Wakil Wali Kota Makassar Tinjau Kondisi Korban Banjir dan Kesiapan Dapur Umum
Kitasulsel—Makassar—Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi lakukan kunjungan dan peninjauan secara langsung kondisi pengungsi korban banjir di Kelurahan Wala-Walaya dan juga kesiapan dapur umum dari Dinas Sosial Kota Makassar yang dipusatkan di Jl Abdullah Dg Sirua No 26, Selasa (14/02/2023).
Saat melakukan peninjauan kondisi pengungsi di Kelurahan Wala-Walaya, Wakil Wali Kota Makassar mendengarkan secara langsung berbagai keluhan warga, serta membagikan makanan siap saji, dan juga menyalurkan bantuan selimut dan alat alas tidur dari BPBD Kota Makassar.
“Jangan ki’ lupa jaga kesehatan ta’, jaga anak-anak, jangan biarkan keluar hujan-hujanan, jika ada keluhan kesehatan segera sampaikan ke posko kesehatan yang ada di masjid ini, Masjid Al Kautsar,” ujarnya.
Selepas dari Masjid Al Kautsar, Fatmawati Rusdi mengunjungi pusat dapur umum dari Dinas Sosial yang ada di Jalan Abdullah Dg Sirua.
Dapur umum ini menyiapkan makanan. Siap saji bagi seluruh pengungsi banjir di Makassar.
“Untuk saat ini data terakhir yang diterima, akan disiapkan untuk 1.973 jiwa yang tersebar di 15 titik banjir, dan yang terbanyak berada di Kelurahan Sudiang dengan pengungsi sebanyak 410 jiwa,” ujar Plt Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Armin Paera.
Bersama Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kota Makassar, Plt Kepada Dinas Sosial, Kepala Bidang dan juga seluruh staf terjun langsung menyiapkan makanan siap saji dan akan dilakukan hingga kondisi benar-benar membaik.
“Didistribusikan makanan siap saji untuk siang dan malam, dan akan terus dilakukan hingga cuaca membaik,” ujar Armin Paera melaporkan kepada Fatmawati Rusdi.
Fatmawati Rusdi pun terjun langsung bersama staf Dinas Sosial Kota Makassar memasak dan menyiapkan makanan siap saji.
Selain itu di posko dapur umum Dinas Sosial, disiagakan pula Kendaraan Dapur Umum Lapangan (KAPURUNG), untuk mengantisipasi kondisi jika sewaktu-waktu dibutuhkan.
“Bukan hanya sebatas menyiapkan makanan siap saji, Dinas Sosial juga melakukan monitor atas kebutuhan lainnya seperti kebutuhan bayi, anak, dan perlengkapan tidur,” lanjut Armin Paera.
Kitasulsel–JAKARTA Proses penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang memasuki Rumah Tahanan (Rutan) KPK tanpa mengenakan rompi maupun borgol menjadi sorotan.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, menyoroti hal tersebut dan mengingatkan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum.
Bimantoro yang merupakan Anggota Panja Tim Pengawas Komisi III mengatakan, perhatian utama dalam penegakan hukum seharusnya bukan hanya soal atribut tahanan, tetapi bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan secara transparan.
“Penegakan hukum tidak boleh memberikan kesan adanya perlakuan istimewa kepada siapa pun. Siapa pun yang telah berstatus tersangka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa ada standar yang berbeda dalam penanganan suatu perkara,” tegas Bimantoro.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum bergantung pada konsistensi dalam menjalankan prosedur. Karena itu, setiap proses hukum harus dilakukan secara objektif, profesional, dan tanpa diskriminasi.
“Yang paling penting adalah proses hukumnya berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel. Jangan ada perlakuan khusus yang dapat menimbulkan polemik atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujarnya.
Ia juga meminta seluruh aparat penegak hukum menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.
“Sebagai negara hukum, Indonesia harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap prosedur penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya keistimewaan bagi pihak tertentu,” tambahnya.
Bimantoro menegaskan Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum agar seluruh institusi penegak hukum bekerja secara profesional, akuntabel, dan menjunjung rasa keadilan.
“Jangan sampai persoalan administratif atau prosedural yang terlihat sederhana justru mencederai kepercayaan publik. Yang harus dikedepankan adalah profesionalitas, transparansi, dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara dalam proses penegakan hukum,” pungkasnya.
-
Nasional1 tahun agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login