Komisaris PT. Pelindo dan Regional Head 4 Pelindo Kunjungi DPRD Kota Makassar
Kitasulsel-Makassar – Regional Head 4 Pelindo, Enriany Muis bersama Komisaris PT. Pelindo Muchtar Luthfi A. Mutty berkunjung ke DPRD Kota Makassar, Selasa (14/2/2023). Pertemuan tersebut disambut langsung oleh Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo dan Wakil Ketua DPRD Kota Makassar Adi Rasyid Ali. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan DPRD. dan juga dihadiri oleh pejabat Struktural DPRD Kota Makassar.
Pada kunjungan tersebut Rudianto Lallo dan pihak Pelindo Regional 4 membahas terkait sinergitas Pelindo Regional 4 terhadap nelayan-nelayan yang ada di Kota Makassar.
“Terima kasih atas kedatangan Pelindo terkait Sinergitas terhadap Nelayan yang ada di kota Makassar,” ujar Rudianto Lallo.
Sedangkan Adi Rasyid Ali menyampaikan poin penting yang dibahas pada pertemuan tersebut yaitu terkait dengan bantuan kepada nelayan-nelayan yang merupakan bentuk kepedulian dari Pemerintah Kota Makassar maupun dari Makassar New Port (MNP) yang berada di dalam kawasan Pelindo. Bantuan tersebut harus tepat sasaran.
“Saya meminta kepada pihak Pelindo dan Makassar New Port sebagai objek vital negara ini memberikan bantuan kepada nelayan-nelayan namun harus tepat sasaran. Apalagi sudah mau masuk bulan Ramadhan,” ungkap Adi Rasyid Ali.
Sementara itu Muchtar Luthfi A. Mutty menyampaikan bahwa kunjungan ini menjadi bahan agar informasi terkait Pelindo dengan nelayan-nelayan tidak simpang siur. “Kehadiran kami ini agar tidak ada lagi informasi yang simpang siur terkait Pelindo dengan nelayan,” ungkapnya
Turut hadir pada pertemuan siang itu dari pihak Pemerintah Kota Makassar yaitu Lurah Lakkang Irwan Rahim, Lurah Tallo Zaenal, Lurah Kalulubodoa Suriadi, Lurah Buloa Aditya, dan Lurah Cambayya Rusmiati.*
Kitasulsel–JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menyetujui sembilan calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2026–2029 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Persetujuan tersebut diberikan setelah Komisi I DPR menyelesaikan seluruh rangkaian uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap para calon anggota KPI Pusat.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menjelaskan bahwa proses seleksi dilakukan secara terbuka pada 13–15 Juli 2026. Dari 27 calon yang diusulkan masyarakat, satu orang, yakni Kabul Indrawan, mengundurkan diri sehingga hanya 26 peserta yang mengikuti tahapan seleksi.
“Pada tanggal 13, 14, dan 15 Juli 2026, Komisi I DPR RI telah melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka. Dari 27 calon, satu orang yaitu saudara Kabul Indrawan menyatakan mengundurkan diri, sehingga 26 calon mengikuti uji melalui pemaparan rencana kerja yang dilanjutkan dengan sesi pendalaman,” kata Sukamta dalam rapat paripurna.
Ia menambahkan, setelah pelaksanaan uji kelayakan, Komisi I menggelar rapat internal tertutup pada 15 Juli 2026 untuk menentukan sembilan calon anggota KPI Pusat terpilih beserta tiga calon pengganti antarwaktu (PAW).
Komisi I juga meminta para anggota KPI terpilih berkomitmen menjalankan tugas secara profesional, menjaga moralitas, integritas, serta independensi lembaga, sekaligus menghindari penyalahgunaan wewenang dan bersedia bekerja penuh waktu.
Dalam rapat paripurna, Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan seluruh anggota dewan terhadap hasil seleksi tersebut.
“Apakah dapat disetujui?” tanya Puan kepada peserta rapat.
Pertanyaan itu dijawab serempak dengan kata “Setuju” oleh para anggota DPR yang hadir. Puan kemudian mengetuk palu sebagai tanda pengesahan hasil keputusan DPR.
Selanjutnya, nama-nama anggota KPI Pusat periode 2026–2029 akan disampaikan kepada Presiden untuk proses pelantikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Daftar Anggota KPI Pusat Terpilih Periode 2026–2029
Tulus Santoso
Andi Sukmono
Fuji Samanta
Widi Kurniawan
Aliyah
Evri Rizqi Monarsih
Analisa
Amin Shabana
Muhammad Hasrul Hasan
Calon Pengganti Antarwaktu (PAW)
Ahmad Farikul Badi
Suciati Eka Chandrasari
Henry Sianipar
Dengan disetujuinya sembilan anggota KPI Pusat yang baru, DPR berharap lembaga tersebut mampu menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan penyiaran nasional secara profesional, independen, serta menjaga kualitas siaran yang sehat, edukatif, dan sesuai dengan kepentingan publik selama masa jabatan 2026–2029.
-
Nasional1 tahun agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login