Rudianto Lallo Sasar Korban Banjir yang Belum Mendapatkan Bantuan

Published

3 tahun ago

14 Februari 2023

KITASULSEL-MAKASSAR– Ketua DPRD Makassar, Rudianto Lallo keliling Kota Makassar bagi-bagi bantuan berupa makanan pokok pada daerah yang terdampak banjir yang hingga saat ini belum mendapatkan bantuan dari pemerintah, ataupun pihak swasta.

Pada kesempatan ini, Politisi Partai NasDem itu menyasar tiga titik di Kelurahan Paccerakkang, tepatnya di RW 4, RT 4 dan RT 5 dan RW 6 RT 3. Ketiga titik itu, diketahui hingga saat ini belum ada bantuan dari pihak manapun.

“Hari ini, kami keliling Kota Makassar melihat kodisi saudara-saudara kita yang terdampak banjir sekaligus memberikan langsung bantuan. Alhamdilillah dari informasi yang kami terima di Kelurahan Paccerakkang ini belum ada bantuan yang masuk, dan setelah tiba memang masyarakat yang terdampak belum ada yang mendatanginya,”kata Rudianto Lallo,” Selasa 14/2/2023.

Lanjut Legislator dua periode itu mengatakan dari dua RW di kelurahan Paccerakkang sekitar 50 KK diperkirakan terdampak banjir, dengan rincian sebanyak 30 KK yang masih bertahan dikediamannya, sementara 20 KK lainnya mengungsi di rumah tetangga atau keluarga.

“Mereka bertahan karena belum adanya dapur umum yang dibuka oleh Pemerintah, kita harapkan mereka segera ditangani dengan baik oleh dinas terkait untuk menghidari hal-hal tak diinginkan,”ujar Rudianto Lallo yang juga Ketua SMA 6 Makassar itu.

Selain menyerahkan bantuan, Rudianto Lallo juga terlihat berkeliling melihat kondisi rumah warga yang masih terendam banjir. Dia meminta kepada korban agar tetap waspada. Pemerintah kata dia akan mencarikan solusinya agar dapat meminimalisir banjir dikemudian hari.

“Sabbarki pak, ibu. Pemerintah akan senantiasa memberikan perhatian, termasuk mencari solusi agar daerah-daerah yang menjadi langganan banjir dapat dikurangi,”tambah Rudianto Lallo.

Saat menyerahkan bantuan, Rudianto Lallo ditemani oleh jajaran pengurus IKA Unhas Makassar. Para pengurus IKA Unhas juga terlihat sangat antusias membawakan bantuan kewarga. Mereka juga nampak memberikan motivasi kepada masyarakat agar senantiasa waspada ditengah cuaca buruk.

Ketua RT 6, Kelurahan Paccerakkang, Aminah menyampaikan banyak terima kasih kepada Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo yang hadir memberikan motivasi dan bantuan kepada masyarakat. Hingga detik ini, kata dia belum ada bantuan dari pihak pemerintah.

“Pak Ketua DPRD yang pertama hadir memberikan bantuan, belum ada dari pemerintah, “ujarnya.

Lanjut Aminah, selain kebutuhan makan dan minum, warganya juga membutuhkan bantuan selimut. Dikatakan masih banyak warganya tidur menggunakan pakaian seadanya. “Obat-obatan juga kami butuhkan, semoga bisa segera datang disini,”harapnya.

NEWS

Bupati Luwu Timur Keluarkan Surat Edaran Harga TBS, Minta PKS Tidak Naikkan Potongan Timbangan

Published

2 jam ago

12 Juni 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Luwu Timur – Di tengah polemik kenaikan potongan timbangan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit oleh sejumlah perusahaan, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Bupati H. Irwan Bachri Syam mengeluarkan Surat Edaran Nomor 500.2/203/BUP tentang Pemberlakuan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Mei 2026 di wilayah Kabupaten Luwu Timur.

Surat edaran yang diterbitkan pada 11 Juni 2026 tersebut ditujukan kepada seluruh pimpinan perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Luwu Timur sebagai upaya memberikan kepastian harga dan perlindungan kepada petani sawit.

Dalam surat edaran itu, Bupati Luwu Timur menegaskan agar seluruh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) melaksanakan pembelian TBS hasil produksi petani minimal sesuai harga yang telah ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Provinsi Sulawesi Selatan.

Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga secara khusus mengingatkan perusahaan agar dalam pelaksanaan penimbangan TBS tidak menaikkan potongan timbangan yang berpotensi mengurangi pendapatan petani sawit.

“Selanjutnya dalam melakukan penimbangan TBS diharapkan tidak menaikkan potongan timbangan yang berpotensi mengurangi pendapatan petani sawit,” demikian salah satu poin dalam surat edaran tersebut.

Kebijakan Bupati Luwu Timur ini muncul di tengah sorotan terhadap PT Teguh Wira Pratama (TWP) yang sebelumnya dikabarkan menaikkan potongan timbangan TBS dari 2,5 persen menjadi 4,5 persen. Informasi tersebut beredar melalui pesan internal yang menyebutkan adanya penyesuaian potongan dengan alasan kondisi TBS basah dan panjang tandan.

Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, sebelumnya telah menyampaikan keberatannya atas kebijakan tersebut. Menurutnya, kenaikan potongan timbangan sangat berpengaruh terhadap pendapatan petani dan hingga kini belum disertai penjelasan yang transparan mengenai dasar perhitungannya.

Mudatsir menilai terbitnya surat edaran Bupati Luwu Timur menjadi perhatian serius pemerintah terhadap perlindungan petani sawit. Ia berharap seluruh perusahaan dapat mematuhi arahan pemerintah daerah dan mengedepankan prinsip keterbukaan dalam setiap kebijakan yang berdampak langsung pada petani.

Surat edaran tersebut juga menegaskan pentingnya menjaga stabilitas usaha perkebunan kelapa sawit, melindungi kepentingan petani, serta menciptakan hubungan kemitraan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat pekebun.

Dengan terbitnya surat edaran ini, para petani berharap polemik terkait kenaikan potongan timbangan TBS dapat segera mendapatkan kejelasan. Pemerintah daerah pun didorong untuk melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan di lapangan agar tujuan perlindungan petani sebagaimana tertuang dalam surat edaran dapat terlaksana secara efektif.

Langkah Bupati Luwu Timur tersebut dinilai menjadi sinyal kuat bahwa peningkatan harga TBS yang telah ditetapkan pemerintah tidak boleh tergerus oleh kebijakan potongan timbangan yang justru berpotensi mengurangi hak dan pendapatan petani sawit di daerah.