Connect with us

Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi, Danny Sebut Program Operasi Pasar Berpengaruh Positif

Published

on

Kitasulsel-Makassar-Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto menyebut Kota Makassar tidak masuk 10 besar kota dalam inflasi yang tidak terkendali.

Hal itu diungkapkan usai mengikuti Rapat Koordinasi Dalam Rangka Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2023 yang diadakan oleh Ditjen Bina Bangda Kemendagri RI secara virtual, Senin (20/2/2023).

Danny Pomanto mengatakan inflasi Kota Makassar masih terkendali, apalagi adanya program-program seperti operasi pasar murah pada kontainer Makassar Recover.

“Alhamdulillah dari monitoring nasional, Makassar tidak masuk ke dalam list kota dengan inflasi yang tidak terkendali. Kendati demikian, kita meningkatkan volume gerakan-gerakan pasar murah,” ujarnya.

Tak hanya itu, langkah selanjutnya Danny sementara menggenjot program penanaman komoditi utama, yakni cabai dan bawang sebanyak satu juta polibag.

“Pada Rakor ini cabai dan bawang harganya naik. Jadi kita sudah mau mulai tapi karena cuaca, kita terhalang. Insya Allah setelah hujan reda kita langsung laksanakan,” sebutnya.

Kata Danny, ada 1.000 lorong yang akan menjadi lokasi penanaman. Setiap lorong akan mendapat jatah 1.000 polibag.

Ditanya soal dampak dari hadirnya pasar murah, Danny mengungkapkan belum bisa dihitung secara angka. Namun, masyarakat sangat berterima kasih atas hadirnya pasar murah tersebut.

“Nanti dihitung akhir bulan. Pengumumannya Maret. Tapi banyak masuk WA saya untuk memperbanyak titik-titik lokasi pasar murah. Artinya berdampak positif bagi masyarakat Makassar,” tuturnya.

Sementara, Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian mengatakan secara nasional inflasi mulai menurun semula 5,51 persen turun ke 5,28 persen.

“Berangsur-angsur stabil. Terimakasih atas kerjasamanya untuk terus berupaya menstabilkan inflasi lewat program-program antisipasinya,” paparnya.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kabupaten Sidrap

Ketua TP PKK Sidrap Hadiri Rakerda PKK Sulsel 2025, Bahas Penyelarasan Program 2025–2029

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Hj. Haslindah Syaharuddin, menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PKK Tahun 2025 yang digelar di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Selasa (2/12/2025). Kegiatan yang berlangsung hingga 4 Desember 2025 ini merupakan kolaborasi antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sulsel dan TP PKK Provinsi Sulsel.

Rakerda 2025 mengusung agenda besar penyelarasan arah Gerakan PKK periode 2025–2029. Pembahasan tersebut disesuaikan dengan hasil Rakernas X PKK 2025, arah kebijakan RPJMN, serta RPJMD provinsi dan kabupaten/kota, sehingga program PKK di seluruh daerah dapat berjalan lebih terarah dan sinkron.

Gubernur Sulsel Tekankan Penguatan Sinergi Daerah

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, yang hadir membuka kegiatan, menegaskan pentingnya koordinasi antara TP PKK kabupaten/kota dengan organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing. Ia menyebut bahwa keselarasan program akan memperkuat efektivitas berbagai program prioritas pemerintah daerah.

“Saya berharap kabupaten/kota terus meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan OPD guna mendukung pelaksanaan program prioritas. Kita perlu mengevaluasi kegiatan yang sudah dan belum berjalan serta mengapresiasi capaian yang telah baik,” ujarnya.

PKK Didorong Perkuat Peran Strategis

Ketua TP PKK Provinsi Sulsel, Naoemi Octarina, dalam arahannya menekankan bahwa PKK memiliki posisi strategis dalam mendukung RPJMD Sulsel 2025–2029, terutama terkait pemberdayaan keluarga dan penguatan peran perempuan.

“Kami berharap Rakerda bukan sekadar agenda rutin, tetapi menjadi ruang untuk menyusun program yang bersinergi dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tuturnya.

Pembahasan Kebijakan dan Penguatan Program

Rangkaian kegiatan Rakerda dilanjutkan dengan pemaparan Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulsel dan Kepala Dinas PMD Sulsel. Keduanya memaparkan arah kebijakan pembangunan daerah hingga 2029 serta langkah strategis dalam penguatan peran PKK pada program pemberdayaan keluarga dan masyarakat.

Selain dihadiri Ketua TP PKK Sidrap, kegiatan ini juga diikuti para ketua TP PKK kabupaten/kota se-Sulsel serta sejumlah pimpinan OPD provinsi. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut diharapkan memperkuat keselarasan program PKK di seluruh wilayah Sulawesi Selatan dalam lima tahun mendatang.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel