Connect with us

PJ Sekda Sulsel Andi Aslam Sebut Secara Statistik Data Inflasi Sulsel Memuaskan

Published

on

Kitasulsel-Makassar-Penjabat Sekertaris Daerah Provinsi Sulsel, Andi Aslam Patonangi, menghadiri Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022, yang digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI), di Hotel Grand Claro Makassar, Kamis, 16 Februari 2023.

Dalam sambutannya, Andi Aslam menyampaikan perkembangan data-data inflasi di Sulsel beserta aspek penyumbang inflasi. Menurutnya, secara statistik memperlihatkan hasil yang cukup memuaskan.

“Kita compaire data-data yang kita dapatkan secara statistik memperlihatkan hasil yang cukup memuaskan, bahwa secara tahunan inflasi di Sulawesi Selatan pada Januari 2023, tercatat inflasi gabungan 5,83 persen year on year lebih rendah dari inflasi November 2022 yang berada pada poin 6 persen year on year,” jelasnya.

Sedangkan inflasi pada Bulan Januari 2022 terhadap Bulan Desember 2022, lanjutnya, tercatat sebesar 0,63 persen inflasi gabungan di lima daerah di Sulsel pada Bulan Januari. Inflasi tertinggi di Kota Makassar dan inflasi terendah di Kabupaten Bulukumba.

“Tercatat tertinggi sebesar 5,93 persen di Makassar sebagai sentra perekonomian di Sulsel, yang selama ini sudah dilakukan koordinasi antara TPID Provinsi dan TPID di Kota Makassar untuk memaksimalkan kinerja pengendalian di Kota Makassar, dan terendah di Kabupaten Bulukumba sebesar 4,12 persen,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Andi Aslam menyebutkan komoditas utama penyumbang inflasi year on year pada Januari 2023 antara lain, bensin, angkutan udara, beras, telur ayam ras, ikan, baik itu ikan cakalang maupun ikan sisik, tomat, rokok kretek, filter, serta berbagai komoditas lainnya.

Andi Aslam menambahkan, capaian yang tergambar secara statistik tersebut adalah capaian yang sifatnya pencapaian kolektif capaian sinergitas.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan Causa Iman Karana mengungkapkan, pencapaian inflasi gabungan di lima daerah yang ada di Sulsel pada 2022 lalu mencapai 5,77 persen.

“Relatif lebih tinggi memang dibanding nasional maupun di wilayah Sulampua (Sulawesi, Maluku, dan Papua). Kondisi ini juga dipengaruhi oleh peningkatan permintaan masyarakat seiring juga pemulihan ekonomi pasca pandemi. Jadi kalau kita lihat disini ada 5 kota inflasi ada palopo, Bone, Bulukumba, Parepare dan Makassar ini menjadi perhatian kita semua,” ungkapnya.

Pafa Januari 2023, kata Causa, Badan Pusat Statistik mencatat inflasi gabungan di 5 kota yang ada di Sulsel mencapai sebesar 5,83 persen atau meningkat dibandingkan Desember dengan kontribusi utamanya melalui makanan, minuman dan tembakau dengan Andil 2,3 persen.

“Memang secara parsial inflasi di seluruh kota di Sulawesi Selatan mencatatkan inflasi bulanan pada periode laporan. Inflasi tertinggi terjadi di kota Makassar. Di Kota Makassar memang harus kita jaga karena peran Kota Makassar cukup besar dalam penghitungan inflasi gabungan di provinsi Sulsel,” tutupnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro Bidang, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha, Roby Arya Brata, Plt Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Ferry Irawan yang juga selaku Sekertaris TPID Pusat, dan sejumlah Perwakilan Kabupaten dan Kota Se-Sulsel.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Sulsel Percepat Pembangunan 9 Sekolah Rakyat, Salah Satunya Berlokasi di GOR Sudiang Makassar

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) mempercepat pembangunan sembilan Sekolah Rakyat permanen yang akan tersebar di sejumlah kabupaten dan kota di wilayah Sulsel. Salah satu sekolah tersebut akan dibangun di kawasan Gelanggang Olahraga (GOR) Sudiang, Makassar.

Sekolah Rakyat merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA dengan sistem pendidikan berasrama (boarding school). Program ini ditujukan untuk memberikan akses pendidikan layak, aman, dan terjangkau bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Pemprov Sulsel Siapkan Lahan dan Dokumen Administrasi

Kepala Dinas Sosial Sulsel, Abd Malik Faisal, menyampaikan bahwa Pemprov Sulsel telah menyiapkan lahan untuk pembangunan tersebut. Sejumlah dokumen administrasi, termasuk perizinan dan analisis dampak lingkungan (amdal), kini tengah diproses.

“Hal ini sebagai wujud komitmen Pemerintah Provinsi Sulsel untuk mensukseskan program Bapak Presiden. Tadi kita membahas terkait aset kesiapan lahan, pengurusan amdal, dan hal lainnya,” ujar Malik dalam keterangannya, Minggu (23/11/2025).

Malik menegaskan bahwa percepatan ini dilakukan agar pembangunan Sekolah Rakyat di Sulsel dapat segera dimulai dan selesai sesuai target nasional.

Rapat Koordinasi Ditingkatkan untuk Percepat Konstruksi

Sebagai langkah tindak lanjut, Pemprov Sulsel menggelar rapat koordinasi khusus pembahasan konstruksi Sekolah Rakyat pada Jumat (21/11). Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah Sulsel, Jufri Rahman, dengan menghadirkan berbagai pihak lintas sektor.

Rapat ini bertujuan memastikan kesiapan teknis, administrasi, dan dukungan antarinstansi agar tidak terjadi hambatan dalam proses pembangunan.

“Koordinasi lintas sektor sangat diperlukan agar percepatan pembangunan ini berjalan efektif,” ujar Jufri dalam rapat tersebut.

Pembangunan Sekolah Rakyat diharapkan segera dimulai pada awal tahun depan, sehingga fasilitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat semakin merata di Sulawesi Selatan.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel