Danny Pomanto Support Partai Buruh Perjuangkan Kepentingan Kaum Pekerja

Published

3 tahun ago

17 Februari 2023

Kitasulsel—Makassar—Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mendukung penuh Partai Buruh dalam memperjuangkan kepentingan kaum pekerja.

Selain itu, dia menuturkan dirinya memiliki beberapa kesamaan dengan partai baru ini.

Di antaranya, para anggota dan pengurusnya merupakan temannya semua, basis partai buruh di lorong dan warna orange yang warna kesukaannya.

Olehnya kedekatan emosional begitu terasa dengan partai para pekerja ini.

“Secara emosional saya sangat menikmati romantika saya tadi dengan Partai Buruh apalagi Partai Buruh juga mengklaim warna orange. Ke dua, Partai Buruh juga basisnya anak lorong, ke tiga memang saya memiliki banyak teman disini sehingga emosional itu benar-benar maching dengan kami,” kata Danny Pomanto sapaan akrabnya usai menghadiri Konsolidasi Persatuan Buruh Indonesia Sulsel dengan tema Persatuan Buruh untuk Kebangkitan Politik Klas Pekerja di Hotel IBIS, Jumat, (17/02/2023).

Dirinya secara pribadi mendukung langkah para buruh yang mengambil jalur politik sebagai bentuk perjuangan.

“Jalur politik ialah sebuah hal yang sangat positif. Partai Buruh mengubah orientasi dari yang berjuang di jalanan menjadi berjuang secara politik. Sikap yang luar biasa,” ucapnya.

Dahulu kata dia, dirinya juga alergi dengan politik, tetapi akhirnya melihat peluang untuk harus masuk ke sistem pemerintahan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.

“Karena tanpa itu saya tidak bisa berbuat banyak bisa memperjuangkan kesejahteraan, keadilan bagi semua masyarakat termasuk kaum buruh. Meski ini pemikiran subjektif saya,” ujarnya.

Apalagi, pekerja sangat mempengaruhi variabel perekonomian dari indeks bunga, saham, inflasi.

Jika dihitung di Makassar saja, jelas orang nomor satu di Makassar ini, pekerja formal saja mencapai 300 ribu orang, belum informal yang mana jumlahnya setengah dari kota ini.

“Itu semua konstituen partai buruh. Jadi tinggal bagaimana bisa menyentuh mereka,” imbuhnya.

Dia melanjutkan, pihaknya berharap Partai Buruh dapat berhasil dalam perjuangannya dan ikut bersama pemerintah merumuskan kepentingan para kaum pekerja.

“Fighting spirit terus dibutuhkan. Insya Allah kita harapkan partai buruh bisa menjadi bagian dari penentu kebijakan. Jika berada dalam sistem maka pasti penyusunan undang-undang mengakomodasi kepentingan kaum buruh, para pekerja,” harapnya.

Ketua EXCO Partai Buruh Sulsel Akhmad Rianto mengatakan akar partai ini dari rakyat, lahir dari masyarakat biasa.

Ia katakan, buruh adalah komponen besar sayangnya sampai saat ini baru 13 persen saja buruh yang berserikat.

“Ini kekuatan yang besar jika dimaksimalkan maka luar biasa sekali. Harapannya partai ini terus menjadi wadah perjuangan bersama dan bagi kelompok progresif lainnya. Semoga ini bisa menghimpun semua kekuatan bersama karena rumah kita sejatinya ada di partai buruh,” ungkapnya.

Luwu Timur

Potongan TBS Naik Jadi 4,5 Persen, Ketua Koperasi KIM: Petani Jangan Dijadikan Korban

Published

1 hari ago

11 Juni 2026

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—LUWU TIMUR – Kebijakan kenaikan potongan Tandan Buah Segar (TBS) yang diterapkan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Teguh Wira Pratama (TWP) menuai sorotan keras dari kalangan petani sawit. Potongan yang sebelumnya berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen kini disebut telah meningkat menjadi 4,5 persen, sehingga dinilai semakin membebani petani.

Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, secara tegas mengecam kebijakan tersebut karena dianggap tidak memiliki dasar yang jelas dan bertentangan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit.

Menurut Mudatsir, pemerintah pusat saat ini tengah mendorong perbaikan tata niaga dan peningkatan pendapatan petani melalui berbagai kebijakan strategis. Namun, di saat harga sawit mulai menunjukkan perbaikan, justru muncul kebijakan kenaikan potongan yang dinilai merugikan petani.

“Kami sangat menyayangkan keputusan PKS PT TWP yang menaikkan potongan TBS hingga 4,5 persen. Sampai hari ini, pihak pabrik tidak pernah menyampaikan secara terbuka dasar perhitungan maupun landasan kebijakan tersebut kepada petani maupun mitra koperasi,” tegas Mudatsir, Selasa (10/6/2026).

Ia menjelaskan, selama ini potongan TBS yang diberlakukan masih berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen. Namun, kenaikan menjadi 4,5 persen dianggap tidak wajar karena tidak disertai transparansi dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kenaikan ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan petani. Jangan sampai muncul anggapan bahwa kebijakan ini hanya akal-akalan untuk mengurangi harga yang diterima petani. Sebab, ketika harga sawit mulai membaik, justru potongan dinaikkan tanpa penjelasan yang jelas,” ujarnya.

Sebagai organisasi yang bermitra langsung dengan petani sawit, Koperasi KIM menyatakan keberatan atas kebijakan tersebut dan meminta agar setiap perubahan yang berdampak terhadap pendapatan petani dilakukan secara terbuka serta berdasarkan aturan yang jelas.

Mudatsir menilai kenaikan potongan sebesar 4,5 persen akan berdampak langsung terhadap berkurangnya pendapatan petani. Kondisi ini dinilai semakin memberatkan karena petani saat ini juga menghadapi tingginya biaya produksi, mulai dari harga pupuk, biaya perawatan kebun, hingga biaya operasional panen.

“Kebijakan ini sangat merugikan petani. Jika memang ada alasan teknis atau regulasi yang menjadi dasar kenaikan potongan, maka pihak pabrik wajib menyampaikan secara terbuka kepada publik. Transparansi adalah hal yang sangat penting agar tidak menimbulkan kecurigaan dan keresahan di kalangan petani,” katanya.

Koperasi KIM juga mendesak manajemen PKS PT TWP untuk segera memberikan penjelasan resmi terkait dasar hukum, metode perhitungan, serta alasan kenaikan potongan TBS tersebut. Selain itu, pihaknya meminta pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap kebijakan yang dinilai berpotensi merugikan petani.

“Kami berharap ada perhatian dari pemerintah daerah dan instansi terkait agar hak-hak petani tetap terlindungi. Jangan sampai petani menjadi pihak yang selalu menanggung beban dari setiap kebijakan yang tidak transparan,” tutup Mudatsir.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PKS PT Teguh Wira Pratama (TWP) belum memberikan keterangan resmi terkait alasan kenaikan potongan TBS hingga 4,5 persen tersebut.