Bawaslu Sidrap Apel Siaga Pengawasan Satu Tahun Menuju Pemilu 2024

Published

3 tahun ago

15 Februari 2023

Kitasulsel,Sidrap — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sidrap gelar apel siaga pengawasan satu tahun menuju pemilu 2024, Selasa, 14 Februari 2023.

Kegiatan tersebut berlangsung di halaman kantor Bawaslu Sidrap, Jalan Pendidikan No 3 Belakang Kantor DPRD Sidrap.

Apel siaga diikuti seluruh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) di 106 desa/kelurahan di 11 Kecamatan, Sidrap.

Hadir dalam acara tersebut Asisten I Pemerintah, Muh Iqbal, Kabag Ops Sidrap, Kompol Nasri, Kajari Sidrap, Hasnadirah, Kasdim 1420 Sidrap, Mayor Arm Ari Widarto, Hakim PN Sidrap, Masdianah.

Hadir pula sejumlah organisasi kemasyarakatan, kepemudaan maupun kemasiswaan seperti Nahdlatul Ulama (NU), Banser, Ansor, KNPI, Pemuda Muhammadiyah, HMI, PPDI, PMII.

Ketua Bawaslu Sidrap, Asmawati Salam mengatakan, apel siaga dilaksanakan sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan pemilu yang langsung, umum bebas, rahasia jujur dan adil.

“Berkomitmen mendukung pemilu yang aman tertib, damai, berintegritas, tanpa hoax, ujaran kebencian, politisasi sara, dan politik uang,” ucapnya.

Lebih jauh, Asmawati Salam mengatakan, Bawaslu saat ini semakin mematangkan langkah-langkah dalam mengoptimalkan pengawasan Pemilu dari berbagai aspek.

Berbagai aspek yang dilakukan Bawaslu, merupakan ikhtiar sebagai upaya menjaga kualitas demokrasi melalui Pemilu dapat berjalan dengan LUBER dan JURDIL sebagaimana telah diamanahkan Undang-Undang sebagai lembaga Pengawal Demokrasi.

“Dari aspek pengawasan, Bawaslu perlu melakukan tindakan pengawasan mulai dari persiapan hingga pelaksanaan setiap tahapan Pemilu,” ujarnya.

Menurutnya, Bawaslu dalam melakukan pengawasannya, telah menyusun pedoman dan alat kerja pengawasan yang menjadi acuan kerja pengawas pemilu di setiap tingkatan dari level desa hingga nasional sebagai pedoman dalam melakukan tindakan pengawasan pendaftaran pemilih.

Sementara, dari aspek pencegahan, Bawaslu perlu melakukan tindakan pencegahan untuk meminimalisasi munculnya pelanggaran pemilu. Hal ini penting dilakukan sebagai upaya mencegah pelanggaran Pemilu sejak dari “hulu”.

Kendati demikian, lanjut Asmawati Salam dalam rangka optimalisasi tindakan pencegahan, Bawaslu membangun sistem laporan hasil pencegahan yang tersinkronisasi di setiap tingkatan baik dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, hingga Bawaslu Kabupaten/Kota.

Kemudian dari aspek hubungan antar lembaga, Bawaslu perlu menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaran pemilu.

“Bawaslu menyadari bahwa pengawasan pemilu tidak dapat dilakukan sendiri. Bawaslu perlu menuangkan kerjasama antar lembaga dalam bentuk nota kesepahaman maupun perjanjian kerjasama untuk mengoptimalkan pengawasan pemilu dan mewujudkan pemilu yang berintegritas,” katanya.

Selanjutnya, kata dia dari aspek partisipasi masyarakat, Bawaslu perlu mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Masyarakat merupakan pemilik suara sekaligus penerima manfaat terbesar dari terwujudnya pemilu yang berintegritas.

Dengan terwujudnya pemilu yang berintegritas, diharapkan dapat menghasilkan pemimpin dan pemerintahan yang mampu menciptakan kebijakan publik yang memberikan kebermanfaatan secara luas.

Dari aspek hubungan masyarakat, Bawaslu perlu menyebarluaskan agenda, pelaksanaan, dan hasil pengawasan pemilu kepada masyarakat melalui saluran distribusi informasi yang tepat, cepat, berkualitas, dan mudah dimengerti.

Dengan optimalnya saluran distribusi informasi, diharapkan dapat meningkatkan citra lembaga dan kesadaran politik masyarakat. (win)

Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Sulsel Siapkan 8 “Rest Area Andalan Hati” di Jalur Mudik Lebaran 2026

Published

5 menit ago

14 Maret 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel-MAKASSAR Keselamatan dan kenyamanan pemudik menjadi perhatian utama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menjelang arus mudik Lebaran 2026. Untuk mendukung mobilitas masyarakat yang diperkirakan meningkat signifikan, Pemprov Sulsel menyiapkan delapan titik rest area bertajuk “Rest Area Andalan Hati” di sejumlah jalur strategis mudik.

Melalui Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan (Kesra), pemerintah daerah memanfaatkan fasilitas masjid ramah pemudik yang tersebar di jalur utama perjalanan lintas kabupaten/kota. Kehadiran rest area tersebut diharapkan memberikan ruang istirahat yang nyaman bagi masyarakat yang menempuh perjalanan jauh menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

Kepala Biro Kesra Sulsel, Andi Munawir, mengatakan penyediaan titik istirahat ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan perjalanan mudik berlangsung aman dan nyaman.

“Dalam rangka menyambut arus mudik Lebaran 2026, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyiapkan rest area di beberapa titik lokasi masjid,” kata Andi Munawir, Sabtu (14/3/2026).

Pemilihan masjid sebagai lokasi rest area tidak hanya bertujuan menyediakan tempat singgah, tetapi juga memberi kesempatan bagi pemudik untuk beristirahat sejenak dari perjalanan panjang. Di sejumlah titik, Pemprov Sulsel juga menyiapkan hidangan berbuka puasa sederhana bagi para pemudik.

“Kami menyiapkan kue-kue takjil dan minuman-minuman,” ujarnya.

Delapan lokasi rest area tersebut tersebar di sejumlah wilayah strategis. Di Makassar, rest area berada di Masjid H. Fajar Rahmah di Jalan Perintis Kemerdekaan.

Bagi pemudik yang menuju wilayah selatan, tersedia Masjid Besar Raudhatusshalihin di Kabupaten Gowa serta Islamic Center Dato’ Tiro di Kabupaten Bulukumba.

Sementara itu, pada jalur tengah dan utara Sulsel, titik istirahat disiapkan di Masjid Akbar Lappariaja di Kabupaten Bone dan Masjid Agung di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Untuk wilayah Kabupaten Toraja Utara, dua titik rest area berada di Masjid Besar Rantepao dan Masjid Nurul Jihad Lapandan.

Sedangkan bagi masyarakat yang menuju wilayah Luwu Raya, Masjid Agung Syuhada Masamba di Kabupaten Luwu Utara juga disiapkan sebagai lokasi singgah bagi pemudik.

Andi Munawir mengimbau masyarakat agar memanfaatkan fasilitas rest area jika merasa lelah saat berkendara serta tetap mengutamakan keselamatan selama perjalanan mudik.

Program ini juga merupakan tindak lanjut arahan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang mendorong optimalisasi fasilitas publik sebagai titik istirahat pemudik.

“Tindaklanjut arahan menteri,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi melakukan koordinasi kesiapan penyelenggaraan angkutan Lebaran 2026 bersama Pemprov Sulsel yang juga dihadiri oleh Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman di Kantor Gubernur Sulsel pada Jumat (27/2).

Koordinasi tersebut dilakukan karena Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah asal dan tujuan utama arus mudik nasional sekaligus menjadi gerbang utama menuju kawasan Indonesia bagian timur.

Berdasarkan survei Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan, Sulsel tercatat sebagai daerah asal pemudik terbesar keenam secara nasional dengan potensi pergerakan mencapai sekitar 3,92 juta orang atau 2,7 persen dari total pergerakan nasional.

Sementara sebagai daerah tujuan, Sulsel masuk lima besar provinsi tujuan pemudik dengan estimasi jumlah kedatangan mencapai sekitar 5,36 juta orang atau 3,40 persen dari total pergerakan nasional.

Dudy Purwagandhi juga mendorong optimalisasi masjid sebagai tempat istirahat pemudik dengan memastikan tersedianya fasilitas parkir, air bersih, sanitasi yang memadai, serta pengaturan arus kendaraan yang tertib.

“Kami optimis, dengan dukungan Pemda Sulsel, layanan mobilitas masyarakat akan berjalan optimal serta menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi seluruh pemudik,” tutur Dudy.

Secara keseluruhan, terdapat sekitar 307 masjid di Sulawesi Selatan yang berpotensi dimanfaatkan sebagai titik istirahat pendukung selama musim mudik Lebaran.

Konsep pemanfaatan masjid sebagai rest area ini diharapkan dapat membantu mengurangi kepadatan di simpul transportasi utama serta memperkuat layanan perjalanan masyarakat selama periode angkutan Lebaran. Program tersebut juga didukung kerja sama antara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Kementerian Agama Republik Indonesia agar fasilitas masjid di jalur mudik dapat dimanfaatkan secara aman dan nyaman oleh masyarakat.