Connect with us

Ngopi Bareng Tomas Soppeng, Danny Pomanto Sebut Soppeng sebagai Pusat Pangan Sulsel

Published

on

Kitasulsel—Soppeng-Ketua IKA Unhas Sulsel Moh Ramdhan Pomanto diundang secara khusus dalam acara silaturahmi dan ngopi bareng Tokoh Masyarakat (Tomas) Soppeng, di Warkop Semarang, Sabtu, (18/02/2023).

Di sana tidak hanya ditemui tokoh masyarakat, tetapi juga masyarakat petani, pedagang, ojol, perempuan, millenial, budayawan hingga masyarakat biasa.

Danny Pomanto sapaan akrabnya disambut hangat dan sukacita masyarakat Soppeng. Mereka berdiskusi secara terbuka dari pukul 07.00 pagi hingga 09.30 Wita.

Danny Pomanto juga mendengar banyak keluh kesah, apresiasi masyarakat terhadap dirinya yang mengamati kinerjanya sebagai leader dari Soppeng.

Mereka saling mengisi, memberi solusi dan membicarakan banyak hal terutama potensi Soppeng sebagai pusat pangan di Sulsel.

Di hadapan para tokoh masyarakat itu, Danny Pomanto menyuguhkan solusi bagi perkembangan pertanian untuk mencukupi kebutuhan pangan.

Meski berbicara dari Warkop, dia mengutarakan analisisnya mengenai potensi adanya krisis pangan dunia pada masa depan. Olehnya, sebagai Ketua IKA Unhas dirinya merasa terpanggil memberikan jawaban dan konsolidasi memperkuat sistem pertanian di Sulsel.

“Inggris mulai kekurangan pangan, Belanda kekurangan air bersih, sungai-sungai di Eropa ketinggiannya sudah 30 persen akhirnya kapal logistik tidak penuh lagi mengangkut barang,” kata Danny Pomanto di sela-sela diskusi.

Solusi dari bencana pangan itu lanjut dia, salah satunya datang di Soppeng. Yang mana Soppeng berada di dataran rendah yang subur dan di antarai, Wajo, Sidrap, Pinrang, juga Bone.

“Wilayah-wilayah termasuk Soppeng berada di antara dua pegunungan, Pegunungan Bulusaraung dan Pegunungan Latimojong. Begitu hujan, humus-humusnya turun ke bawah dibawa oleh air dan sedimen-sedimen yang subur itu berkumpul di Soppeng salah satunya. Makanya lahan di sini subur-subur dan menjadi sumber pangan dan air bersih,” ungkapnya.

“Itulah sebabnya orang Soppeng cerdas-cerdas karena makanan yang dimakan penuh nutrisi tinggi,” ucapnya tersenyum disambut riuh masyarakat.

Makanya, lahan subur saat ini menjadi incaran siapa saja, termasuk negara lain.

“Saat ini yang paling mahal dari sebuah wilayah ialah lahan subur. Nah, Soppeng memiliki itu. Kita punya danau, air, lahan yang subur sehingga ini menjadi modal utama,” tekannya.

Olehnya penting bagi Sulsel untuk memikirkan lebih jauh untuk mendekatkan sumber pangan yang jauh dari konsumen. Hipotesisnya ialah bagaimana sumber pangan harus dekat dengan masyarakat Soppeng juga Sulsel. Apalagi Sulsel memang menjadi lumbung pangan nasional.

Mendengar hal itu, salah seorang Petani Soppeng, Kamaruddin pun meminta Danny Pomanto dapat memberikan dampak kebaikan bagi masyarakat, terutama para petani.

Dia menilai hambatan dalam produk pertanian saat ini ialah pupuk. “Lahan pertanian dan perkebunan di sini luas tetapi kita masih stagnan dan jalan tempat makanya perlu solusi konkrit. Juga subsidi pupuk yang sangat terbatas,” keluhnya.

Menanggapi hal itu, Danny Pomanto mengaku akan bekerja dengan tim terutama IKA Unhas Sulsel dan IKA Unhas Soppeng agar membuat produk pupuk organik.

Timnya akan bekerja menghasilkan produk pupuk yang lebih aman dari bahan kimia. “Kita punya banyak bahan untuk membuat pupuk, dari kotoran sapi juga bisa. Apalagi brand organik ini aman sehingga pasti diminati masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu, Irwan seorang Ojol juga meminta agar dalam kepemimpinan Danny Pomanto dalam IKA Unhas dapat mensinergikan dengan pemerintah untuk mengakomodasi kepentingan pendidikan.

“Kasus yang saya dapatkan banyak anak-anak kami berprestasi di sini tetapi kurang mendapatkan perhatian makanya saya minta ada solusi untuk ini,” imbuhnya.

Lagi-lagi Danny Pomanto mengaku akan mewujudkan hal itu dengan upaya pembangunan apartemen mahasiswa yang menampung seluruh mahasiswa Sulsel sehingga semuanya dapat diakomodir.

“Jadi bagi anak berprestasi kita membuat apartemen untuk para anak-anak unggul,” jawabnya.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Selatan

Fatmawati Rusdi Bahas Perluasan Program RISE Bersama Pemerintah Australia dan Monash University

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, membahas rencana perluasan Program Revitalising Informal Settlements and their Environments (RISE) bersama Konsul Jenderal Australia, Todd Dias, dan tim Monash University di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulsel, Makassar, Senin (22/6/2026).

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Australia, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam mengembangkan solusi sanitasi berbasis alam (nature-based solutions) yang berkelanjutan.

Program RISE sendiri telah berjalan selama sembilan tahun di Kota Makassar sebagai kolaborasi riset dan implementasi infrastruktur berbasis alam yang bertujuan meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan, pengelolaan air, serta kesehatan masyarakat, khususnya di kawasan permukiman informal dan wilayah rawan banjir.

Program Co-Director RISE, Diego Ramirez, menjelaskan bahwa pendekatan yang diterapkan dalam Program RISE tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur sanitasi, tetapi juga melibatkan masyarakat secara aktif sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

Menurutnya, setiap intervensi dirancang berdasarkan karakteristik wilayah sehingga mampu menghasilkan sistem sanitasi dan pengelolaan air yang sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

“Pendekatan infrastruktur berbasis solusi alam ini mampu meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus kesehatan masyarakat,” ujar Diego.

Ia menambahkan, penggunaan infrastruktur hijau seperti constructed wetlands atau lahan basah buatan telah menunjukkan dampak positif terhadap kualitas lingkungan sekaligus kesehatan warga di berbagai lokasi pelaksanaan program.

Keberhasilan Program RISE di Makassar mendapat perhatian luas dalam berbagai forum internasional yang membahas pembangunan berkelanjutan dan kesehatan lingkungan. Selama sembilan tahun implementasi, program tersebut berhasil menunjukkan keterkaitan erat antara perbaikan sanitasi dengan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya dalam menurunkan risiko penyakit saluran pencernaan pada anak-anak.

Selain itu, Program RISE juga melibatkan berbagai lembaga penelitian dan mitra akademik untuk memantau dampak intervensi sanitasi secara berkelanjutan. Pendekatan berbasis riset tersebut menjadi salah satu faktor utama yang membuat setiap program dapat diukur manfaat dan efektivitasnya secara ilmiah.

Capaian tersebut mengantarkan Kota Makassar masuk dalam lima besar dunia pada ajang penghargaan internasional WRI Ross Center Prize for Cities yang diumumkan di New York pada April 2026. Makassar terpilih bersama sejumlah kota dari berbagai negara setelah melalui proses seleksi yang melibatkan sekitar 300 kota di seluruh dunia.

Prestasi tersebut semakin memperkuat posisi Makassar sebagai salah satu contoh praktik pembangunan perkotaan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek lingkungan, kesehatan masyarakat, dan partisipasi warga.

Hingga saat ini, enam lokasi percontohan Program RISE telah selesai dibangun di Makassar, yakni Batua, Bonolengga, Barombong, Untia, Tallo, dan Kaluku Bodoa dengan dukungan Pemerintah Australia. Sementara enam lokasi tambahan lainnya tengah dipersiapkan untuk pengembangan berikutnya.

Melihat keberhasilan tersebut, Pemerintah Australia mengusulkan Makassar menjadi pusat pelatihan nasional (training center) Program RISE. Pusat pelatihan itu direncanakan berlokasi di Universitas Hasanuddin dan diharapkan menjadi tempat belajar bagi pemerintah daerah dari berbagai wilayah di Indonesia sebelum mengembangkan program serupa di daerah masing-masing.

Konsul Jenderal Australia, Todd Dias, menilai pengalaman yang dimiliki Makassar menjadi modal penting untuk mempercepat pengembangan Program RISE ke berbagai daerah lain.

Menurutnya, dibandingkan memulai program dari awal di wilayah baru yang memerlukan waktu panjang untuk membangun kepercayaan masyarakat, pengalaman Makassar dapat menjadi referensi yang sangat berharga.

“Pengalaman Makassar memberikan pembelajaran yang sangat penting untuk mempercepat replikasi program ke daerah lain. Banyak proses yang sudah teruji dan dapat menjadi contoh,” kata Todd Dias.

Selain perluasan wilayah pelaksanaan, pertemuan juga membahas pentingnya skema pendanaan bersama (co-funding) antara Pemerintah Australia, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah guna menjaga keberlanjutan program dalam jangka panjang.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendukung pengembangan dan perluasan Program RISE.

Menurut Fatmawati, tantangan sanitasi di kawasan perkotaan masih menjadi pekerjaan besar yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan.

Ia menilai program tersebut sangat relevan dengan upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), terutama pada aspek kesehatan, sanitasi, dan pembangunan kawasan perkotaan yang inklusif serta berkelanjutan.

Selain mendukung penyediaan sanitasi yang layak, pendekatan yang dikembangkan melalui Program RISE juga dinilai mampu memperkuat ketahanan kawasan perkotaan terhadap banjir dan dampak perubahan iklim.

“Yang dibangun bukan hanya infrastrukturnya, tetapi juga kesadaran dan keterlibatan masyarakat. Karena itu, program seperti ini memiliki peluang lebih besar untuk berkelanjutan,” ujar Fatmawati.

Ia mengungkapkan, masih banyak kawasan permukiman padat dan kumuh di Kota Makassar yang membutuhkan peningkatan akses terhadap layanan sanitasi yang layak. Berbagai tantangan seperti karakteristik wilayah dan partisipasi masyarakat masih menjadi kendala dalam proses penanganannya.

Karena itu, Fatmawati menilai pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai bagian utama dalam proses perubahan menjadi salah satu keunggulan Program RISE.

Selain persoalan sanitasi, Fatmawati juga mendorong agar pengelolaan sampah dapat diintegrasikan dalam pengembangan program ke depan. Menurutnya, persoalan sampah menjadi tantangan bersama yang dihadapi hampir seluruh kawasan perkotaan di Sulawesi Selatan, termasuk Makassar, Parepare, dan Palopo.

“Masalah sampah harus dimulai dari rumah tangga. Karena itu, edukasi masyarakat menjadi bagian yang sangat penting agar pembangunan infrastruktur berjalan beriringan dengan perubahan perilaku,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan mengirimkan surat rekomendasi kepada Deputi Infrastruktur Bappenas sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan Program RISE agar implementasinya dapat diperluas secara nasional.

Fatmawati juga berencana memperkenalkan peta jalan (roadmap) Program RISE kepada seluruh bupati dan wali kota di Sulawesi Selatan agar pemerintah daerah memahami manfaat, mekanisme pelaksanaan, serta pentingnya komitmen daerah dalam mendukung keberhasilan program.

Dengan sinergi antara Pemerintah Australia, pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat, Program RISE diharapkan mampu memperluas akses sanitasi yang layak, meningkatkan kualitas kesehatan warga, serta menghadirkan lingkungan perkotaan yang lebih tangguh dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Continue Reading

Trending