Rudianto Lallo Sasar Korban Banjir yang Belum Mendapatkan Bantuan

Published

3 tahun ago

14 Februari 2023

KITASULSEL-MAKASSAR– Ketua DPRD Makassar, Rudianto Lallo keliling Kota Makassar bagi-bagi bantuan berupa makanan pokok pada daerah yang terdampak banjir yang hingga saat ini belum mendapatkan bantuan dari pemerintah, ataupun pihak swasta.

Pada kesempatan ini, Politisi Partai NasDem itu menyasar tiga titik di Kelurahan Paccerakkang, tepatnya di RW 4, RT 4 dan RT 5 dan RW 6 RT 3. Ketiga titik itu, diketahui hingga saat ini belum ada bantuan dari pihak manapun.

“Hari ini, kami keliling Kota Makassar melihat kodisi saudara-saudara kita yang terdampak banjir sekaligus memberikan langsung bantuan. Alhamdilillah dari informasi yang kami terima di Kelurahan Paccerakkang ini belum ada bantuan yang masuk, dan setelah tiba memang masyarakat yang terdampak belum ada yang mendatanginya,”kata Rudianto Lallo,” Selasa 14/2/2023.

Lanjut Legislator dua periode itu mengatakan dari dua RW di kelurahan Paccerakkang sekitar 50 KK diperkirakan terdampak banjir, dengan rincian sebanyak 30 KK yang masih bertahan dikediamannya, sementara 20 KK lainnya mengungsi di rumah tetangga atau keluarga.

“Mereka bertahan karena belum adanya dapur umum yang dibuka oleh Pemerintah, kita harapkan mereka segera ditangani dengan baik oleh dinas terkait untuk menghidari hal-hal tak diinginkan,”ujar Rudianto Lallo yang juga Ketua SMA 6 Makassar itu.

Selain menyerahkan bantuan, Rudianto Lallo juga terlihat berkeliling melihat kondisi rumah warga yang masih terendam banjir. Dia meminta kepada korban agar tetap waspada. Pemerintah kata dia akan mencarikan solusinya agar dapat meminimalisir banjir dikemudian hari.

“Sabbarki pak, ibu. Pemerintah akan senantiasa memberikan perhatian, termasuk mencari solusi agar daerah-daerah yang menjadi langganan banjir dapat dikurangi,”tambah Rudianto Lallo.

Saat menyerahkan bantuan, Rudianto Lallo ditemani oleh jajaran pengurus IKA Unhas Makassar. Para pengurus IKA Unhas juga terlihat sangat antusias membawakan bantuan kewarga. Mereka juga nampak memberikan motivasi kepada masyarakat agar senantiasa waspada ditengah cuaca buruk.

Ketua RT 6, Kelurahan Paccerakkang, Aminah menyampaikan banyak terima kasih kepada Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo yang hadir memberikan motivasi dan bantuan kepada masyarakat. Hingga detik ini, kata dia belum ada bantuan dari pihak pemerintah.

“Pak Ketua DPRD yang pertama hadir memberikan bantuan, belum ada dari pemerintah, “ujarnya.

Lanjut Aminah, selain kebutuhan makan dan minum, warganya juga membutuhkan bantuan selimut. Dikatakan masih banyak warganya tidur menggunakan pakaian seadanya. “Obat-obatan juga kami butuhkan, semoga bisa segera datang disini,”harapnya.

NEWS

Pemprov Sulsel Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak, Respons Sorotan Kasus di Kampus

Published

18 jam ago

24 April 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak menyusul kembali mencuatnya dugaan kasus pelecehan seksual di sejumlah lingkungan perguruan tinggi yang menjadi sorotan publik sepanjang April 2026.

Perkembangan tersebut dinilai menjadi pengingat penting bahwa upaya pencegahan kekerasan seksual serta penguatan sistem perlindungan di ruang pendidikan masih perlu terus ditingkatkan.

Salah satu kasus yang menjadi perhatian publik berkaitan dengan dugaan pelecehan seksual berbasis digital yang memicu respons luas, termasuk penanganan internal oleh pihak kampus. Di tengah sorotan tersebut, isu sensitivitas gender dan penghormatan terhadap martabat perempuan kembali mengemuka.

Selain itu, publik juga dihebohkan oleh penampilan orkes di lingkungan kampus lain yang viral di media sosial. Lirik lagu yang dibawakan dinilai melecehkan martabat perempuan, sehingga menambah daftar persoalan serupa di lingkungan pendidikan tinggi.

Menanggapi situasi ini, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A Dalduk dan KB) Provinsi Sulsel, Nursidah, menegaskan bahwa pelecehan maupun kekerasan seksual tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan berakar dari perilaku yang kerap dianggap sepele.

“Pelecehan maupun kekerasan seksual berakar dari kebiasaan sehari-hari yang sering dianggap sepele atau candaan, seperti perilaku yang merendahkan gender tertentu, memandang orang lain sebagai objek seksual, hingga komentar tidak senonoh terhadap tubuh seseorang maupun praktik menyalahkan korban,” ujarnya, Jumat (24/4/2026).

Ia menekankan bahwa peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat menjadi langkah krusial dalam mencegah kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, sekaligus mendorong keberanian korban untuk melapor.

Menurutnya, pencegahan kekerasan seksual membutuhkan keterlibatan semua pihak, mulai dari keluarga, satuan pendidikan, komunitas, hingga pemerintah melalui edukasi berkelanjutan dan sistem perlindungan yang responsif.

Lebih lanjut, Nursidah menyampaikan bahwa komitmen Pemprov Sulsel sejalan dengan agenda pembangunan nasional, khususnya dalam penguatan kualitas sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesetaraan gender.

Ia juga menegaskan arahan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman agar setiap laporan atau indikasi kasus yang diterima, baik secara langsung maupun melalui media dan media sosial, segera ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga terus mendorong masyarakat untuk tidak ragu melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA).

Melalui layanan tersebut, korban dapat memperoleh perlindungan, pendampingan, serta penanganan yang komprehensif. Layanan pengaduan dapat diakses melalui hotline 0821-8905-9050, serta kanal media sosial resmi UPT PPA Sulawesi Selatan.

Selain itu, masyarakat juga dapat mendatangi langsung kantor layanan UPT PPA yang berlokasi di Jalan Hertasning VI Nomor 1, Makassar.

Penguatan ruang aman, kemudahan akses pengaduan, serta layanan yang berpihak kepada korban menjadi bagian penting dari upaya memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak di Sulawesi Selatan.