Rudianto Lallo Sasar Korban Banjir yang Belum Mendapatkan Bantuan

Published

3 tahun ago

14 Februari 2023

KITASULSEL-MAKASSAR– Ketua DPRD Makassar, Rudianto Lallo keliling Kota Makassar bagi-bagi bantuan berupa makanan pokok pada daerah yang terdampak banjir yang hingga saat ini belum mendapatkan bantuan dari pemerintah, ataupun pihak swasta.

Pada kesempatan ini, Politisi Partai NasDem itu menyasar tiga titik di Kelurahan Paccerakkang, tepatnya di RW 4, RT 4 dan RT 5 dan RW 6 RT 3. Ketiga titik itu, diketahui hingga saat ini belum ada bantuan dari pihak manapun.

“Hari ini, kami keliling Kota Makassar melihat kodisi saudara-saudara kita yang terdampak banjir sekaligus memberikan langsung bantuan. Alhamdilillah dari informasi yang kami terima di Kelurahan Paccerakkang ini belum ada bantuan yang masuk, dan setelah tiba memang masyarakat yang terdampak belum ada yang mendatanginya,”kata Rudianto Lallo,” Selasa 14/2/2023.

Lanjut Legislator dua periode itu mengatakan dari dua RW di kelurahan Paccerakkang sekitar 50 KK diperkirakan terdampak banjir, dengan rincian sebanyak 30 KK yang masih bertahan dikediamannya, sementara 20 KK lainnya mengungsi di rumah tetangga atau keluarga.

“Mereka bertahan karena belum adanya dapur umum yang dibuka oleh Pemerintah, kita harapkan mereka segera ditangani dengan baik oleh dinas terkait untuk menghidari hal-hal tak diinginkan,”ujar Rudianto Lallo yang juga Ketua SMA 6 Makassar itu.

Selain menyerahkan bantuan, Rudianto Lallo juga terlihat berkeliling melihat kondisi rumah warga yang masih terendam banjir. Dia meminta kepada korban agar tetap waspada. Pemerintah kata dia akan mencarikan solusinya agar dapat meminimalisir banjir dikemudian hari.

“Sabbarki pak, ibu. Pemerintah akan senantiasa memberikan perhatian, termasuk mencari solusi agar daerah-daerah yang menjadi langganan banjir dapat dikurangi,”tambah Rudianto Lallo.

Saat menyerahkan bantuan, Rudianto Lallo ditemani oleh jajaran pengurus IKA Unhas Makassar. Para pengurus IKA Unhas juga terlihat sangat antusias membawakan bantuan kewarga. Mereka juga nampak memberikan motivasi kepada masyarakat agar senantiasa waspada ditengah cuaca buruk.

Ketua RT 6, Kelurahan Paccerakkang, Aminah menyampaikan banyak terima kasih kepada Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo yang hadir memberikan motivasi dan bantuan kepada masyarakat. Hingga detik ini, kata dia belum ada bantuan dari pihak pemerintah.

“Pak Ketua DPRD yang pertama hadir memberikan bantuan, belum ada dari pemerintah, “ujarnya.

Lanjut Aminah, selain kebutuhan makan dan minum, warganya juga membutuhkan bantuan selimut. Dikatakan masih banyak warganya tidur menggunakan pakaian seadanya. “Obat-obatan juga kami butuhkan, semoga bisa segera datang disini,”harapnya.

Luwu Timur

Potongan TBS Naik Jadi 4,5 Persen, Ketua Koperasi KIM: Petani Jangan Dijadikan Korban

Published

26 menit ago

11 Juni 2026

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—LUWU TIMUR – Kebijakan kenaikan potongan Tandan Buah Segar (TBS) yang diterapkan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Teguh Wira Pratama (TWP) menuai sorotan keras dari kalangan petani sawit. Potongan yang sebelumnya berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen kini disebut telah meningkat menjadi 4,5 persen, sehingga dinilai semakin membebani petani.

Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, secara tegas mengecam kebijakan tersebut karena dianggap tidak memiliki dasar yang jelas dan bertentangan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit.

Menurut Mudatsir, pemerintah pusat saat ini tengah mendorong perbaikan tata niaga dan peningkatan pendapatan petani melalui berbagai kebijakan strategis. Namun, di saat harga sawit mulai menunjukkan perbaikan, justru muncul kebijakan kenaikan potongan yang dinilai merugikan petani.

“Kami sangat menyayangkan keputusan PKS PT TWP yang menaikkan potongan TBS hingga 4,5 persen. Sampai hari ini, pihak pabrik tidak pernah menyampaikan secara terbuka dasar perhitungan maupun landasan kebijakan tersebut kepada petani maupun mitra koperasi,” tegas Mudatsir, Selasa (10/6/2026).

Ia menjelaskan, selama ini potongan TBS yang diberlakukan masih berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen. Namun, kenaikan menjadi 4,5 persen dianggap tidak wajar karena tidak disertai transparansi dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kenaikan ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan petani. Jangan sampai muncul anggapan bahwa kebijakan ini hanya akal-akalan untuk mengurangi harga yang diterima petani. Sebab, ketika harga sawit mulai membaik, justru potongan dinaikkan tanpa penjelasan yang jelas,” ujarnya.

Sebagai organisasi yang bermitra langsung dengan petani sawit, Koperasi KIM menyatakan keberatan atas kebijakan tersebut dan meminta agar setiap perubahan yang berdampak terhadap pendapatan petani dilakukan secara terbuka serta berdasarkan aturan yang jelas.

Mudatsir menilai kenaikan potongan sebesar 4,5 persen akan berdampak langsung terhadap berkurangnya pendapatan petani. Kondisi ini dinilai semakin memberatkan karena petani saat ini juga menghadapi tingginya biaya produksi, mulai dari harga pupuk, biaya perawatan kebun, hingga biaya operasional panen.

“Kebijakan ini sangat merugikan petani. Jika memang ada alasan teknis atau regulasi yang menjadi dasar kenaikan potongan, maka pihak pabrik wajib menyampaikan secara terbuka kepada publik. Transparansi adalah hal yang sangat penting agar tidak menimbulkan kecurigaan dan keresahan di kalangan petani,” katanya.

Koperasi KIM juga mendesak manajemen PKS PT TWP untuk segera memberikan penjelasan resmi terkait dasar hukum, metode perhitungan, serta alasan kenaikan potongan TBS tersebut. Selain itu, pihaknya meminta pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap kebijakan yang dinilai berpotensi merugikan petani.

“Kami berharap ada perhatian dari pemerintah daerah dan instansi terkait agar hak-hak petani tetap terlindungi. Jangan sampai petani menjadi pihak yang selalu menanggung beban dari setiap kebijakan yang tidak transparan,” tutup Mudatsir.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PKS PT Teguh Wira Pratama (TWP) belum memberikan keterangan resmi terkait alasan kenaikan potongan TBS hingga 4,5 persen tersebut.