Connect with us

Bupati Sidrap Sarapan Bareng Tiga Pilar Kamtibmas Sulsel

Published

on

Kitasulsel, Makassar — Bupati Sidenreng Rappang, H. Dollah Mando memenuhi undangan Kapolda Sulsel, Irjen Pol Nana Sudjana dalam kegiatan sarapan bareng (Manre Sipulung) dengan tiga pilar kamtibmas (bhabinkamtibmas, babinsa, kepala desa/lurah), Rabu (15/8/2023) di Lapangan Karebosi, Makassar.

Kegiatan dihadiri Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, Pangdam XIV/Hasanuddin, Mayjen TNI Totok Imam Santoso, Ketua KPU Sulsel, Ketua Bawaslu Sulsel dan undangan lainnya.

Kapolda Sulsel mengatakan, ajang tersebut sebagai silaturahmi, komunikasi, dan wujud sinergi bhabinkamtibmas, babinsa dan kepala desa/lurah dalam rangka antisipasi pengamanan pemilu
tahun 2024.

Selain itu, kegiatan juga sebagai upaya meningkatkan perekonomian daerah (UMKM) serta revitalisasi “Balla Ewako” (poskamling/satkamling).

“Saya yakin dengan komitmen bersama, Sulsel tetap aman dan kondusif dalam menyukseskan agenda-agenda pemerintah ke depan,” lontar Irjen Nana Sudjana.

Hal senanda disampaikan Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman. Ia berharap kebersamaan itu harus terus dilakukan untuk mempererat sinergisme tiga pilar.

“Kegiatan ini menjalin komunikasi yang lebih baik demi terwujudnya kamtibmas yang kondusif,” sebutnya.

Sementara Bupati Sidrap mengapresiasi Kapolda Sulsel yang menjadi inisiator kegiatan sarapan bareng tersebut. “Semoga melalui acara ini, kerja sama dan kolaborasi kita makin kuat,” tutur Dollah.

Turut dalam kesempatan itu, Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sidrap, Andi Baharuddin, serta tiga perwakilan kepala desa/lurah Kabupaten Sidrap.(win)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kementrian Agama RI

Menag Nasaruddin Umar: Kekuatan Ekonomi Umat Ada pada Sedekah, Infak, dan Wakaf

Published

on

KITASULSEL—JAKARTA — Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, menegaskan pentingnya penguatan instrumen keuangan sosial Islam dalam membangun kemandirian ekonomi umat. Pesan tersebut ia sampaikan saat menghadiri Sarasehan Ekonomi Syariah yang membahas peran strategis zakat, infak, sedekah, dan wakaf dalam pembangunan sosial berkelanjutan.

Dalam forum tersebut, Menag menekankan bahwa umat Islam tidak seharusnya berhenti pada pelaksanaan zakat sebagai kewajiban semata. Menurutnya, potensi besar ekonomi syariah justru terletak pada pengembangan instrumen sosial lain yang bersifat sukarela namun memiliki dampak luas bagi masyarakat.

“Alangkah miskinnya dan alangkah pelitnya kita kalau pengeluaran agamanya hanya zakat,” ujar Nasaruddin, menegaskan bahwa Islam mengajarkan kepedulian sosial yang melampaui batas minimal kewajiban.

Ia menjelaskan, zakat memang memiliki ketentuan yang jelas dalam syariat. Namun infak, sedekah, dan wakaf membuka ruang kontribusi yang lebih besar karena tidak dibatasi persentase tertentu dan dapat dikelola secara produktif. Dana tersebut, kata dia, berpotensi mendukung sektor pendidikan, pengembangan usaha kecil, layanan sosial, hingga program pemberdayaan masyarakat.

Selain mendorong peningkatan partisipasi umat, Menag juga menyoroti aspek tata kelola zakat di Indonesia. Ia menilai pengelolaan zakat akan lebih kuat apabila dilakukan secara terpusat oleh negara, sebagaimana praktik pada masa Nabi Muhammad SAW dan era Khalifah Abu Bakar.

“Kalau ingin lebih berdaya, idealnya zakat itu diserahkan kepada pemerintah seperti pada masa nabi dan Abu Bakar,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Nasaruddin turut mengkritisi sejumlah kelemahan regulasi pengelolaan zakat nasional, terutama terkait sistem pengawasan. Ia menilai perlunya mekanisme kontrol yang lebih kuat agar pengelolaan dana umat berlangsung transparan dan akuntabel.

Menurutnya, pengawasan berbasis syariah menjadi hal penting, termasuk audit khusus yang memastikan distribusi dana sesuai ketentuan asnaf serta proporsi yang jelas antara hak amil dan penerima manfaat.

Ia juga menyinggung perlunya evaluasi terhadap penggunaan dana zakat, termasuk praktik belanja promosi yang dinilai harus dikaji secara serius agar tetap sejalan dengan prinsip syariah dan kepentingan mustahik.

Sebagai tokoh agama sekaligus negarawan, Nasaruddin Umar dikenal konsisten mendorong penguatan tata kelola keagamaan yang transparan dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Ia mengajak masyarakat untuk memperluas makna ibadah sosial dengan memberi lebih dari sekadar kewajiban.

Sarasehan Ekonomi Syariah ini pun menjadi momentum refleksi bersama untuk menjadikan instrumen keuangan sosial Islam sebagai pilar pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

Continue Reading

Trending