Connect with us

Kepala Desa Bontomarannu Kabupaten Takalar Bagikan Beras Ke 345 Kepala Keluarga Yang Terdampak Bencana

Published

on

 

Kitasulsel-Takalar,Kepala Desa Bontomarannu, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, menyerahkan bantuan beras kepada 345 Kepala Keluarga yang terdampak bencana alam di Desanya.

Pembagian beras ini berlansung di kediaman kepala Desa Bontomarannu Muhammad Nasir Dg. Gading yg dihadiri langsung oleh PJ Bupati Takalar dan Camat Galesong Selatan.

Kata Kepala Desa Bontomarannu, Penyaluran bantuan Beras ini ditujukan bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir, abrasi, angin puting beliung dan gagal tanam.

“Jadi kami salurkan bantuan beras kepada 345 kepala keluarga di Desa Bontomarannu yang terdampak bencana, mulai dari bencana banjir, abrasi, angin puting beliung dan gagal tanam.”Jelas Muhammad Nasir Dg. Gading. Kamis (16/02/23).

Kepala Desa Bontomarannu juga berharap, pemerintah Kabupaten Takalar bisa selalu hadir dan memberikan dukungan kepada pemerintah Desa Bontomarannu dalam melayani masyarakat.

“Terimakasih bapak PJ Bupati Takalar, telah hadir ditengah-tengah masyarakat. Kami berharap pemerintah Kabupaten Takalar bisa selalu hadir dan memberikan dukungan kepada pemerintah Desa Bontomarannu dalam melayani masyarakat.”Harapnya.

Sementara itu, PJ Bupati Takalar Setiawan Aswad yang hadir ditengah-tengah masyarakat Desa Bontomarannu usai mengikuti kegiatan di Balla Lompoa Galesong dalam tammu Taung Gaukang Karaeng Galesong ke 262 tahun.

Dalam sambutannya, Setiawan Aswad mengungkap jika pemerintah Desa Bontomarannu sigap dalam melayani masyarakatnya.

“Terimakasih kepada pemerintah Desa Bontomarannu yang sudah memperlihatkan kepeduliannya terhadap masyarakat dan memberikan bantuan untuk meringankan beban warga yang terdampak musibah bencana alam”Ucap Setiawan Aswad.

Dihadapan warga, PJ Bupati Takalar menghimbau agar masyarakat bisa menerima apa yang diberikan oleh pemerintah kepala Desa, bukan dari jumlah atau nilainya, melainkan keikhlasannya dalam membantu masyarakat secara adil dan merata.

Sementara itu, warga yang menerima bantuan beras dari pemerintah Desa mengungkap sangat senang, pasalnya persediaan beras dirumahnya sudah habis.

“Alhamdulillah, terimakasih banyak atas bantuannya, kebetulan persediaan beras dirumah sudah habis.”ungkap salah satu warga. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

Hebat! Anggaran ‘Siluman’ Rp60 Miliar Lolos, Eks Pimpinan DPRD Sulsel: Tak Pernah Dibahas di Banggar

Published

on

KITASULSEL—MAKASSAR – Dugaan kejanggalan dalam penganggaran pengadaan bibit nanas senilai Rp60 miliar pada APBD Provinsi Sulawesi Selatan 2024 kian menguat. Sejumlah mantan pimpinan DPRD Sulsel secara tegas menyatakan bahwa proyek bernilai jumbo tersebut tidak pernah melalui mekanisme pembahasan resmi di Badan Anggaran (Banggar).

Eks Ketua DPRD Sulsel periode 2019–2024, Andi Ina Kartika Sari, mengungkapkan bahwa dirinya telah memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada Kamis (16/4/2026) sebagai saksi. Ia hadir bersama tiga mantan Wakil Ketua DPRD lainnya untuk memberikan keterangan terkait proyek yang kini menjadi sorotan hukum.

“Kami hadir untuk mengonfirmasi keterangan guna melengkapi berkas tersangka. Baik di tingkat pimpinan maupun Banggar, tidak pernah ada penyampaian soal anggaran nanas,” ujar Andi Ina kepada awak media, Jumat (17/4).

Pernyataan senada disampaikan mantan Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ni’matullah Erde. Ia menilai terdapat kejanggalan serius dalam proses penyusunan anggaran tersebut. Menurutnya, pembahasan legislatif kala itu lebih terfokus pada program prioritas lain, khususnya pengembangan komoditas pisang cavendish.

“Seingat kami, pengadaan bibit nanas tidak pernah dibahas secara spesifik. Justru yang menjadi perhatian utama adalah program pengembangan pisang cavendish,” jelasnya.

Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sendiri disebut telah mengantongi sejumlah dokumen penting, termasuk risalah rapat Banggar dan draf APBD 2024. Dokumen ini menjadi dasar untuk menelusuri asal-usul munculnya anggaran yang dinilai “misterius” tersebut.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Soetarmi, membenarkan adanya pemeriksaan terhadap para mantan legislator. Ia menyebut, proses ini penting untuk mengungkap apakah terjadi pelanggaran prosedur dalam penganggaran.

“Pemeriksaan ini krusial untuk menggali mekanisme penganggaran bibit nanas dalam APBD. Dari empat pimpinan yang dipanggil, satu orang tidak hadir,” ujarnya.

Indikasi ‘Penumpang Gelap’ Anggaran

Tidak masuknya proyek tersebut dalam pembahasan resmi Banggar memunculkan dugaan adanya praktik “penumpang gelap” dalam penyusunan APBD. Jika benar penganggaran dilakukan tanpa proses legislatif yang semestinya, maka hal ini berpotensi melibatkan oknum di level teknis eksekutif maupun pihak lain yang memiliki akses dalam proses finalisasi anggaran.

Kasus yang kini dijuluki “Nanas Berduri” ini diprediksi akan berkembang lebih luas, seiring upaya penyidik menelusuri siapa pihak yang paling bertanggung jawab atas munculnya anggaran bernilai puluhan miliar rupiah tersebut.

Kesaksian para eks pimpinan DPRD Sulsel menjadi pintu masuk penting dalam mengurai simpul perkara, sekaligus menguji transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.

Continue Reading

Trending