Yayasan Bentukan Ketua DPRD Rudianto Lallo Bantu Korban Banjir di Makassar

Published

3 tahun ago

15 Februari 2023

KITASULSEL,MAKASAR-– Yayasan Anak Rakyat Indonesia (YARI) bentukan Ketua DPRD Makassar, Rudianto Lallo menyalurkan bantuan kepada korban banjir di Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya dan di BTP Blok AF tepatnya samping sentral BTP Rabu 15/2/2023.

Penyerahan bantuan berupa kebutuhan makanan itu dilakukan oleh Ketua YARI Sukarno Lallo bersama jajaran pengurus lainnya. Penyerahan pertama dilaksanakan di Kelurahan Katimbang dan selanjutnya di BTP blok AF.

“Semoga bantuan ini dapat meringankan beban saudara-saudara kita yang masih terdampak bencana. Semoga mereka senantiasa diberikan ketabahan atas apa yang mereka alami, “kata Sukarno Lallo.

Diksempatan ini, Direktur Pasar Karya Makassar itu tak henti-hentinya memberikan imbauan kepada masyarakat agar tetap wasdapa ditengah cuaca esktrem, apalagi kata dia BMKG masih memprediksi masih ada hujan lebat.

“Duka kalian adalah duka kami juga, Mari kita semua tetap waspada. Saat ini hujan masih sekali-kali mengguyur Kota Makassar. Untuk sementara waktu kita dipanmpungan yang disediakan oleh pemerintah kelurahan. Kita berdoa bersama semoga cuaca kembali membaik dan kita semua dapat kembali beraktivitas seperti biasanya,”tambah Sukarno Lallo.

Penyerahan bantuan di Kelurahan Katimbang diterima langsung oleh Lurah setempat, Muhammad Haider. Dia tidak henti-hentinya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pengurus Yayasan Anak Rakyat Indonesia (YARI) yang hadir ditengah-ditengah masyarakat yang membutuhkan.

“Mewakili masyarakat, korban banjir. Saya sampaikan banyak terima kasih kepada Yayasan Anak Rakyat Indonesia dan seluruh pengurus. Insya Allah bantuan ini segera kami salurkan kepada yang benar-benar terdampak, yang benar-benar membutuhkan,”ujarnya.

Hal senada disampaikan Sahid, Warga BTP yang menjadi korban banjir. Dia sangat bahagia mendapat bantuan dari yayasan disaat mereka dan 20 KK lainnya mendapat perhatian dari Ketua DPRD Makassar melalui lembaga yayasan anak rakyat indonesia.

“Terima kasih bantuannya YARI, terima kasih Ketua DPRD Makassar, bapak Rudianto Lallo, semoga kebaikan ini dibalas oleh Allah SWT,”tutupnya.

DISKOMINFO KAB SIDRAP

DPRD dan Pemkab Sidrap Sepakati Empat Ranperda, Perkuat Ketahanan Pangan hingga Perlindungan Sosial

Published

13 menit ago

29 Juni 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–SIDRAP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) menyetujui empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam rapat paripurna pengambilan keputusan yang digelar di Gedung DPRD Sidrap, Senin (29/6/2026).

Empat Ranperda tersebut terdiri atas tiga Ranperda inisiatif DPRD dan satu Ranperda prakarsa Pemerintah Kabupaten Sidrap. Ranperda inisiatif DPRD meliputi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, serta Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR).

Sementara Ranperda prakarsa pemerintah daerah mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidrap Tahun Anggaran 2025.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sidrap Takyukdin Messe didampingi Wakil Ketua II Arifin Damis. Hadir dalam rapat tersebut Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif, Wakil Bupati Nurkanaah, Sekretaris Daerah Andi Rahmat Saleh, Kapolres Sidrap AKBP Fantry Taherong, perwakilan Kejaksaan Negeri Sidrap, unsur Forkopimda, jajaran pemerintah daerah, camat, lurah, kepala desa, Danramil Maritengngae Kapten Ridwan, serta sejumlah tamu undangan.

Sebelum pengambilan keputusan, masing-masing Panitia Khusus (Pansus) DPRD menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap keempat Ranperda. Setelah mendengarkan pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD, seluruh Ranperda disetujui secara bersama untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Pelaksanaan teknis dari Peraturan Daerah tersebut selanjutnya menjadi kewenangan Bupati Sidrap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun pendapat akhir fraksi-fraksi yang tertuang dalam laporan Pansus menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan rapat paripurna.

Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran dan Panitia Khusus, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta seluruh perangkat daerah yang telah bekerja sama menyelesaikan pembahasan hingga tercapainya persetujuan bersama.

“Berbagai dinamika yang terjadi selama proses pembahasan merupakan bagian dari tanggung jawab bersama untuk menghasilkan kebijakan yang berkualitas dan dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Syaharuddin.

Menurut Bupati, persetujuan terhadap empat Ranperda tersebut menjadi bukti komitmen bersama antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menghadirkan regulasi yang berkualitas, implementatif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Ia menjelaskan, Perda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah merupakan implementasi amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Regulasi ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung posisi Kabupaten Sidrap sebagai salah satu lumbung pangan utama di kawasan Indonesia Timur.

Melalui regulasi tersebut, pemerintah daerah berupaya menjamin ketersediaan cadangan pangan, memperkuat ketahanan pangan masyarakat, sekaligus memberikan kepastian penyerapan hasil panen petani sebagai bagian dari cadangan pangan pemerintah daerah.

Selain itu, Perda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diharapkan menjadi landasan penguatan perlindungan sosial, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong terciptanya lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara Perda tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) diharapkan mampu mengoptimalkan kontribusi dunia usaha dalam mendukung pembangunan daerah melalui program-program yang terarah, terintegrasi, berkelanjutan, dan selaras dengan prioritas pembangunan Kabupaten Sidrap.

Adapun Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, menurut Bupati, masih akan menjalani proses evaluasi oleh Gubernur Sulawesi Selatan sebelum ditetapkan secara definitif. Pemerintah Kabupaten Sidrap berkomitmen menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sidrap sebagai wujud komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.