengan keras dan tegas kalau tidak ada penerimaan di perusahaan yang dia pimpin saat ini.
“Dengan ini saya tegaskan jangan coba-coba melakukan penipuan kepada warga bahwa ada penerimaan tenaga kontrak dan membayar sejumlah uang dan apabila ada yang ditemukan maka kami tidak segan akan melaporkan kepada pihak yang berwajib, kami tidak akan mentolerir tindakan seperti ini,” tegas Beni.
KEMENHAJ-UMRAH
Komisi VIII DPR Setujui Pencairan Awal Rp4 Triliun untuk Persiapan Haji 2027
Kitasulsel–JAKARTA – Komisi VIII DPR RI menyetujui pencairan dana awal sebesar Rp4 triliun untuk kebutuhan transfer uang muka penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Persetujuan tersebut diberikan dalam rapat kerja Komisi VIII DPR bersama Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Rapat dipimpin Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, yang membacakan hasil kesimpulan rapat setelah pembahasan bersama Kementerian Haji dan Umrah serta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Dalam kesimpulan rapat, Komisi VIII menyetujui kebutuhan transfer uang muka untuk pembayaran biaya tenda dan paket layanan dasar yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2027.
“Komisi VIII DPR RI menyetujui kebutuhan transfer uang muka terkait biaya tenda sebesar 858.743.189 Riyal Arab Saudi dan 64 halalah, ekuivalen dengan Rp4.007.471.080.797,” ujar Marwan.
Sebelumnya, Menteri Haji dan Umrah, Gus Irfan, mengajukan permohonan persetujuan pencairan dana tersebut agar Indonesia dapat memenuhi jadwal pembayaran yang telah ditetapkan Pemerintah Arab Saudi.
Menurutnya, dana itu diperlukan untuk melakukan pemesanan tenda serta paket layanan dasar bagi jemaah haji Indonesia pada musim haji 2027.
Ia menjelaskan bahwa tahapan persiapan penyelenggaraan haji 2027 telah dimulai sejak 15 Juli hingga 13 Agustus 2026. Pada periode tersebut, Indonesia harus segera mengonfirmasi pemesanan tenda yang digunakan pada musim haji sebelumnya agar lokasi dan fasilitas yang sama tetap dapat digunakan.
Gus Irfan merinci kebutuhan anggaran yang diajukan mencapai sekitar Rp4 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp808,3 miliar dialokasikan untuk pembayaran biaya tenda, sementara sekitar Rp3,19 triliun diperuntukkan bagi paket layanan dasar dan pengurusan visa jemaah.
Persetujuan Komisi VIII DPR ini menjadi langkah awal dalam memastikan seluruh proses persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan Pemerintah Arab Saudi.
Dengan pencairan dana lebih awal, pemerintah berharap proses pengadaan layanan utama, termasuk tenda, akomodasi, dan layanan dasar lainnya, dapat dilakukan tepat waktu sehingga kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia pada musim haji 2027 semakin optimal.
-
Nasional1 tahun agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur









You must be logged in to post a comment Login