Komisaris PT. Pelindo dan Regional Head 4 Pelindo Kunjungi DPRD Kota Makassar

Published

3 tahun ago

15 Februari 2023

Kitasulsel-Makassar – Regional Head 4 Pelindo, Enriany Muis bersama Komisaris PT. Pelindo Muchtar Luthfi A. Mutty berkunjung ke DPRD Kota Makassar, Selasa (14/2/2023). Pertemuan tersebut disambut langsung oleh Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo dan Wakil Ketua DPRD Kota Makassar Adi Rasyid Ali. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan DPRD. dan juga dihadiri oleh pejabat Struktural DPRD Kota Makassar.

Pada kunjungan tersebut Rudianto Lallo dan pihak Pelindo Regional 4 membahas terkait sinergitas Pelindo Regional 4 terhadap nelayan-nelayan yang ada di Kota Makassar.

“Terima kasih atas kedatangan Pelindo terkait Sinergitas terhadap Nelayan yang ada di kota Makassar,” ujar Rudianto Lallo.

Sedangkan Adi Rasyid Ali menyampaikan poin penting yang dibahas pada pertemuan tersebut yaitu terkait dengan bantuan kepada nelayan-nelayan yang merupakan bentuk kepedulian dari Pemerintah Kota Makassar maupun dari Makassar New Port (MNP) yang berada di dalam kawasan Pelindo. Bantuan tersebut harus tepat sasaran.

“Saya meminta kepada pihak Pelindo dan Makassar New Port sebagai objek vital negara ini memberikan bantuan kepada nelayan-nelayan namun harus tepat sasaran. Apalagi sudah mau masuk bulan Ramadhan,” ungkap Adi Rasyid Ali.

Sementara itu Muchtar Luthfi A. Mutty menyampaikan bahwa kunjungan ini menjadi bahan agar informasi terkait Pelindo dengan nelayan-nelayan tidak simpang siur. “Kehadiran kami ini agar tidak ada lagi informasi yang simpang siur terkait Pelindo dengan nelayan,” ungkapnya

Turut hadir pada pertemuan siang itu dari pihak Pemerintah Kota Makassar yaitu Lurah Lakkang Irwan Rahim, Lurah Tallo Zaenal, Lurah Kalulubodoa Suriadi, Lurah Buloa Aditya, dan Lurah Cambayya Rusmiati.*

NEWS

Bupati Luwu Timur Keluarkan Surat Edaran Harga TBS, Minta PKS Tidak Naikkan Potongan Timbangan

Published

6 jam ago

12 Juni 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Luwu Timur – Di tengah polemik kenaikan potongan timbangan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit oleh sejumlah perusahaan, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Bupati H. Irwan Bachri Syam mengeluarkan Surat Edaran Nomor 500.2/203/BUP tentang Pemberlakuan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Mei 2026 di wilayah Kabupaten Luwu Timur.

Surat edaran yang diterbitkan pada 11 Juni 2026 tersebut ditujukan kepada seluruh pimpinan perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Luwu Timur sebagai upaya memberikan kepastian harga dan perlindungan kepada petani sawit.

Dalam surat edaran itu, Bupati Luwu Timur menegaskan agar seluruh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) melaksanakan pembelian TBS hasil produksi petani minimal sesuai harga yang telah ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Provinsi Sulawesi Selatan.

Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga secara khusus mengingatkan perusahaan agar dalam pelaksanaan penimbangan TBS tidak menaikkan potongan timbangan yang berpotensi mengurangi pendapatan petani sawit.

“Selanjutnya dalam melakukan penimbangan TBS diharapkan tidak menaikkan potongan timbangan yang berpotensi mengurangi pendapatan petani sawit,” demikian salah satu poin dalam surat edaran tersebut.

Kebijakan Bupati Luwu Timur ini muncul di tengah sorotan terhadap PT Teguh Wira Pratama (TWP) yang sebelumnya dikabarkan menaikkan potongan timbangan TBS dari 2,5 persen menjadi 4,5 persen. Informasi tersebut beredar melalui pesan internal yang menyebutkan adanya penyesuaian potongan dengan alasan kondisi TBS basah dan panjang tandan.

Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, sebelumnya telah menyampaikan keberatannya atas kebijakan tersebut. Menurutnya, kenaikan potongan timbangan sangat berpengaruh terhadap pendapatan petani dan hingga kini belum disertai penjelasan yang transparan mengenai dasar perhitungannya.

Mudatsir menilai terbitnya surat edaran Bupati Luwu Timur menjadi perhatian serius pemerintah terhadap perlindungan petani sawit. Ia berharap seluruh perusahaan dapat mematuhi arahan pemerintah daerah dan mengedepankan prinsip keterbukaan dalam setiap kebijakan yang berdampak langsung pada petani.

Surat edaran tersebut juga menegaskan pentingnya menjaga stabilitas usaha perkebunan kelapa sawit, melindungi kepentingan petani, serta menciptakan hubungan kemitraan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat pekebun.

Dengan terbitnya surat edaran ini, para petani berharap polemik terkait kenaikan potongan timbangan TBS dapat segera mendapatkan kejelasan. Pemerintah daerah pun didorong untuk melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan di lapangan agar tujuan perlindungan petani sebagaimana tertuang dalam surat edaran dapat terlaksana secara efektif.

Langkah Bupati Luwu Timur tersebut dinilai menjadi sinyal kuat bahwa peningkatan harga TBS yang telah ditetapkan pemerintah tidak boleh tergerus oleh kebijakan potongan timbangan yang justru berpotensi mengurangi hak dan pendapatan petani sawit di daerah.