Pemkot Makassar Siap Kerja Sama Akademik dengan Universitas Lamappapoleonro

Published

3 tahun ago

18 Februari 2023

Kitasulsel-Soppeng—Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto siap mengakomodir kerja sama akademik dengan Universitas Lamappapoleonro.

Hal itu diungkapkannya dalam kunjungannya ke satu-satunya universitas di Soppeng itu, Sabtu, (18/02/2023), siang tadi.

Danny Pomanto sapaan akrab Ramdhan Pomanto menuturkan pihaknya siap menerima kolaborasi pendidikan seperti pemagangan dan lainnya.

Rektor Universitas Lamappapoleonro Andi Adawiyah mengatakan sebagai kampus yang berkembang dan sementara merintis maka kerjasama dengan Pemkot Makassar merupakan hal yang luar biasa untuk mendukung pendidikan mahasiswa/i.

Apalagi tekadnya dalam memberikan keluasan berpikir dan pengalaman terhadap mahasiswa dan dosen maka timnya mencoba mengajukan tawaran kerjasama ini.

“Alhamdulillah kita saksikan bersama dan sudah ada MoU dengan Pemkot Makassar. Ini juga menegaskan posisi kami sebagai upaya pengembangan SDM di Soppeng. Kami berharap mahasiswa kami nantinya bisa menimba ilmu di berbagai unit kerja Pemkot Makassar. Melakukan magang, penelitian, dan berbagai kegiatan akademik lainnya,” harapnya.

Kemajuan yang dicapai Pemkot Makassar, lanjut dia, tentu sangat strategis bagi insan akademis untuk belajar banyak dalam praktek-praktek itu.

“Kami berharap pak wali kota selalu terbuka menerima kami, pun kami terbuka menerima pak wali kota untuk pengembangan universitas. Terutama pengembangan SDM di Soppeng. Kami berharap dalam waktu dekat ada bentuk turunan sebagai aksi konkritnya,” ucapnya.

Kini universitas itu sudah memiliki 1.857 mahasiswa yang merupakan asal Soppeng, Wajo dan Bone.

NEWS

Hebat! Anggaran ‘Siluman’ Rp60 Miliar Lolos, Eks Pimpinan DPRD Sulsel: Tak Pernah Dibahas di Banggar

Published

1 jam ago

18 April 2026

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—MAKASSAR – Dugaan kejanggalan dalam penganggaran pengadaan bibit nanas senilai Rp60 miliar pada APBD Provinsi Sulawesi Selatan 2024 kian menguat. Sejumlah mantan pimpinan DPRD Sulsel secara tegas menyatakan bahwa proyek bernilai jumbo tersebut tidak pernah melalui mekanisme pembahasan resmi di Badan Anggaran (Banggar).

Eks Ketua DPRD Sulsel periode 2019–2024, Andi Ina Kartika Sari, mengungkapkan bahwa dirinya telah memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada Kamis (16/4/2026) sebagai saksi. Ia hadir bersama tiga mantan Wakil Ketua DPRD lainnya untuk memberikan keterangan terkait proyek yang kini menjadi sorotan hukum.

“Kami hadir untuk mengonfirmasi keterangan guna melengkapi berkas tersangka. Baik di tingkat pimpinan maupun Banggar, tidak pernah ada penyampaian soal anggaran nanas,” ujar Andi Ina kepada awak media, Jumat (17/4).

Pernyataan senada disampaikan mantan Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ni’matullah Erde. Ia menilai terdapat kejanggalan serius dalam proses penyusunan anggaran tersebut. Menurutnya, pembahasan legislatif kala itu lebih terfokus pada program prioritas lain, khususnya pengembangan komoditas pisang cavendish.

“Seingat kami, pengadaan bibit nanas tidak pernah dibahas secara spesifik. Justru yang menjadi perhatian utama adalah program pengembangan pisang cavendish,” jelasnya.

Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sendiri disebut telah mengantongi sejumlah dokumen penting, termasuk risalah rapat Banggar dan draf APBD 2024. Dokumen ini menjadi dasar untuk menelusuri asal-usul munculnya anggaran yang dinilai “misterius” tersebut.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Soetarmi, membenarkan adanya pemeriksaan terhadap para mantan legislator. Ia menyebut, proses ini penting untuk mengungkap apakah terjadi pelanggaran prosedur dalam penganggaran.

“Pemeriksaan ini krusial untuk menggali mekanisme penganggaran bibit nanas dalam APBD. Dari empat pimpinan yang dipanggil, satu orang tidak hadir,” ujarnya.

Indikasi ‘Penumpang Gelap’ Anggaran

Tidak masuknya proyek tersebut dalam pembahasan resmi Banggar memunculkan dugaan adanya praktik “penumpang gelap” dalam penyusunan APBD. Jika benar penganggaran dilakukan tanpa proses legislatif yang semestinya, maka hal ini berpotensi melibatkan oknum di level teknis eksekutif maupun pihak lain yang memiliki akses dalam proses finalisasi anggaran.

Kasus yang kini dijuluki “Nanas Berduri” ini diprediksi akan berkembang lebih luas, seiring upaya penyidik menelusuri siapa pihak yang paling bertanggung jawab atas munculnya anggaran bernilai puluhan miliar rupiah tersebut.

Kesaksian para eks pimpinan DPRD Sulsel menjadi pintu masuk penting dalam mengurai simpul perkara, sekaligus menguji transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.