Connect with us

Sukseskan Program 1 Juta Polybag Gerakan Terus Menanam, Wakil Wali Kota Makassar Gelar Rapat Koordinasi

Published

on

Kitasulsel-Makassar-Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi, pimpin rapat koordinasi terkait program satu juta polybag gerakan terus menanam, didampingi Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan, Rusmayani Madjid, Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2), Evy Aprialty dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Mahyuddin serta seluruh camat, lurah, dan Kelompok Wanita Tani (KWT) se Makassar melalui zoom meeting, Kamis (16/02/2023).

Program 1 juta Polybag merupakan upaya menekan inflasi dengan melakukan penanaman dua komoditi utama yakni cabe dan bawang.

Dalam rapat koordinasi tersebut, wakil Wali kota meminta adanya verifikasi secara faktual dari kelurahan terkait titik Lorong Wisata, kesiapan lorong, serta penambahan KWT sebanyak 2 KWT di setiap kelurahan.

“Untuk memaksimalkan program 1 juta polybag dalam waktu sepekan, 1.000 lorong harus telah terverifikasi faktual dengan potensi yang ada di setiap Lorong Wisata harus qualified. Serta adanya penambahan masing-masing 2 KWT di setiap kelurahan,” ungkap Fatmawati Rusdi.

Untuk kesiapan bibit komoditi cabe akan disiapkan oleh DP2 sebanyak 3.000 polybag di setiap kecamatan, sedangkan untuk komoditi bawang akan disiapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan sebanyak 2.000 polybag per kecamatan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Mahyuddin, menyampaikan kesiapan untuk segera melakukan penyaluran bibit, media tanam, dan kompos ke setiap KWT.

Hal senada diungkapkan Kepala DP2, Evy Aprialty, yang menyatakan kesiapan untuk segera menyalurkan bibit dan media tanam ke masing-masing KWT.

Dalam rapat koordinasi tersebut, beberapa KWT menyampaikan kendala yang dihadapi dikarenakan musim hujan serta adanya bencana banjir mengakibatkan beberapa tanaman terendam dan hanyut terbawa banjir.

Untuk itu diminta agar adanya bantuan sarana berupa plastik pelindung tanaman, sebagai naungan agar tanaman tidak secara langsung terguyur hujan.

Hal yang tidak kalah pentingnya yakni peningkatan partisipasi masyarakat di setiap Lorong Wisata, agar bersama dengan KWT, penyuluh, Dewan Lorong, RT/RW, lurah dan camat bahu membahu sukseskan program gerakan terus menanam ini.

Sedangkan untuk Lorong Wisata yang wilayahnya agak sempit, diminta kesiapan dari Dinas PU untuk menyiapkan rak tanaman agar pemanfaatan lahan lebih maksimal.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

Hebat! Anggaran ‘Siluman’ Rp60 Miliar Lolos, Eks Pimpinan DPRD Sulsel: Tak Pernah Dibahas di Banggar

Published

on

KITASULSEL—MAKASSAR – Dugaan kejanggalan dalam penganggaran pengadaan bibit nanas senilai Rp60 miliar pada APBD Provinsi Sulawesi Selatan 2024 kian menguat. Sejumlah mantan pimpinan DPRD Sulsel secara tegas menyatakan bahwa proyek bernilai jumbo tersebut tidak pernah melalui mekanisme pembahasan resmi di Badan Anggaran (Banggar).

Eks Ketua DPRD Sulsel periode 2019–2024, Andi Ina Kartika Sari, mengungkapkan bahwa dirinya telah memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada Kamis (16/4/2026) sebagai saksi. Ia hadir bersama tiga mantan Wakil Ketua DPRD lainnya untuk memberikan keterangan terkait proyek yang kini menjadi sorotan hukum.

“Kami hadir untuk mengonfirmasi keterangan guna melengkapi berkas tersangka. Baik di tingkat pimpinan maupun Banggar, tidak pernah ada penyampaian soal anggaran nanas,” ujar Andi Ina kepada awak media, Jumat (17/4).

Pernyataan senada disampaikan mantan Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ni’matullah Erde. Ia menilai terdapat kejanggalan serius dalam proses penyusunan anggaran tersebut. Menurutnya, pembahasan legislatif kala itu lebih terfokus pada program prioritas lain, khususnya pengembangan komoditas pisang cavendish.

“Seingat kami, pengadaan bibit nanas tidak pernah dibahas secara spesifik. Justru yang menjadi perhatian utama adalah program pengembangan pisang cavendish,” jelasnya.

Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sendiri disebut telah mengantongi sejumlah dokumen penting, termasuk risalah rapat Banggar dan draf APBD 2024. Dokumen ini menjadi dasar untuk menelusuri asal-usul munculnya anggaran yang dinilai “misterius” tersebut.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Soetarmi, membenarkan adanya pemeriksaan terhadap para mantan legislator. Ia menyebut, proses ini penting untuk mengungkap apakah terjadi pelanggaran prosedur dalam penganggaran.

“Pemeriksaan ini krusial untuk menggali mekanisme penganggaran bibit nanas dalam APBD. Dari empat pimpinan yang dipanggil, satu orang tidak hadir,” ujarnya.

Indikasi ‘Penumpang Gelap’ Anggaran

Tidak masuknya proyek tersebut dalam pembahasan resmi Banggar memunculkan dugaan adanya praktik “penumpang gelap” dalam penyusunan APBD. Jika benar penganggaran dilakukan tanpa proses legislatif yang semestinya, maka hal ini berpotensi melibatkan oknum di level teknis eksekutif maupun pihak lain yang memiliki akses dalam proses finalisasi anggaran.

Kasus yang kini dijuluki “Nanas Berduri” ini diprediksi akan berkembang lebih luas, seiring upaya penyidik menelusuri siapa pihak yang paling bertanggung jawab atas munculnya anggaran bernilai puluhan miliar rupiah tersebut.

Kesaksian para eks pimpinan DPRD Sulsel menjadi pintu masuk penting dalam mengurai simpul perkara, sekaligus menguji transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.

Continue Reading

Trending