Sukseskan Program 1 Juta Polybag Gerakan Terus Menanam, Wakil Wali Kota Makassar Gelar Rapat Koordinasi
Kitasulsel-Makassar-Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi, pimpin rapat koordinasi terkait program satu juta polybag gerakan terus menanam, didampingi Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan, Rusmayani Madjid, Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2), Evy Aprialty dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Mahyuddin serta seluruh camat, lurah, dan Kelompok Wanita Tani (KWT) se Makassar melalui zoom meeting, Kamis (16/02/2023).
Program 1 juta Polybag merupakan upaya menekan inflasi dengan melakukan penanaman dua komoditi utama yakni cabe dan bawang.
Dalam rapat koordinasi tersebut, wakil Wali kota meminta adanya verifikasi secara faktual dari kelurahan terkait titik Lorong Wisata, kesiapan lorong, serta penambahan KWT sebanyak 2 KWT di setiap kelurahan.
“Untuk memaksimalkan program 1 juta polybag dalam waktu sepekan, 1.000 lorong harus telah terverifikasi faktual dengan potensi yang ada di setiap Lorong Wisata harus qualified. Serta adanya penambahan masing-masing 2 KWT di setiap kelurahan,” ungkap Fatmawati Rusdi.
Untuk kesiapan bibit komoditi cabe akan disiapkan oleh DP2 sebanyak 3.000 polybag di setiap kecamatan, sedangkan untuk komoditi bawang akan disiapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan sebanyak 2.000 polybag per kecamatan.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Mahyuddin, menyampaikan kesiapan untuk segera melakukan penyaluran bibit, media tanam, dan kompos ke setiap KWT.
Hal senada diungkapkan Kepala DP2, Evy Aprialty, yang menyatakan kesiapan untuk segera menyalurkan bibit dan media tanam ke masing-masing KWT.
Dalam rapat koordinasi tersebut, beberapa KWT menyampaikan kendala yang dihadapi dikarenakan musim hujan serta adanya bencana banjir mengakibatkan beberapa tanaman terendam dan hanyut terbawa banjir.
Untuk itu diminta agar adanya bantuan sarana berupa plastik pelindung tanaman, sebagai naungan agar tanaman tidak secara langsung terguyur hujan.
Hal yang tidak kalah pentingnya yakni peningkatan partisipasi masyarakat di setiap Lorong Wisata, agar bersama dengan KWT, penyuluh, Dewan Lorong, RT/RW, lurah dan camat bahu membahu sukseskan program gerakan terus menanam ini.
Sedangkan untuk Lorong Wisata yang wilayahnya agak sempit, diminta kesiapan dari Dinas PU untuk menyiapkan rak tanaman agar pemanfaatan lahan lebih maksimal.
Kitasulsel–JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji tahun 2023–2024 dengan memeriksa sejumlah pimpinan biro travel secara maraton.
Pada Rabu (8/4/2026), penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap tujuh bos biro travel di dua lokasi berbeda, yakni di Jakarta dan wilayah Jawa Timur.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan kuota haji.
“Hari ini KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan tindak pidana terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024, total ada tujuh biro di dua tempat,” ujar Budi melalui pesan singkat.
Pemeriksaan di Dua Lokasi
Untuk lokasi pertama di Jawa Timur, pemeriksaan dilakukan di kantor BPKP Perwakilan Jawa Timur dengan menghadirkan empat saksi dari kalangan pimpinan biro travel.
Mereka yang diperiksa yakni NR selaku Direktur PT Al Madinah Mutiara Sunnah, FN selaku Direktur Utama PT Aliston Buana Wisata, NA selaku Direktur PT Barokah Dua Putri Mandiri, serta BK selaku Direktur PT Kamilah Wisata Muslim.
Sementara itu, di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, penyidik memeriksa tiga pimpinan biro travel lainnya, yakni HRA selaku Direktur PT Madani Prabu Jaya, AAB selaku Direktur Utama PT An Naba International, dan KS selaku Direktur PT Ananda Dar Al Haromain.
Pemeriksaan Berlanjut
Sehari sebelumnya, Selasa (7/4), KPK juga telah memanggil lima pimpinan biro travel haji dan umrah untuk diperiksa di Gedung Merah Putih. Namun, dari lima saksi yang dipanggil, hanya satu yang memenuhi panggilan.
Saksi yang hadir adalah CMH selaku Direktur PT Al Aqsha Jisru Dakwah dan Direktur PT Edipeni Travel. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami mekanisme pengisian kuota haji khusus yang berasal dari kuota tambahan.
“Saksi lainnya tidak hadir dan meminta penjadwalan ulang pemeriksaannya,” tambah Budi.
KPK menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan guna mengungkap secara menyeluruh dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan kuota haji, termasuk menelusuri peran pihak-pihak yang terlibat dalam proses distribusi kuota tambahan tersebut.
-
Nasional10 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login