Danny Pomanto Support Partai Buruh Perjuangkan Kepentingan Kaum Pekerja

Published

3 tahun ago

17 Februari 2023

Kitasulsel—Makassar—Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mendukung penuh Partai Buruh dalam memperjuangkan kepentingan kaum pekerja.

Selain itu, dia menuturkan dirinya memiliki beberapa kesamaan dengan partai baru ini.

Di antaranya, para anggota dan pengurusnya merupakan temannya semua, basis partai buruh di lorong dan warna orange yang warna kesukaannya.

Olehnya kedekatan emosional begitu terasa dengan partai para pekerja ini.

“Secara emosional saya sangat menikmati romantika saya tadi dengan Partai Buruh apalagi Partai Buruh juga mengklaim warna orange. Ke dua, Partai Buruh juga basisnya anak lorong, ke tiga memang saya memiliki banyak teman disini sehingga emosional itu benar-benar maching dengan kami,” kata Danny Pomanto sapaan akrabnya usai menghadiri Konsolidasi Persatuan Buruh Indonesia Sulsel dengan tema Persatuan Buruh untuk Kebangkitan Politik Klas Pekerja di Hotel IBIS, Jumat, (17/02/2023).

Dirinya secara pribadi mendukung langkah para buruh yang mengambil jalur politik sebagai bentuk perjuangan.

“Jalur politik ialah sebuah hal yang sangat positif. Partai Buruh mengubah orientasi dari yang berjuang di jalanan menjadi berjuang secara politik. Sikap yang luar biasa,” ucapnya.

Dahulu kata dia, dirinya juga alergi dengan politik, tetapi akhirnya melihat peluang untuk harus masuk ke sistem pemerintahan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.

“Karena tanpa itu saya tidak bisa berbuat banyak bisa memperjuangkan kesejahteraan, keadilan bagi semua masyarakat termasuk kaum buruh. Meski ini pemikiran subjektif saya,” ujarnya.

Apalagi, pekerja sangat mempengaruhi variabel perekonomian dari indeks bunga, saham, inflasi.

Jika dihitung di Makassar saja, jelas orang nomor satu di Makassar ini, pekerja formal saja mencapai 300 ribu orang, belum informal yang mana jumlahnya setengah dari kota ini.

“Itu semua konstituen partai buruh. Jadi tinggal bagaimana bisa menyentuh mereka,” imbuhnya.

Dia melanjutkan, pihaknya berharap Partai Buruh dapat berhasil dalam perjuangannya dan ikut bersama pemerintah merumuskan kepentingan para kaum pekerja.

“Fighting spirit terus dibutuhkan. Insya Allah kita harapkan partai buruh bisa menjadi bagian dari penentu kebijakan. Jika berada dalam sistem maka pasti penyusunan undang-undang mengakomodasi kepentingan kaum buruh, para pekerja,” harapnya.

Ketua EXCO Partai Buruh Sulsel Akhmad Rianto mengatakan akar partai ini dari rakyat, lahir dari masyarakat biasa.

Ia katakan, buruh adalah komponen besar sayangnya sampai saat ini baru 13 persen saja buruh yang berserikat.

“Ini kekuatan yang besar jika dimaksimalkan maka luar biasa sekali. Harapannya partai ini terus menjadi wadah perjuangan bersama dan bagi kelompok progresif lainnya. Semoga ini bisa menghimpun semua kekuatan bersama karena rumah kita sejatinya ada di partai buruh,” ungkapnya.

NEWS

Ketua Bawaslu Sulsel: Perempuan NU Memiliki Jejak Panjang dalam Perjuangan Demokrasi Indonesia

Published

3 jam ago

15 Juni 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Makassar– Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Mardiana Rusli, bersama ketua Taysan UMI Prof H Laode dan Dr. Fathur Rahim Kepala Kesbangpol kota Makassar menjadi narasumber pada kegiatan Sekolah Kader Kopri (SKK) yang diselenggarakan oleh KOPRI PC PMII Kota Makassar dengan tema *“Demokrasi Indonesia: Tantangan dan Harapan”*. Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Diklat Keagamaan Makassar, Sabtu (13/6/2026), dan diikuti oleh kader-kader perempuan PMII dari berbagai perguruan tinggi di Kota Makassar.

Dalam pemaparannya, Mardiana Rusli menegaskan bahwa perempuan, khususnya kader-kader Nahdlatul Ulama, memiliki sejarah panjang dan kontribusi besar dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Menurutnya, gerakan politik perempuan NU tidak lahir secara instan, melainkan melalui proses panjang yang penuh perjuangan dan keberanian.

“Perempuan NU telah menunjukkan kiprah politik dan kebangsaan sejak masa perintisan. Mereka hadir sebagai pelopor yang membuka ruang partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial, politik, dan keagamaan di Indonesia,” ujar Mardiana.

Ia menjelaskan bahwa pada Muktamar NU tahun 1940, dua tokoh perempuan, Nyai Raden Djuaesih dari Bandung dan Nyai Raden Hindun dari Surabaya, tampil sebagai pelopor perempuan yang berani menyampaikan gagasan di forum resmi organisasi. Langkah tersebut menjadi tonggak penting lahirnya gerakan perempuan di lingkungan NU.

Perjuangan tersebut kemudian berlanjut dengan berdirinya organisasi perempuan NU, yakni Muslimat NU pada 29 Maret 1946 dan Fatayat NU pada tahun 1950 yang dirintis oleh “Tiga Serangkai”, yaitu Chuzaimah Mansur, Aminah Mansur, dan Murthosiyah.

Mardiana juga mengulas keterlibatan perempuan NU dalam Pemilu 1955, yang merupakan pemilu demokratis pertama di Indonesia. Saat itu, terdapat lima kader perempuan NU yang berhasil terpilih menjadi anggota DPR, yaitu Asmah Sjachrunie, Mariam Kanta Sumpena, Mahmudah Mawardi, Marjamah Djunaidi, dan Hadinijah Hadi Ngabdulhadi.

“Sejarah ini menunjukkan bahwa perempuan NU bukan hanya menjadi pelengkap dalam demokrasi, tetapi menjadi pelaku utama yang turut menentukan arah perjalanan bangsa,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mardiana Rusli juga mengajak kader-kader PMII, khususnya kader KOPRI, untuk aktif mengambil peran dalam ruang publik dan proses demokrasi. Ia menilai tahapan Pemilu dan Pilkada merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kapasitas diri sekaligus berkontribusi dalam menjaga kualitas demokrasi.

Menurutnya, keterlibatan sebagai penyelenggara adhoc, baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan/desa, dapat menjadi salah satu bentuk pengabdian nyata bagi bangsa dan negara.

“Pemilu dan Pilkada bukan hanya ruang kontestasi politik, tetapi juga ruang pembelajaran kepemimpinan, integritas, dan pelayanan publik. Saya berharap kader-kader PMII berani mengambil peran sebagai penyelenggara adhoc, pengawas partisipatif, maupun penggerak pendidikan demokrasi di tengah masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan bahwa masa depan demokrasi Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas partisipasi generasi muda. Karena itu, kader PMII dan KOPRI diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang mendorong demokrasi yang lebih substantif, inklusif, dan berintegritas.

Kegiatan Sekolah Kader Kopri (SKK) tersebut berlangsung interaktif dengan diskusi mengenai tantangan demokrasi kontemporer, penguatan partisipasi politik perempuan, serta peran generasi muda dalam menjaga nilai-nilai demokrasi dan kebangsaan.