Connect with us

Gubernur Sulsel Bersama Pangdam XIV Tinjau Banjir di Makassar dan Serahkan Bantuan Logistik

Published

on

Kitasulsel, Makassar—Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman meninjau titik banjir di Kecamatan Tamalanrea,Kota Makassar, Senin, 13 Februari 2023.

Dia didampingi Pangdam XIV/Hasanuddin, Mayjen TNI Totok Imam Santoso dan beberapa Kepala OPD Lingkup Pemerintah Sulawesi Selatan.

Andi Sudirman mengatakan cuaca ekstrem berupa hujan lebat disertai angin kencang dari Senin dini hari menyebabkan banjir setinggi lutut orang dewasa atau hampir 1 meter di lokasi.

“Hari ini kami bersama Bapak Pangdam XIV Hasanuddin meninjau titik banjir di Kota Makassar,” kata Andi Sudirman.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Sulsel menyerahkan beberapa bantuan logistik kepada masyarakat terdampak. Pemprov Sulsel melalui BPBD juga menyiapkan perahu untuk melakukan evakuasi warga.

“Kita membawa alat evakuasi. Termasuk membuat dapur umum bersama kementerian sosial,” ungkapnya.

Kehadiran jajaran pemerintah dan TNI-Polri, kata Gubernur Sulsel menjadi bukti perhatian kepada warga yang terdampak banjir.

“Jadi kita, baik personel dan sarana semua sudah siap untuk membantu sehingga masyarakat yang terdampak banjir tidak merasa sedih,” kata Gubernur Sulsel.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Sulsel berharap banjir segera surut. Dia juga mengingatkan warga agar nantinya ikut menjaga kebersihan drainase dan menanam pohon sebagai langkah pencegahan.

“Kita berharap dan berdoa semoga banjir ini cepat surut. Bagi masyarakat yang terdampak, semoga diberi kesabaran,” harap Andi Sudirman.

 

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

DPR Setujui 9 Anggota KPI Pusat Periode 2026–2029, Tinggal Menunggu Pelantikan Presiden

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menyetujui sembilan calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2026–2029 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Persetujuan tersebut diberikan setelah Komisi I DPR menyelesaikan seluruh rangkaian uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap para calon anggota KPI Pusat.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menjelaskan bahwa proses seleksi dilakukan secara terbuka pada 13–15 Juli 2026. Dari 27 calon yang diusulkan masyarakat, satu orang, yakni Kabul Indrawan, mengundurkan diri sehingga hanya 26 peserta yang mengikuti tahapan seleksi.

“Pada tanggal 13, 14, dan 15 Juli 2026, Komisi I DPR RI telah melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka. Dari 27 calon, satu orang yaitu saudara Kabul Indrawan menyatakan mengundurkan diri, sehingga 26 calon mengikuti uji melalui pemaparan rencana kerja yang dilanjutkan dengan sesi pendalaman,” kata Sukamta dalam rapat paripurna.

Ia menambahkan, setelah pelaksanaan uji kelayakan, Komisi I menggelar rapat internal tertutup pada 15 Juli 2026 untuk menentukan sembilan calon anggota KPI Pusat terpilih beserta tiga calon pengganti antarwaktu (PAW).

Komisi I juga meminta para anggota KPI terpilih berkomitmen menjalankan tugas secara profesional, menjaga moralitas, integritas, serta independensi lembaga, sekaligus menghindari penyalahgunaan wewenang dan bersedia bekerja penuh waktu.

Dalam rapat paripurna, Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan seluruh anggota dewan terhadap hasil seleksi tersebut.

“Apakah dapat disetujui?” tanya Puan kepada peserta rapat.

Pertanyaan itu dijawab serempak dengan kata “Setuju” oleh para anggota DPR yang hadir. Puan kemudian mengetuk palu sebagai tanda pengesahan hasil keputusan DPR.

Selanjutnya, nama-nama anggota KPI Pusat periode 2026–2029 akan disampaikan kepada Presiden untuk proses pelantikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Daftar Anggota KPI Pusat Terpilih Periode 2026–2029

Tulus Santoso

Andi Sukmono

Fuji Samanta

Widi Kurniawan

Aliyah

Evri Rizqi Monarsih

Analisa

Amin Shabana

Muhammad Hasrul Hasan

Calon Pengganti Antarwaktu (PAW)

Ahmad Farikul Badi

Suciati Eka Chandrasari

Henry Sianipar

Dengan disetujuinya sembilan anggota KPI Pusat yang baru, DPR berharap lembaga tersebut mampu menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan penyiaran nasional secara profesional, independen, serta menjaga kualitas siaran yang sehat, edukatif, dan sesuai dengan kepentingan publik selama masa jabatan 2026–2029.

Continue Reading

Trending