Connect with us

Tak Kenal Waktu,Tim Satgas Drainase Dinas PU Makassar Berkerja Hingga Larut Malam

Published

on

KITASULSEL-MAKASSAR, – Tim Satgas Drainase Dinas Pekerjaan Umum (DPU) saat ini terus melakukan upaya pembersihan saluran drainase di berbagai wilayah.

Upaya ini dilakukan guna meminimalisir terjadinya banjir akibat aliran air yang tersumbat dikarenakan tumpukan sampah dan hujan lebat yang terjadi di Kota Makassar, Senin, 13 Februari 2023.

Kepala Bidang PSDA dan Drainase DPU, Nurhidayat mengatakan pengerukan dilakukan untuk mengantisipasi dampak lanjutan dari curah hujan ekstrim yang masih berpotensi melanda Kota Makassar. Mengingat begitu banyak sampah yang hanyut ke saluran drainase.

“Prediksi dari BMKG, hujan akan turun hingga tanggal 16 Februari mendatang. Jadi kami turunkan satgas kita semalam. Mereka melakukan pengerukan hingga dini hari,” ucapnya.

Kata Nurhidayat, ada beberapa titik yang dilakukan pengerukan yakni penyisiran di empat titik tali air ke saluran pembuangan ke laut di sepanjang Jl Penghibur ke timur.

Empat grill saluran Jl Nusantara hingga ujung sal pembuang Tarakan. Demikian pula pada drainase tepi jalan di Jl Nusantara, ditemukan material karung plastik dan seng plat yang menyumbat pengaliran ke Saluran Pembuang ke laut.

“Jadi ternyata titik-titik sentral ini banyak terjadi penyumbatan sampah. Demikian juga tali-tali air yang mengalirkan air dari badan jalan ke saluran di Jl Sudirman dan Ahmad Yani,” ungkapnya.

Untuk hari ini, Selasa (14/02/23) Nurhidayat mengerahkan 18 orang tim satgasnya untuk melakukan pembersihan di dua titik yakni di pintu air Pannampu dan di kanal Jongaya – RS Haji.

“Giat ini kita lakukan setiap hari di sepanjang tahun oleh 18 orang Satgas Kebersihan Kanal. Tetapi kalau hujan ekstrem kita menyasar titik pengerukan yang lebih banyak,” pungkasnya.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

Menko Polkam Tegaskan Wacana Larangan Vape Hanya untuk yang Mengandung Narkotika

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menegaskan bahwa wacana pelarangan vape yang disampaikan pemerintah tidak ditujukan untuk seluruh produk rokok elektrik, melainkan hanya yang terbukti berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika.

Penegasan tersebut disampaikan Djamari di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/7/2026), untuk meluruskan persepsi publik yang menganggap pemerintah akan melarang seluruh peredaran vape di Indonesia.

“Saya kan tadi memberitahukan untuk dicoba dipelajari untuk kita ngambil tindakan tegas,” ujar Djamari kepada wartawan.

Saat ditanya apakah kebijakan itu akan berlaku untuk semua rokok elektrik, Djamari memastikan bahwa fokus pemerintah adalah produk vape yang disalahgunakan sebagai media konsumsi narkotika.

“Oh, yang berkaitan dengan narkoba,” tegasnya.

Sebelumnya, Djamari menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemberantasan narkotika dilakukan hingga ke akar-akarnya. Arahan tersebut disampaikan dalam agenda pemusnahan barang bukti narkotika di Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN), Cigombong, Kabupaten Bogor, Kamis (23/7/2026).

Dalam kesempatan itu, Djamari menginstruksikan Kepala BNN, Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Hukum, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk segera melakukan koordinasi guna memperketat tata kelola perdagangan rokok elektrik di Indonesia.

“Hari ini saya instruksikan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Hukum, Kepala Badan POM, serta Direktur Jenderal Bea Cukai untuk segera duduk bersama dalam waktu singkat, rumuskan dan atur kembali secara ketat tata kelola niaga rokok elektrik di Indonesia,” kata Djamari.

Ia menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap jalur impor maupun distribusi rokok elektrik guna mencegah penyalahgunaannya sebagai media peredaran narkotika jenis baru.

Menurut Djamari, pemerintah akan mendasarkan setiap kebijakan pada hasil kajian lintas kementerian dan lembaga. Apabila kajian tersebut menunjukkan bahwa risiko penyalahgunaan vape lebih besar daripada manfaatnya dan terus dimanfaatkan sebagai pintu masuk narkotika, pemerintah tidak akan ragu mengambil langkah yang lebih tegas.

“Jika hasil kajian bersama menunjukkan komoditas ini lebih banyak risikonya dan terus dijadikan pintu masuk narkotika jenis baru, saya perintahkan untuk tidak ragu menerapkan pelarangan total vape di Indonesia,” tandasnya.

Pemerintah menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pemberantasan narkotika sekaligus melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan rokok elektrik sebagai sarana peredaran maupun konsumsi narkoba.

Continue Reading

Trending