BNPB Serahkan Rp 350 Juta Dana Siap Pakai ke Pemkot Makassar

Published

3 tahun ago

15 Februari 2023

KITASULSEL-MAKASSAR,- Pemkot Makassar terima bantuan dana siap pakai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) senilai Rp 350 Juta.

Dana siap pakai diserahkan oleh Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dan Sumber Daya Alam A.Eviana, dan Tenaga Ahli Ka BNPB pada Kedeputian Rehabilitasi dan Rekonstruksi Brigjen TNI Jahidin Chilo. Diterima langsung oleh Sekda Makassar, Muh Ansar di Balai Kota, Rabu (15/02/2023) didampingi oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Makassar, Ahmad Hendra Hakamuddin.

“Terima kasih atas attention dari pemerintah pusat akan kondisi yang ada di Makassar. Tentunya kita semua tidak berharap adanya bencana banjir yang melanda, namun bencana datangnya tak pernah terduga, namun kita harus tangguh dan sigap jika terjadi,” ujar Muh Ansar.

Muh Ansar pun menambahkan bahwa sejak awal banjir, seluruh OPD, camat, RT/RW, telah dengan sigap melakukan upaya penanganan banjir, saling bahu membahu untuk meringankan beban masyarakat yang dipimpin langsung oleh wali kota Makassar.

Berbagai upaya dilakukan, memastikan kondisi kesehatan warga, ketersediaan obat-obatan, hingga penyediaan dapur umum, menyiapkan makanan siap saji bagi para korban terdampak banjir.

Adapun rincian dari bantuan yang diterima berupa logistik senilai 100 juta rupiah, yang berupa selimut, matras, beras, gula, serta makanan instan lainnya. Sedangkan 250 juta rupiah berupa dana tunai, yang diperuntukkan sebagai dana operasional untuk petugas/aparat penanganan banjir.

“Dana tunai sesuai peruntukannya akan dialokasikan sebagai dana operasional, atau istilahnya uang lelah bagi petugas yang terlibat dalam tanggap darurat,” ungkap Kepala BPBD Makassar, Ahmad Hendra.

Luwu Timur

Pemkab Luwu Timur Gelar FGD Penilaian Indeks Ketahanan Daerah 2025, Tegaskan Komitmen Tingkatkan Kesiapsiagaan Bencana

Published

60 menit ago

14 November 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–LUWUTIMUR Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2025, Jumat (14/11/2025). Kegiatan ini dibuka oleh Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Lutim, Dr. Ramadhan Pirade, dan menghadirkan dua narasumber dari tingkat provinsi dan nasional.

Dua narasumber tersebut yakni Kasubag Program BPBD Sulsel, H. Warham A. Yuni, SH., M.Tr.AP, serta Fasilitator Nasional, Jasman Ghadi, M.Si. Kegiatan turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra, Aini Endis Anrika, Kepala Pelaksana BPBD Lutim, dr. April, dan sejumlah pejabat daerah lainnya, termasuk OPD, instansi vertikal, BUMN/BUMD, akademisi, dan unsur dunia usaha.

Luwu Timur Daerah Dengan Ancaman Bencana Tinggi

FGD ini diselenggarakan karena Luwu Timur termasuk wilayah yang memiliki potensi bencana cukup tinggi, baik bencana geologi seperti gempa dan longsor maupun bencana hidrometeorologi seperti banjir dan cuaca ekstrem.

Dalam sambutannya, Bupati Luwu Timur melalui Plh. Sekda Dr. Ramadhan Pirade menyampaikan apresiasi kepada BPBD atas dedikasi dalam melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan. Ia menyebut BPBD Lutim semakin dikenal publik karena kerja nyata di lapangan.

“Kerja keras tersebut sekaligus menjadi tanggung jawab kita ke depan, untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana,” ujar Ramadhan.

IKD Jadi Instrumen Penting Tingkatkan Ketangguhan Daerah

Ramadhan menegaskan bahwa Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan instrumen utama untuk mengukur kesiapan suatu daerah dalam menghadapi ancaman bencana. Melalui IKD, pemerintah dapat menilai kemampuan daerah dalam aspek kebijakan, kelembagaan, sumber daya, hingga peran serta masyarakat.

“Melalui penilaian IKD, kita tidak hanya sekadar melihat angka, tetapi juga menilai sejauh mana kebijakan, kelembagaan, sumber daya, dan partisipasi masyarakat telah berjalan efektif dalam membangun ketahanan daerah,” jelasnya.

Tujuan FGD: Tingkatkan Akurasi, Koordinasi, dan Kesiapan IKD 2025

Kasubag Perencanaan BPBD Lutim, Chalijah, dalam laporannya menjelaskan bahwa FGD ini bertujuan mengukur kapasitas daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sekaligus memastikan hasil IKD menjadi lebih akurat dan sesuai kondisi lapangan.

“Kegiatan ini untuk mewujudkan koordinasi dan verifikasi IKD yang tepat atas permasalahan yang ditemukan dalam penilaian IKD di daerah,” kata Chalijah.

Ia menambahkan, FGD juga menjadi sarana untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak serta memberikan pemahaman yang sama terkait tingkat risiko bencana di Luwu Timur.

Dengan pelaksanaan FGD IKD 2025 ini, Pemkab Luwu Timur berharap dapat meningkatkan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana serta menerima hasil penilaian IKD yang lebih objektif, komprehensif, dan sesuai kebutuhan daerah.