Wakil Wali Kota Makassar Tinjau Kondisi Korban Banjir dan Kesiapan Dapur Umum

Published

3 tahun ago

14 Februari 2023

Kitasulsel—Makassar—Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi lakukan kunjungan dan peninjauan secara langsung kondisi pengungsi korban banjir di Kelurahan Wala-Walaya dan juga kesiapan dapur umum dari Dinas Sosial Kota Makassar yang dipusatkan di Jl Abdullah Dg Sirua No 26, Selasa (14/02/2023).

Saat melakukan peninjauan kondisi pengungsi di Kelurahan Wala-Walaya, Wakil Wali Kota Makassar mendengarkan secara langsung berbagai keluhan warga, serta membagikan makanan siap saji, dan juga menyalurkan bantuan selimut dan alat alas tidur dari BPBD Kota Makassar.

“Jangan ki’ lupa jaga kesehatan ta’, jaga anak-anak, jangan biarkan keluar hujan-hujanan, jika ada keluhan kesehatan segera sampaikan ke posko kesehatan yang ada di masjid ini, Masjid Al Kautsar,” ujarnya.

Selepas dari Masjid Al Kautsar, Fatmawati Rusdi mengunjungi pusat dapur umum dari Dinas Sosial yang ada di Jalan Abdullah Dg Sirua.

Dapur umum ini menyiapkan makanan. Siap saji bagi seluruh pengungsi banjir di Makassar.

“Untuk saat ini data terakhir yang diterima, akan disiapkan untuk 1.973 jiwa yang tersebar di 15 titik banjir, dan yang terbanyak berada di Kelurahan Sudiang dengan pengungsi sebanyak 410 jiwa,” ujar Plt Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Armin Paera.

Bersama Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kota Makassar, Plt Kepada Dinas Sosial, Kepala Bidang dan juga seluruh staf terjun langsung menyiapkan makanan siap saji dan akan dilakukan hingga kondisi benar-benar membaik.

“Didistribusikan makanan siap saji untuk siang dan malam, dan akan terus dilakukan hingga cuaca membaik,” ujar Armin Paera melaporkan kepada Fatmawati Rusdi.

Fatmawati Rusdi pun terjun langsung bersama staf Dinas Sosial Kota Makassar memasak dan menyiapkan makanan siap saji.

Selain itu di posko dapur umum Dinas Sosial, disiagakan pula Kendaraan Dapur Umum Lapangan (KAPURUNG), untuk mengantisipasi kondisi jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

“Bukan hanya sebatas menyiapkan makanan siap saji, Dinas Sosial juga melakukan monitor atas kebutuhan lainnya seperti kebutuhan bayi, anak, dan perlengkapan tidur,” lanjut Armin Paera.

DISKOMINFO KAB SIDRAP

DPRD dan Pemkab Sidrap Sepakati Empat Ranperda, Perkuat Ketahanan Pangan hingga Perlindungan Sosial

Published

4 jam ago

29 Juni 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–SIDRAP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) menyetujui empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam rapat paripurna pengambilan keputusan yang digelar di Gedung DPRD Sidrap, Senin (29/6/2026).

Empat Ranperda tersebut terdiri atas tiga Ranperda inisiatif DPRD dan satu Ranperda prakarsa Pemerintah Kabupaten Sidrap. Ranperda inisiatif DPRD meliputi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, serta Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR).

Sementara Ranperda prakarsa pemerintah daerah mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidrap Tahun Anggaran 2025.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sidrap Takyukdin Messe didampingi Wakil Ketua II Arifin Damis. Hadir dalam rapat tersebut Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif, Wakil Bupati Nurkanaah, Sekretaris Daerah Andi Rahmat Saleh, Kapolres Sidrap AKBP Fantry Taherong, perwakilan Kejaksaan Negeri Sidrap, unsur Forkopimda, jajaran pemerintah daerah, camat, lurah, kepala desa, Danramil Maritengngae Kapten Ridwan, serta sejumlah tamu undangan.

Sebelum pengambilan keputusan, masing-masing Panitia Khusus (Pansus) DPRD menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap keempat Ranperda. Setelah mendengarkan pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD, seluruh Ranperda disetujui secara bersama untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Pelaksanaan teknis dari Peraturan Daerah tersebut selanjutnya menjadi kewenangan Bupati Sidrap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun pendapat akhir fraksi-fraksi yang tertuang dalam laporan Pansus menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan rapat paripurna.

Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran dan Panitia Khusus, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta seluruh perangkat daerah yang telah bekerja sama menyelesaikan pembahasan hingga tercapainya persetujuan bersama.

“Berbagai dinamika yang terjadi selama proses pembahasan merupakan bagian dari tanggung jawab bersama untuk menghasilkan kebijakan yang berkualitas dan dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Syaharuddin.

Menurut Bupati, persetujuan terhadap empat Ranperda tersebut menjadi bukti komitmen bersama antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menghadirkan regulasi yang berkualitas, implementatif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Ia menjelaskan, Perda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah merupakan implementasi amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Regulasi ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung posisi Kabupaten Sidrap sebagai salah satu lumbung pangan utama di kawasan Indonesia Timur.

Melalui regulasi tersebut, pemerintah daerah berupaya menjamin ketersediaan cadangan pangan, memperkuat ketahanan pangan masyarakat, sekaligus memberikan kepastian penyerapan hasil panen petani sebagai bagian dari cadangan pangan pemerintah daerah.

Selain itu, Perda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diharapkan menjadi landasan penguatan perlindungan sosial, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong terciptanya lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara Perda tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) diharapkan mampu mengoptimalkan kontribusi dunia usaha dalam mendukung pembangunan daerah melalui program-program yang terarah, terintegrasi, berkelanjutan, dan selaras dengan prioritas pembangunan Kabupaten Sidrap.

Adapun Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, menurut Bupati, masih akan menjalani proses evaluasi oleh Gubernur Sulawesi Selatan sebelum ditetapkan secara definitif. Pemerintah Kabupaten Sidrap berkomitmen menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sidrap sebagai wujud komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.