Connect with us

Beri Penghargaan, Ombudsman RI Nilai Pelayanan DPM-PTSP Makassar Kualitas Tinggi

Published

on

Kitasulsel-Makassar-Ombudsman RI menilai kualitas pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Makassar.

Hasilnya, berada di zona hijau atau kualitas tinggi dengan skor 85,14 poin. Olehnya, diberikan penghargaan mengenai opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2022.

Ketua Ombudsman RI, Muhammad Najih yang menyerahkan langsung penghargaan dan diterima Kepala DPM-PTSP Makassar, Andi Zulkifli Nanda di ruang sipakalebbi, Balaikota, Kamis (16/2/2023).

Seremoni penyerahan disaksikan oleh Wali Kota Makassar Danny Pomanto, Sekretaris Daerah M. Ansar bersama jajaran Ombudsman provinsi Sulsel.

“Selamat bagi yang menerima penghargaan. Semoga ini menjadi motivasi untuk peningkatan kedepan,” kata Najih saat memberi sambutan.

Dia menjelaskan hasil penilaian kepatuhan merupakan penggabungan atas hasil kinerja empat dimensi penilaian, dimensi masukan, dimensi proses, dimensi keluaran dan dimensi pengaduan.

Sementara Kepala DPM-PTSP Makassar, Andi Zulkifli Nanda mengatakan prestasi ini baru diterima seiring tahun sebelumnya hanya berada di zona kuning.

“Baru untuk tahun 2022 ini masuk zona hijau untuk pertama kali,” katanya.

Dia memaparkan indikator penilaian ombudsman seperti penilaian sarana dan prasarana, hingga SOP yang diterapkan. Selain itu, sertifikasi sumber daya manusia (SDM) dan sistem pengaduan hingga tindaklanjutnya.

“Itu melihat apakah memberatkan masyarakat, kita membuat sistem berdasarkan indikator penilaian itu, masih banyak pengaduan tetapi sudah ada mekanisme untuk menindaklanjuti itu,” ucapnya.

“Begitu masuk di pengaduan maka akan dipertemukan tim teknis di ptsp jadi harus ada jawaban yang memuaskan. Kami juga buat petugas of the mounth, jadi Dinas PTSP ini menggelar pelayanan publik dan terdepan,” tutupnya.(*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DISKOMINFO KAB SIDRAP

Bupati Sidrap Buka Sosialisasi BPKH dan Gema Haji, Kuota Haji 2026 Naik Signifikan

Published

on

Kitasulsel–SIDRAP Bupati Syaharuddin Alrif secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Gema Haji yang digelar di Aula Saromase, Kompleks SKPD, Kamis (23/4/2026).

Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Divisi Pengelolaan Kepesertaan Haji BPKH RI, Muhammad Thabrani Nuril Anwar, Direktur Pemasaran dan Syariah PT Bank Sulselbar Dirhamsyah Kadir, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Sidrap Muhammad Syairin, serta Direktur Bank Sulselbar Cabang Sidrap Andi Teisna Wardani.

Selain itu, hadir pula jajaran pimpinan OPD, perwakilan ASN, tokoh agama, serta masyarakat yang menjadi peserta sosialisasi.

Dalam sambutannya, Bupati Syaharuddin Alrif menyoroti peningkatan signifikan kuota haji bagi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang. Ia mengungkapkan bahwa pada tahun 2026, jumlah kuota haji meningkat drastis menjadi 798 orang dari sebelumnya sekitar 280 orang.

“Tahun 2026 kita dapat 798 orang, berarti tambahannya hampir tiga kali lipat. Harapan kita tahun 2027, Sidrap bisa memberangkatkan di atas 1.200 orang karena skema perhitungan antrean yang lebih merata,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa meningkatnya minat masyarakat untuk berhaji sejalan dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang terus menunjukkan tren positif. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Sidrap meningkat dari 4,1 persen pada 2024 menjadi 7,7 persen pada 2025, dan ditargetkan mencapai 8 persen pada akhir 2026.

“Bank Sulselbar bisa mengecek, hingga April 2026 saja sudah ada 783 pendaftar haji. Ini indikator bahwa ekonomi masyarakat kita semakin maju dan sejahtera,” tegasnya.

Sementara itu, Muhammad Thabrani Nuril Anwar menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Sidrap atas dukungannya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk merencanakan ibadah haji sejak dini.

“Kami berterima kasih kepada Bapak Bupati dan jajaran atas dukungan dalam membina masyarakat untuk sadar merencanakan haji sejak usia muda. Hal ini sangat membantu percepatan potensi keberangkatan,” katanya.

Ia juga menjelaskan bahwa pengelolaan dana haji oleh BPKH dilakukan secara syariah dan aman. Dari total dana kelolaan sebesar Rp172 triliun, nilai manfaatnya digunakan untuk membantu subsidi biaya haji jemaah.

“Biaya haji riil sebesar Rp54 juta. Dengan setoran awal Rp25 juta, jemaah hanya perlu melunasi Rp29 juta. Sisanya disubsidi dari nilai manfaat dana abadi umat,” jelasnya.

Senada dengan itu, Dirhamsyah Kadir menekankan pentingnya literasi keuangan dalam perencanaan ibadah haji. Ia mengajak masyarakat untuk tidak menunda niat berhaji hingga usia lanjut.

“Ibadah haji menuntut kekuatan fisik. Memperoleh nomor porsi haji sejak dini bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan. Kami berkomitmen terus memfasilitasi perencanaan ibadah haji masyarakat melalui kemudahan akses perbankan,” ujarnya.

Ia menambahkan, Bank Sulselbar Cabang Sidrap mencatat capaian impresif dengan menghimpun 1.196 pendaftar pada tahun 2025, menjadikannya sebagai kantor cabang dengan performa terbaik. Tren positif tersebut berlanjut hingga April 2026 dengan 780 pendaftar baru.

Tingginya animo masyarakat ini dinilai menjadi bukti meningkatnya kepercayaan publik dalam merencanakan perjalanan ibadah ke Tanah Suci, sekaligus mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat Sidrap yang semakin membaik.

Continue Reading

Trending