Connect with us

Danny Pomanto Support Partai Buruh Perjuangkan Kepentingan Kaum Pekerja

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mendukung penuh Partai Buruh dalam memperjuangkan kepentingan kaum pekerja.

Selain itu, dia menuturkan dirinya memiliki beberapa kesamaan dengan partai baru ini.

Di antaranya, para anggota dan pengurusnya merupakan temannya semua, basis partai buruh di lorong dan warna orange yang warna kesukaannya.

Olehnya kedekatan emosional begitu terasa dengan partai para pekerja ini.

“Secara emosional saya sangat menikmati romantika saya tadi dengan Partai Buruh apalagi Partai Buruh juga mengklaim warna orange. Ke dua, Partai Buruh juga basisnya anak lorong, ke tiga memang saya memiliki banyak teman disini sehingga emosional itu benar-benar maching dengan kami,” kata Danny Pomanto sapaan akrabnya usai menghadiri Konsolidasi Persatuan Buruh Indonesia Sulsel dengan tema Persatuan Buruh untuk Kebangkitan Politik Klas Pekerja di Hotel IBIS, Jumat, (17/02/2023).

Dirinya secara pribadi mendukung langkah para buruh yang mengambil jalur politik sebagai bentuk perjuangan.

“Jalur politik ialah sebuah hal yang sangat positif. Partai Buruh mengubah orientasi dari yang berjuang di jalanan menjadi berjuang secara politik. Sikap yang luar biasa,” ucapnya.

Dahulu kata dia, dirinya juga alergi dengan politik, tetapi akhirnya melihat peluang untuk harus masuk ke sistem pemerintahan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.

“Karena tanpa itu saya tidak bisa berbuat banyak bisa memperjuangkan kesejahteraan, keadilan bagi semua masyarakat termasuk kaum buruh. Meski ini pemikiran subjektif saya,” ujarnya.

Apalagi, pekerja sangat mempengaruhi variabel perekonomian dari indeks bunga, saham, inflasi.

Jika dihitung di Makassar saja, jelas orang nomor satu di Makassar ini, pekerja formal saja mencapai 300 ribu orang, belum informal yang mana jumlahnya setengah dari kota ini.

“Itu semua konstituen partai buruh. Jadi tinggal bagaimana bisa menyentuh mereka,” imbuhnya.

Dia melanjutkan, pihaknya berharap Partai Buruh dapat berhasil dalam perjuangannya dan ikut bersama pemerintah merumuskan kepentingan para kaum pekerja.

“Fighting spirit terus dibutuhkan. Insya Allah kita harapkan partai buruh bisa menjadi bagian dari penentu kebijakan. Jika berada dalam sistem maka pasti penyusunan undang-undang mengakomodasi kepentingan kaum buruh, para pekerja,” harapnya.

Ketua EXCO Partai Buruh Sulsel Akhmad Rianto mengatakan akar partai ini dari rakyat, lahir dari masyarakat biasa.

Ia katakan, buruh adalah komponen besar sayangnya sampai saat ini baru 13 persen saja buruh yang berserikat.

“Ini kekuatan yang besar jika dimaksimalkan maka luar biasa sekali. Harapannya partai ini terus menjadi wadah perjuangan bersama dan bagi kelompok progresif lainnya. Semoga ini bisa menghimpun semua kekuatan bersama karena rumah kita sejatinya ada di partai buruh,” ungkapnya.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

Pemerintah Matangkan Pengambilalihan KCIC, Menkeu: Tinggal Tunggu Proses Administrasi

Published

on

Kitasulsel–JAKARTAMenteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan proses pengambilalihan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah telah diputuskan. Saat ini, pemerintah hanya menuntaskan tahapan administrasi sebelum kebijakan tersebut resmi direalisasikan.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya usai menghadiri kegiatan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu. Menurutnya, keputusan mengenai pengalihan pengelolaan KCIC pada prinsipnya telah rampung dan kini tinggal menunggu penyelesaian administrasi.

“Keputusannya sebenarnya sudah ada. Sekarang tinggal proses administrasi yang sedang berjalan. Begitu urusan Danantara selesai, nanti kami laporkan kembali kepada Presiden,” ujarnya.

Purbaya menjelaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pengelolaan KCIC nantinya akan diserahkan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) kepada Kementerian Keuangan untuk diselesaikan.

Ia menegaskan penyelesaian persoalan KCIC tidak harus menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan sejumlah skema pembiayaan alternatif melalui berbagai instrumen dan kendaraan investasi yang dimiliki.

“KCIC saat ini masih berada di Danantara. Nanti akan diserahkan kepada saya sesuai perintah Presiden untuk kami selesaikan. Namun, tidak harus menggunakan APBN karena kami memiliki berbagai instrumen dan vehicle pembiayaan yang bisa digunakan untuk menangani KCIC,” jelasnya.

Meski demikian, Menkeu belum mengungkapkan secara rinci mekanisme penyelesaian yang akan diterapkan. Ia menyebut penjelasan lebih lanjut baru akan disampaikan setelah proses penyerahan pengelolaan KCIC selesai dilakukan.

Purbaya juga membantah isu yang menyebut KCIC akan dikelola dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU). Menurutnya, tidak ada rencana pemerintah untuk mengubah status pengelolaan perusahaan tersebut menjadi BLU.

“Pokoknya diserahkan kepada saya, nanti kami yang menyelesaikannya,” tegas Purbaya.

Pemerintah berharap penyelesaian proses administrasi dapat segera rampung sehingga langkah penataan pengelolaan KCIC dapat dilakukan secara optimal guna mendukung keberlanjutan operasional dan pengembangan layanan kereta cepat di Indonesia.

Continue Reading

Trending