Jelang Rakernas APEKSI, Indira Yusuf Ismail Siap Branding Makassar Kota Makan Enak
Kitasulsel-Makassar-Ketua TP PKK Kota Makassar Indira Yusuf Ismail memimpin rapat salah satu rangkaian kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), di kediamannya, Jalan Amirullah, Sabtu (18/2/2023).
Pada kesempatan itu, Indira bersama pihak terkait mulai menyusun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Rakernas APEKSI. Salah satunya adalah menggaungkan branding Makassar Kota Makan Enak.
Sebagai tuan rumah yang akan menyambut sekitar 90an kepala daerah dan rombongannya, Indira menilai Rakernas APEKSI merupakan kesempatan baik mempromosikan program-program pemerintah kota. Sehingga perlu persiapan yang matang.
“Kita akan menyambut 90 lebih kepala daerah dan rombongannya, maka ini menjadi kesempatan kita semua untuk mempromosikan Makassar Kota Makan Enak,” katanya.
Rencananya, pada giat APEKSI nanti berbagai makanan khas Makassar akan disuguhkan. Mulai dari hidangan utama hingga kue-kue tradisional.
“Selain makanan khas kita seperti coto, konro, dan lain-lain itu, kita juga coba hidangkan kue-kue tradisional, seperti apang, onde-onde, sampai berbagai jenis putu,” jelasnya.
Selain itu, Indira juga meminta dengan tegas agar pelaku UMKM turut dilibatkan pada gelaran ini. Hal itu diperlukan untuk mendorong roda perekonomian.
“Ketika para tamu datang, kita mau mereka berbelanja di Makassar, membeli produk-produk unggulan UMKM kita supaya ada perputaran ekonomi di situ,” bebernya.
Lebih jauh, rencananya juga akan digelar talkshow yang bertemakan perempuan, yang juga sejalan dengan praktik baik terkait Makassar Kota Makan Enak.
Indira berujar jika hasil pertemuan ini akan disampaikan ke Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto. Dia berharap, kegiatan akbar yang rencananya dihelat pada Juli 2023 mendatang itu bisa memberi kesan tersendiri bagi para tamu yang hadir.
“Ini harus dikemas baik tapi tidak perlu berlebihan. Ini adalah pertemuan pemerintah kota seluruh Indonesia bagaimana membawa daerahnya menjadi lebih baik,” pungkas Indira.
Kitasulsel—Luwu Timur – Di tengah polemik kenaikan potongan timbangan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit oleh sejumlah perusahaan, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Bupati H. Irwan Bachri Syam mengeluarkan Surat Edaran Nomor 500.2/203/BUP tentang Pemberlakuan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Mei 2026 di wilayah Kabupaten Luwu Timur.
Surat edaran yang diterbitkan pada 11 Juni 2026 tersebut ditujukan kepada seluruh pimpinan perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Luwu Timur sebagai upaya memberikan kepastian harga dan perlindungan kepada petani sawit.
Dalam surat edaran itu, Bupati Luwu Timur menegaskan agar seluruh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) melaksanakan pembelian TBS hasil produksi petani minimal sesuai harga yang telah ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Provinsi Sulawesi Selatan.
Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga secara khusus mengingatkan perusahaan agar dalam pelaksanaan penimbangan TBS tidak menaikkan potongan timbangan yang berpotensi mengurangi pendapatan petani sawit.
“Selanjutnya dalam melakukan penimbangan TBS diharapkan tidak menaikkan potongan timbangan yang berpotensi mengurangi pendapatan petani sawit,” demikian salah satu poin dalam surat edaran tersebut.
Kebijakan Bupati Luwu Timur ini muncul di tengah sorotan terhadap PT Teguh Wira Pratama (TWP) yang sebelumnya dikabarkan menaikkan potongan timbangan TBS dari 2,5 persen menjadi 4,5 persen. Informasi tersebut beredar melalui pesan internal yang menyebutkan adanya penyesuaian potongan dengan alasan kondisi TBS basah dan panjang tandan.
Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, sebelumnya telah menyampaikan keberatannya atas kebijakan tersebut. Menurutnya, kenaikan potongan timbangan sangat berpengaruh terhadap pendapatan petani dan hingga kini belum disertai penjelasan yang transparan mengenai dasar perhitungannya.
Mudatsir menilai terbitnya surat edaran Bupati Luwu Timur menjadi perhatian serius pemerintah terhadap perlindungan petani sawit. Ia berharap seluruh perusahaan dapat mematuhi arahan pemerintah daerah dan mengedepankan prinsip keterbukaan dalam setiap kebijakan yang berdampak langsung pada petani.
Surat edaran tersebut juga menegaskan pentingnya menjaga stabilitas usaha perkebunan kelapa sawit, melindungi kepentingan petani, serta menciptakan hubungan kemitraan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat pekebun.
Dengan terbitnya surat edaran ini, para petani berharap polemik terkait kenaikan potongan timbangan TBS dapat segera mendapatkan kejelasan. Pemerintah daerah pun didorong untuk melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan di lapangan agar tujuan perlindungan petani sebagaimana tertuang dalam surat edaran dapat terlaksana secara efektif.
Langkah Bupati Luwu Timur tersebut dinilai menjadi sinyal kuat bahwa peningkatan harga TBS yang telah ditetapkan pemerintah tidak boleh tergerus oleh kebijakan potongan timbangan yang justru berpotensi mengurangi hak dan pendapatan petani sawit di daerah.
-
Nasional12 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login