Hadiri Manre Sipulung, Danny Pomanto-Tiga Pilar Wujudkan Pemilu Damai dan Adil

Published

3 tahun ago

15 Februari 2023

KITASULSEL—MAKASSAR,– Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto memastikan bahwa pihaknya bersama tiga pilar yakni lurah, Bhabinkamtibmas dan Babinsa dalam mendukung jalannya Pemilu 2024 yang adil, aman dan damai.

Selain itu, berkomitmen bersama-sama 153 lurah, 153 Bhabinkamtibmas, 153 Babinsa mewujudkan pertumbuhan ekonomi, UMKM dan menekan inflasi.

Danny Pomanto sapaan akrab Ramdhan Pomanto menuturkan Pemkot Makassar bersama para lurah dan unsur TNI Babinsa dan Polri Bhabinkamtibmas siap berkolaborasi dalam mendukung keamanan Pemilu 2024.

“Dengan adanya program Manre Sipulung dari Polda Sulsel bersama tiga pilar Kamtibmas ini maka kami siap berkolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat mewujudkan Pemilu aman,” kata Danny Pomanto usai menghadiri Manre Sipulung bersama tiga pilar Kamtibmas dalam rangka antisipasi pengamanan Pemilu 2024 dan meningkatkan perekonomian daerah (UMKM) serta revitalisasi Balla Rewako (Pos Kamling/Satkamling), di Karebosi, Rabu, (15/02/2023).

Dengan total 153 lurah, Danny Pomanto mengaku timnya siap, apalagi dengan adanya CCTV lorong makin membantu keamanan Kota Makassar. Juga, dengan revitalisasi Balla Rewako maka sangat membantu ketertiban masyarakat.

Termasuk melibatkan tiga pilar, juga RT/RW dalam membentuk ekosistem perekonomian di lorong-lorong. Hal itu akan membantu sirkulasi perekonomian masyarakat menengah ke bawah sehingga mudah mendapatkan pasokan bahan pangan juga menekan angka inflasi.

“Dengan penanaman cabai dan bawang di satu juta polibag di lorong-lorong maka mampu membantu ekonomi masyarakat lorong,” ucapnya.

Ditambah lagi membranding Makassar Kota Makan Enak sehingga UMKM di sana tumbuh.

Gubernur Sulsel Sudirman Sulaiman mengatakan seluruh pihak terutama tiga pilar agar bahu-membahu menjaga keamanan dan ketertiban terutama pada ajang Pemilu 2024 nanti.

Di samping itu, ia menyebutkan dalam arahan Presiden RI bahwa tiga pilar juga menolong pemerintah untuk mengecek harga-harga Sembako di pasar.

“Ini masih masa transisi pandemi. Jadi untuk penanganan inflasi kami minta tolong kepada tiga pilar mengecek harga kenaikan atau gejolak harga Sembako di pasar agar pemerintah siap menjaga kestabilan inflasi pada kadar normal,” sebut dia.

Pun, meminta semua elemen masyarakat untuk lebih cenderung membeli dan menggunakan produk buatan dalam negeri dibanding luar negeri.

“Itu agar menjaga stabilitas barang di negeri sendiri apalagi banyak negara juga banyak menahan produknya,” harapnya.

DISKOMINFO KAB SIDRAP

Pemkab Sidrap Perkuat Akurasi Data Lewat Sosialisasi DTSEN, Wabup: “Jangan Ada Lagi Data Titipan”

Published

39 detik ago

7 April 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–SIDRAP Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) menggelar sosialisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di Aula Saromase, Kompleks SKPD, Selasa (7/4/2026). Kegiatan ini menghadirkan tim ahli dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial RI dan dibuka langsung oleh Wakil Bupati Sidrap, Nurkanaah.

Sebanyak 390 peserta mengikuti kegiatan tersebut, terdiri dari kepala organisasi perangkat daerah (OPD), perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS), Sekolah Rakyat, Tagana, Karang Taruna, hingga operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) tingkat desa dan kelurahan. Mereka mendapatkan pembekalan teknis terkait instrumen terbaru dalam pendataan kesejahteraan sosial.

Dalam arahannya, Nurkanaah menegaskan bahwa kehadiran tim Pusdatin Kemensos RI—yakni Nawir Daming, Anggiat Marbun, dan Ungki Riyadi—memiliki peran krusial dalam memastikan keseragaman pemahaman aparatur daerah terhadap pentingnya akurasi data.

“Tema kita hari ini Data Tangguh, Kemiskinan Lumpuh, bukan sekadar slogan. Data tangguh berarti data yang akurat, mutakhir, dan objektif. Dengan pendampingan dari Pusdatin, kita ingin intervensi pemerintah benar-benar tepat sasaran,” ujar Nurkanaah.

Ia juga mengingatkan bahwa kesalahan data dapat berdampak serius terhadap kebijakan pemerintah. Ketidakakuratan data, menurutnya, berpotensi menimbulkan ketidakadilan, di mana masyarakat yang berhak justru tidak menerima bantuan.

“Jika data kita tidak akurat, maka kebijakan yang diambil juga akan keliru. Ini yang harus kita hentikan melalui sistem DTSEN yang terintegrasi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Nurkanaah menekankan pentingnya integritas seluruh pihak dalam proses pendataan di lapangan.

“Saya tegaskan, jangan ada lagi data titipan. Kualitas data dimulai dari kejujuran di tingkat desa dan kelurahan. Pastikan proses verifikasi dan validasi berjalan dengan baik melalui musyawarah desa maupun kelurahan, bukan sekadar formalitas,” pesannya.

Ia juga memberikan apresiasi kepada para operator SIKS-NG yang disebut sebagai ujung tombak pengelolaan data sosial.

“Jari kalian menentukan nasib masyarakat miskin di Sidrap. Pelajari materi dengan sungguh-sungguh dan pahami regulasi terbaru agar data yang diinput sinkron dengan sistem pusat,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Sidrap, Wahidah Alwi, menjelaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan menyatukan persepsi terkait DTSEN sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor.

“Kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan keterampilan teknis para operator dalam mengoperasikan instrumen DTSEN serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi di lapangan,” tandasnya.

Melalui kegiatan ini, Pemkab Sidrap berharap kualitas data kesejahteraan sosial semakin meningkat sehingga penyaluran bantuan sosial dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan berkeadilan.