Connect with us

Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi, Danny Sebut Program Operasi Pasar Berpengaruh Positif

Published

on

Kitasulsel-Makassar-Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto menyebut Kota Makassar tidak masuk 10 besar kota dalam inflasi yang tidak terkendali.

Hal itu diungkapkan usai mengikuti Rapat Koordinasi Dalam Rangka Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2023 yang diadakan oleh Ditjen Bina Bangda Kemendagri RI secara virtual, Senin (20/2/2023).

Danny Pomanto mengatakan inflasi Kota Makassar masih terkendali, apalagi adanya program-program seperti operasi pasar murah pada kontainer Makassar Recover.

“Alhamdulillah dari monitoring nasional, Makassar tidak masuk ke dalam list kota dengan inflasi yang tidak terkendali. Kendati demikian, kita meningkatkan volume gerakan-gerakan pasar murah,” ujarnya.

Tak hanya itu, langkah selanjutnya Danny sementara menggenjot program penanaman komoditi utama, yakni cabai dan bawang sebanyak satu juta polibag.

“Pada Rakor ini cabai dan bawang harganya naik. Jadi kita sudah mau mulai tapi karena cuaca, kita terhalang. Insya Allah setelah hujan reda kita langsung laksanakan,” sebutnya.

Kata Danny, ada 1.000 lorong yang akan menjadi lokasi penanaman. Setiap lorong akan mendapat jatah 1.000 polibag.

Ditanya soal dampak dari hadirnya pasar murah, Danny mengungkapkan belum bisa dihitung secara angka. Namun, masyarakat sangat berterima kasih atas hadirnya pasar murah tersebut.

“Nanti dihitung akhir bulan. Pengumumannya Maret. Tapi banyak masuk WA saya untuk memperbanyak titik-titik lokasi pasar murah. Artinya berdampak positif bagi masyarakat Makassar,” tuturnya.

Sementara, Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian mengatakan secara nasional inflasi mulai menurun semula 5,51 persen turun ke 5,28 persen.

“Berangsur-angsur stabil. Terimakasih atas kerjasamanya untuk terus berupaya menstabilkan inflasi lewat program-program antisipasinya,” paparnya.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Sulsel–DWP Gelar Workshop Pengasuhan Berbasis Hak Anak, Dorong Lingkungan Aman dan Setara bagi Anak

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sulsel menggelar Workshop Peningkatan Kapasitas Pengasuhan Berbasis Hak Anak bagi Organisasi Perempuan Tahun 2025 di Hotel Claro Makassar, Rabu (10/12/2025).

Kegiatan ini menjadi langkah strategis Pemprov Sulsel dalam memperkuat pengasuhan yang aman, setara, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Workshop tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian puncak peringatan 26 Tahun Dharma Wanita Persatuan.

Dengan pendekatan psikologi perkembangan, regulasi emosi, serta penerapan prinsip hak anak, kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kompetensi pendampingan anak baik dalam lingkungan keluarga maupun organisasi perempuan.

Kepala DP3A Dalduk KB Sulsel, Andi Murna, menegaskan bahwa kegiatan ini dirancang untuk memperkuat kapasitas pengurus DWP dalam menerapkan pengasuhan berbasis hak anak secara berkelanjutan.

“Melalui kegiatan ini untuk meningkatkan keterampilan menerapkan positif parenting dan pendekatan pengasuhan non kekerasan, mengembangkan kemampuan dalam mengidentifikasi risiko kekerasan terhadap anak dan mekanisme rujukan, memperkuat peran organisasi DWP sebagai mitra Pemerintah dalam upaya pemenuhan, perlindungan dan pengasuhan hak anak,” jelasnya.

Workshop menghadirkan dua narasumber, yakni Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman dan psikolog Paras Putri Ramadhani.

Dalam paparannya, Sekda Sulsel menekankan pentingnya kemampuan public speaking yang efektif, berwibawa, dan empatik. Ia menyebut perempuan yang memegang peran strategis dalam keluarga maupun organisasi membutuhkan kompetensi komunikasi publik untuk mendukung peran pemberdayaan.

Sementara itu, psikolog Paras Putri Ramadhani membahas strategi pengasuhan dengan fokus pada pengelolaan emosi dan perkembangan anak. Dalam materinya bertajuk “Strategi Pendampingan dan Regulasi Emosi bagi Orang Tua”, ia menjelaskan bahwa menurut WHO, anak adalah individu sejak dalam kandungan hingga berusia 19 tahun.

Paras menegaskan bahwa anak memiliki hak dasar yang harus dipenuhi, mulai dari perlindungan, fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga kebutuhan perkembangan emosional yang memengaruhi masa depan sosial mereka.

Ia juga menguraikan teori attachment yang menekankan pentingnya respons positif orang tua untuk menciptakan rasa aman pada anak.

“Itulah pentingnya kita meregulasi emosi biar bisa cepat beradaptasi dan mengikuti aktivitas yang ada di luar rumah kita,” ujarnya.

Selain sesi materi, kegiatan ini turut dirangkaikan dengan pameran UMKM binaan DWP Sulsel, Dekranasda, DWP OPD lingkup Pemprov, serta DWP kabupaten/kota se-Sulsel guna mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan.

Workshop ini dihadiri oleh Ketua DWP Sulsel Melani Simon Jufri beserta jajaran pengurus DWP dari kabupaten/kota dan perwakilan berbagai organisasi perempuan di Sulawesi Selatan.

Melalui kegiatan ini, Pemprov Sulsel berharap peran keluarga dan organisasi perempuan dapat semakin kuat dalam menciptakan lingkungan tumbuh kembang anak yang sehat, terlindungi, dan penuh kasih.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel