Connect with us

Dandim Sidrap beri bantuan kepada Anak Kategori Stunting di wilayah Watang Pulu Sidrap

Published

on

Kitasulsel, Sidrap — Komandan Kodim 1420/Sidrap Rem 141/TP (Letkol Inf Andika Ari Prihantoro, SE., M.I.Pol) didampingi Danramil 1420-04 Watang Pulu, Babinsa dan Bidan Desa setempat mengunjungi secara langsung dan berikan bantuan berupa susu dan makanan bergizi kepada anak kategori stunting di wilayah Kabupaten Sidrap (14/02/23).

Kegiatan tersebut sesuai petunjuk pimpinan dalam hal ini Danrem 141/TP dan Bapak Pangdam XLIV/Hsn, guna mendukung Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Angka Stunting khususnya di wilayah Kabupaten Sidrap yang dilaksanakan di Desa Bangkai Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap.

Dandim mengatakan, Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah 5 tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya dan merupakan salah satu masalah gizi yang sedang dihadapi di Indonesia. Hal ini menjadi penting karena menyangkut kualitas sumber daya manusia di masa akan datang.

“Saya selaku bapak asuh stunting Kabupaten Sidrap dengan kedatangan saya memberikan bantuan berupa susu dan makanan bergizi kepada anak kategori stunting diwilayah semoga dapat bermanfaat dan menambah gizi”ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut Dandim sekaligus mensosialisasikan cara hidup bersih dan sanitasi yang baik dalam kehidupan sehari-hari, dengan harapan kedepan anak anak kategori stunting bisa tumbuh semakin sehat.

“Stunting menjadi prioritas TNI-AD dalam serbuan teritorial serta membantu Pemerintah setempat untuk mengatasi penurunan angka Stunting khususnya di wilayah Kabupaten Sidrap”tegasnya.(win)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DISKOMINFO KAB SIDRAP

BPS Sulsel: 1 dari 5 Rumah Tangga Miliki Mobil, Sidrap Tertinggi 27,38 Persen

Published

on

KITASULSEL—MAKASSAR — Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat bahwa satu dari lima rumah tangga di Sulsel telah memiliki mobil atau kendaraan roda empat/lebih. Data tersebut menunjukkan adanya disparitas tingkat kepemilikan kendaraan antar daerah, yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, infrastruktur, hingga karakteristik wilayah.

Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) tercatat sebagai daerah dengan tingkat kepemilikan mobil tertinggi di Sulsel, yakni mencapai 27,38 persen. Artinya, lebih dari seperempat rumah tangga di daerah tersebut telah memiliki kendaraan roda empat.

Posisi kedua ditempati Kabupaten Wajo dengan persentase 27,08 persen, disusul Luwu Timur sebesar 24,18 persen. Sementara itu, Kota Makassar sebagai pusat ekonomi dan kota metropolitan di Sulsel berada di peringkat keempat dengan tingkat kepemilikan mobil sebesar 23,16 persen.

Angka tersebut menunjukkan bahwa bahkan di kota terbesar sekalipun, mobil belum menjadi moda transportasi yang dimiliki mayoritas rumah tangga.

Pada kelompok menengah, tingkat kepemilikan mobil berada di kisaran 18 hingga 22 persen. Daerah-daerah yang masuk dalam kategori ini antara lain Kabupaten Soppeng, Kota Parepare, Kota Palopo, Kabupaten Bone, dan Kabupaten Maros.

Di sisi lain, sejumlah wilayah masih mencatatkan angka kepemilikan mobil di bawah 15 persen. Kabupaten Jeneponto menjadi daerah dengan tingkat kepemilikan terendah, yakni 10,67 persen. Disusul Takalar sebesar 11,45 persen dan Kepulauan Selayar 11,62 persen. Ini berarti, di wilayah-wilayah tersebut, kurang dari satu dari sepuluh rumah tangga memiliki kendaraan roda empat.

Data BPS ini menegaskan bahwa akses terhadap mobil masih sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi masyarakat, kualitas infrastruktur, serta kebutuhan mobilitas di masing-masing daerah. Di banyak wilayah Sulsel, sepeda motor dan transportasi umum masih menjadi tulang punggung pergerakan masyarakat sehari-hari.

Perbedaan tingkat kepemilikan kendaraan ini juga dapat menjadi indikator daya beli masyarakat sekaligus gambaran perkembangan ekonomi daerah. Pemerintah daerah pun diharapkan dapat menjadikan data tersebut sebagai rujukan dalam perencanaan kebijakan transportasi dan pembangunan infrastruktur yang lebih merata.

Continue Reading

Trending