Rudianto Lallo Sasar Korban Banjir yang Belum Mendapatkan Bantuan

Published

3 tahun ago

14 Februari 2023

KITASULSEL-MAKASSAR– Ketua DPRD Makassar, Rudianto Lallo keliling Kota Makassar bagi-bagi bantuan berupa makanan pokok pada daerah yang terdampak banjir yang hingga saat ini belum mendapatkan bantuan dari pemerintah, ataupun pihak swasta.

Pada kesempatan ini, Politisi Partai NasDem itu menyasar tiga titik di Kelurahan Paccerakkang, tepatnya di RW 4, RT 4 dan RT 5 dan RW 6 RT 3. Ketiga titik itu, diketahui hingga saat ini belum ada bantuan dari pihak manapun.

“Hari ini, kami keliling Kota Makassar melihat kodisi saudara-saudara kita yang terdampak banjir sekaligus memberikan langsung bantuan. Alhamdilillah dari informasi yang kami terima di Kelurahan Paccerakkang ini belum ada bantuan yang masuk, dan setelah tiba memang masyarakat yang terdampak belum ada yang mendatanginya,”kata Rudianto Lallo,” Selasa 14/2/2023.

Lanjut Legislator dua periode itu mengatakan dari dua RW di kelurahan Paccerakkang sekitar 50 KK diperkirakan terdampak banjir, dengan rincian sebanyak 30 KK yang masih bertahan dikediamannya, sementara 20 KK lainnya mengungsi di rumah tetangga atau keluarga.

“Mereka bertahan karena belum adanya dapur umum yang dibuka oleh Pemerintah, kita harapkan mereka segera ditangani dengan baik oleh dinas terkait untuk menghidari hal-hal tak diinginkan,”ujar Rudianto Lallo yang juga Ketua SMA 6 Makassar itu.

Selain menyerahkan bantuan, Rudianto Lallo juga terlihat berkeliling melihat kondisi rumah warga yang masih terendam banjir. Dia meminta kepada korban agar tetap waspada. Pemerintah kata dia akan mencarikan solusinya agar dapat meminimalisir banjir dikemudian hari.

“Sabbarki pak, ibu. Pemerintah akan senantiasa memberikan perhatian, termasuk mencari solusi agar daerah-daerah yang menjadi langganan banjir dapat dikurangi,”tambah Rudianto Lallo.

Saat menyerahkan bantuan, Rudianto Lallo ditemani oleh jajaran pengurus IKA Unhas Makassar. Para pengurus IKA Unhas juga terlihat sangat antusias membawakan bantuan kewarga. Mereka juga nampak memberikan motivasi kepada masyarakat agar senantiasa waspada ditengah cuaca buruk.

Ketua RT 6, Kelurahan Paccerakkang, Aminah menyampaikan banyak terima kasih kepada Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo yang hadir memberikan motivasi dan bantuan kepada masyarakat. Hingga detik ini, kata dia belum ada bantuan dari pihak pemerintah.

“Pak Ketua DPRD yang pertama hadir memberikan bantuan, belum ada dari pemerintah, “ujarnya.

Lanjut Aminah, selain kebutuhan makan dan minum, warganya juga membutuhkan bantuan selimut. Dikatakan masih banyak warganya tidur menggunakan pakaian seadanya. “Obat-obatan juga kami butuhkan, semoga bisa segera datang disini,”harapnya.

Nasional

Menag Nasaruddin Umar Ingatkan Pejabat Waspadai Gratifikasi Berkedok Hadiah

Published

17 jam ago

4 Juni 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–Yogyakarta— Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, mengajak para pejabat untuk mewaspadai praktik gratifikasi yang berkedok hadiah. Menurutnya, dalam perspektif Islam, hadiah yang diterima karena jabatan dapat berubah status menjadi gratifikasi yang dilarang.

Hal tersebut disampaikan Menag saat menjadi narasumber dalam Webinar Nasional Antikorupsi Pendidikan Tinggi bertajuk “Gratifikasi dalam Perspektif Islam” yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara daring, Kamis (4/6/2026). Webinar tersebut diikuti pimpinan perguruan tinggi, dosen, dan akademisi dari berbagai daerah di Indonesia.

“Ketika hadiah tersebut berpotensi memengaruhi keputusan, kebijakan, atau objektivitas seorang pejabat, maka statusnya diharamkan. Rasulullah SAW telah memberikan batasan yang jelas bahwa hadiah yang diterima karena jabatan tidak dapat dibenarkan,” ujar Nasaruddin Umar dari Yogyakarta.

Dalam paparannya, Menag mengutip kisah seorang petugas pengumpul zakat pada masa Rasulullah SAW yang menerima hadiah saat menjalankan tugasnya. Rasulullah SAW kemudian menegur petugas tersebut dan mempertanyakan apakah hadiah itu tetap akan diterimanya jika tidak memiliki jabatan.

“Teguran ini menegaskan bahwa hadiah yang diterima karena jabatan atau kedudukan bukanlah hadiah biasa, melainkan memiliki potensi menjadi bentuk gratifikasi yang terlarang,” jelasnya.

Selain itu, Nasaruddin Umar juga mencontohkan keteladanan Khalifah Umar bin Khattab dalam menjaga integritas pemerintahan. Ia menyebut Umar pernah memerintahkan agar keuntungan usaha peternakan putranya diserahkan ke Baitul Mal karena khawatir adanya perlakuan istimewa akibat status sebagai anak khalifah.

Umar bin Khattab juga disebut pernah menolak hadiah berupa sajadah mewah dari Gubernur Kufah karena menilai dana tersebut lebih baik digunakan membantu masyarakat yang membutuhkan.

Dalam kesempatan itu, Menag turut menjelaskan sejumlah bentuk korupsi yang dikenal dalam Islam, seperti al-ghulul atau penyalahgunaan amanah, riswah atau suap, komisi ilegal, mark up harga dan spesifikasi barang, penyalahgunaan kekuasaan, hingga sponsorship yang memiliki maksud tersembunyi.

Menurutnya, seluruh praktik tersebut bertentangan dengan nilai kejujuran dan keadilan yang diajarkan agama.

“Jabatan adalah amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Penyalahgunaan jabatan merupakan bentuk pengkhianatan yang sangat besar. Karena itu, seorang pemimpin harus berlaku adil, objektif, dan tidak menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.

Menutup paparannya, Menag mengajak seluruh peserta webinar untuk menjadikan integritas, amanah, dan kejujuran sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Ia mengingatkan bahwa keberkahan hidup jauh lebih penting daripada harta yang diperoleh melalui cara-cara yang tidak benar.

“Korupsi bukan hanya merusak kehidupan pelakunya, tetapi juga membawa dampak buruk bagi keluarga dan masyarakat. Harta yang diperoleh melalui cara yang tidak benar tidak akan membawa kebaikan bagi kehidupan dunia maupun akhirat,” pungkasnya.