Danny Pomanto Support Partai Buruh Perjuangkan Kepentingan Kaum Pekerja

Published

3 tahun ago

17 Februari 2023

Kitasulsel—Makassar—Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mendukung penuh Partai Buruh dalam memperjuangkan kepentingan kaum pekerja.

Selain itu, dia menuturkan dirinya memiliki beberapa kesamaan dengan partai baru ini.

Di antaranya, para anggota dan pengurusnya merupakan temannya semua, basis partai buruh di lorong dan warna orange yang warna kesukaannya.

Olehnya kedekatan emosional begitu terasa dengan partai para pekerja ini.

“Secara emosional saya sangat menikmati romantika saya tadi dengan Partai Buruh apalagi Partai Buruh juga mengklaim warna orange. Ke dua, Partai Buruh juga basisnya anak lorong, ke tiga memang saya memiliki banyak teman disini sehingga emosional itu benar-benar maching dengan kami,” kata Danny Pomanto sapaan akrabnya usai menghadiri Konsolidasi Persatuan Buruh Indonesia Sulsel dengan tema Persatuan Buruh untuk Kebangkitan Politik Klas Pekerja di Hotel IBIS, Jumat, (17/02/2023).

Dirinya secara pribadi mendukung langkah para buruh yang mengambil jalur politik sebagai bentuk perjuangan.

“Jalur politik ialah sebuah hal yang sangat positif. Partai Buruh mengubah orientasi dari yang berjuang di jalanan menjadi berjuang secara politik. Sikap yang luar biasa,” ucapnya.

Dahulu kata dia, dirinya juga alergi dengan politik, tetapi akhirnya melihat peluang untuk harus masuk ke sistem pemerintahan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.

“Karena tanpa itu saya tidak bisa berbuat banyak bisa memperjuangkan kesejahteraan, keadilan bagi semua masyarakat termasuk kaum buruh. Meski ini pemikiran subjektif saya,” ujarnya.

Apalagi, pekerja sangat mempengaruhi variabel perekonomian dari indeks bunga, saham, inflasi.

Jika dihitung di Makassar saja, jelas orang nomor satu di Makassar ini, pekerja formal saja mencapai 300 ribu orang, belum informal yang mana jumlahnya setengah dari kota ini.

“Itu semua konstituen partai buruh. Jadi tinggal bagaimana bisa menyentuh mereka,” imbuhnya.

Dia melanjutkan, pihaknya berharap Partai Buruh dapat berhasil dalam perjuangannya dan ikut bersama pemerintah merumuskan kepentingan para kaum pekerja.

“Fighting spirit terus dibutuhkan. Insya Allah kita harapkan partai buruh bisa menjadi bagian dari penentu kebijakan. Jika berada dalam sistem maka pasti penyusunan undang-undang mengakomodasi kepentingan kaum buruh, para pekerja,” harapnya.

Ketua EXCO Partai Buruh Sulsel Akhmad Rianto mengatakan akar partai ini dari rakyat, lahir dari masyarakat biasa.

Ia katakan, buruh adalah komponen besar sayangnya sampai saat ini baru 13 persen saja buruh yang berserikat.

“Ini kekuatan yang besar jika dimaksimalkan maka luar biasa sekali. Harapannya partai ini terus menjadi wadah perjuangan bersama dan bagi kelompok progresif lainnya. Semoga ini bisa menghimpun semua kekuatan bersama karena rumah kita sejatinya ada di partai buruh,” ungkapnya.

Kementrian Agama RI

Sinergi Kemenag–MUI Perkuat Penegakan Hukum Keagamaan, Menag: Demi Kedamaian Umat

Published

15 jam ago

10 Maret 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Jakarta – Kementerian Agama Republik Indonesia bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama terkait peningkatan pemahaman norma serta implementasi tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penandatanganan dokumen tersebut dilakukan menjelang Hari Raya Idulfitri sebagai bentuk penguatan sinergi antara pemerintah dan ulama dalam menjaga harmoni kehidupan beragama di Indonesia.

Dalam keterangannya, Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa kerja sama ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat terkait praktik-praktik yang dapat dikategorikan sebagai penodaan, penyalahgunaan agama, maupun tindak pidana keagamaan.

“Sejak awal kita ingin memberikan bimbingan kepada masyarakat agar memahami batas-batas dalam kehidupan beragama, sehingga tidak terjadi praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan konflik,” ujar Menag.

Menurutnya, respons cepat pemerintah terhadap masukan dari MUI terkait implementasi KUHP menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas sosial dan keharmonisan antarumat beragama.

Menag juga menyampaikan bahwa momentum bulan Ramadan menjadi waktu yang penuh keberkahan untuk melahirkan berbagai keputusan besar. Ia mencontohkan sejumlah peristiwa penting dalam sejarah yang terjadi di bulan suci tersebut.

“Banyak peristiwa besar terjadi di bulan Ramadan. Universitas Al-Azhar berdiri di bulan Ramadan, bahkan kemerdekaan Indonesia juga diproklamasikan di bulan Ramadan,” ungkapnya.

Karena itu, ia berharap kerja sama yang ditandatangani sebelum Idulfitri ini membawa berkah serta memperkuat kedamaian di tengah masyarakat.

Dalam implementasinya, Menag meminta pembentukan tim khusus yang akan mengawal pelaksanaan kerja sama tersebut. Tim ini nantinya bertugas memberikan panduan dan rambu-rambu dalam berbagai persoalan yang berkaitan dengan aktivitas keagamaan di ruang publik.

“Tugas ini tidak ringan, tetapi sangat penting demi terciptanya kedamaian dan ketertiban dalam kehidupan beragama di masyarakat,” katanya.

Salah satu isu yang turut menjadi perhatian dalam kerja sama tersebut adalah pemberian kepada tokoh agama ketika mengisi kegiatan keagamaan. Menurut Menag, perlu adanya kejelasan apakah pemberian tersebut termasuk gratifikasi, sedekah, atau bentuk lain yang sah secara hukum.

Karena itu, ke depan akan disusun pedoman atau rambu-rambu agar masyarakat memiliki pemahaman yang jelas dan tidak menimbulkan persoalan hukum.

Melalui sinergi antara Kementerian Agama dan MUI ini, diharapkan pemahaman masyarakat terhadap norma hukum dan etika dalam kehidupan beragama semakin kuat, sehingga tercipta suasana yang damai, toleran, dan saling menghormati di tengah keberagaman Indonesia.