Rudianto Lallo Sasar Korban Banjir yang Belum Mendapatkan Bantuan

Published

3 tahun ago

14 Februari 2023

KITASULSEL-MAKASSAR– Ketua DPRD Makassar, Rudianto Lallo keliling Kota Makassar bagi-bagi bantuan berupa makanan pokok pada daerah yang terdampak banjir yang hingga saat ini belum mendapatkan bantuan dari pemerintah, ataupun pihak swasta.

Pada kesempatan ini, Politisi Partai NasDem itu menyasar tiga titik di Kelurahan Paccerakkang, tepatnya di RW 4, RT 4 dan RT 5 dan RW 6 RT 3. Ketiga titik itu, diketahui hingga saat ini belum ada bantuan dari pihak manapun.

“Hari ini, kami keliling Kota Makassar melihat kodisi saudara-saudara kita yang terdampak banjir sekaligus memberikan langsung bantuan. Alhamdilillah dari informasi yang kami terima di Kelurahan Paccerakkang ini belum ada bantuan yang masuk, dan setelah tiba memang masyarakat yang terdampak belum ada yang mendatanginya,”kata Rudianto Lallo,” Selasa 14/2/2023.

Lanjut Legislator dua periode itu mengatakan dari dua RW di kelurahan Paccerakkang sekitar 50 KK diperkirakan terdampak banjir, dengan rincian sebanyak 30 KK yang masih bertahan dikediamannya, sementara 20 KK lainnya mengungsi di rumah tetangga atau keluarga.

“Mereka bertahan karena belum adanya dapur umum yang dibuka oleh Pemerintah, kita harapkan mereka segera ditangani dengan baik oleh dinas terkait untuk menghidari hal-hal tak diinginkan,”ujar Rudianto Lallo yang juga Ketua SMA 6 Makassar itu.

Selain menyerahkan bantuan, Rudianto Lallo juga terlihat berkeliling melihat kondisi rumah warga yang masih terendam banjir. Dia meminta kepada korban agar tetap waspada. Pemerintah kata dia akan mencarikan solusinya agar dapat meminimalisir banjir dikemudian hari.

“Sabbarki pak, ibu. Pemerintah akan senantiasa memberikan perhatian, termasuk mencari solusi agar daerah-daerah yang menjadi langganan banjir dapat dikurangi,”tambah Rudianto Lallo.

Saat menyerahkan bantuan, Rudianto Lallo ditemani oleh jajaran pengurus IKA Unhas Makassar. Para pengurus IKA Unhas juga terlihat sangat antusias membawakan bantuan kewarga. Mereka juga nampak memberikan motivasi kepada masyarakat agar senantiasa waspada ditengah cuaca buruk.

Ketua RT 6, Kelurahan Paccerakkang, Aminah menyampaikan banyak terima kasih kepada Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo yang hadir memberikan motivasi dan bantuan kepada masyarakat. Hingga detik ini, kata dia belum ada bantuan dari pihak pemerintah.

“Pak Ketua DPRD yang pertama hadir memberikan bantuan, belum ada dari pemerintah, “ujarnya.

Lanjut Aminah, selain kebutuhan makan dan minum, warganya juga membutuhkan bantuan selimut. Dikatakan masih banyak warganya tidur menggunakan pakaian seadanya. “Obat-obatan juga kami butuhkan, semoga bisa segera datang disini,”harapnya.

Pemkot Makassar

Pemkot Makassar dan Kejari Teken MoU, Munafri Tegaskan Komitmen Perkuat Tata Kelola Bersih

Published

4 jam ago

13 Maret 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui kerja sama strategis dengan Kejaksaan Negeri Makassar.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kota Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar terkait penanganan perkara perdata dan tata usaha negara. Penandatanganan berlangsung di Ruang Sipakalebbi, Balai Kota Makassar, Jumat (13/3/2026).

Dalam sambutannya, Munafri menilai kerja sama ini menjadi langkah penting untuk memastikan jalannya pemerintahan yang lebih transparan sekaligus memperkuat pengawasan terhadap berbagai persoalan hukum yang dihadapi pemerintah daerah.

“Ini adalah bentuk sinergi untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik,” kata Munafri.

Munafri menjelaskan, sebagai kota besar dengan aktivitas ekonomi yang terus berkembang, Makassar memiliki potensi pendapatan daerah yang sangat besar. Namun, ia mengungkapkan masih banyak potensi penerimaan yang belum tergarap secara maksimal.

Bahkan, menurutnya, masih ditemukan sejumlah pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajiban pajaknya selama bertahun-tahun.

“Ada beberapa tempat usaha yang tidak membayar pajak sampai 10 tahun. Bahkan ada juga yang membayarnya tidak sesuai dengan kewajibannya,” tuturnya.

Jika potensi tersebut dimaksimalkan, Munafri memperkirakan pendapatan daerah yang belum tergarap bisa mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahun.

Karena itu, ia berharap kehadiran Kejaksaan Negeri Makassar dapat memberikan pendampingan hukum sekaligus memperkuat pengawasan terhadap berbagai sektor penerimaan daerah, mulai dari pajak, retribusi hingga pengelolaan aset daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Selain itu, Munafri juga menyoroti persoalan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Makassar yang menurutnya masih membutuhkan pengawasan ketat agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Ia mencontohkan proyek Lapangan Karebosi yang sempat terhambat sebagai pelajaran penting bagi pemerintah daerah dalam memastikan setiap proyek berjalan sesuai aturan.

“Kita tidak ingin ada aset yang mangkrak atau tidak termanfaatkan dengan baik. Karena itu, kita membutuhkan pendampingan agar proses pengadaan barang dan jasa bisa berjalan sesuai aturan,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga menyinggung adanya indikasi pihak-pihak tertentu yang mencoba memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam proyek pemerintah.

Ia secara tegas meminta agar tidak ada lagi “invisible hand” atau campur tangan pihak tertentu yang berpotensi mengganggu proses pembangunan di Kota Makassar.

“Kita berharap pendampingan dari Kejaksaan dapat memastikan tidak ada lagi permainan di belakang dalam proses pengadaan barang dan jasa,” tegasnya.

Melalui kerja sama ini, Munafri berharap sinergi antara Pemerintah Kota Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar dapat memperkuat pengawasan, meningkatkan pendapatan daerah, serta memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai aturan demi kepentingan masyarakat.

“Ujung dari semua ini adalah good governance. Dan good governance itu harus menghasilkan impactful governance, yaitu tata kelola pemerintahan yang benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.