Dapat Bantuan Logistik, Warga Tamalanrea Apresiasi Gerak Cepat Gubernur Sulsel

Published

3 tahun ago

13 Februari 2023

Kitasulsel, Makassar-–Warga Jalan Mula Baru, Kelurahan Parangloe dan Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar yang terdampak banjir bersyukur dikunjungi Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dan Pangdam XIV Hasanuddin Mayjen TNI Totok Imam Santoso, Senin, 13 Februari 2023.

Annisa, salah satu warga Mula Baru mengatakan dirinya terkesan dengan gerak cepat Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman yang rela turun langsung, melihat kondisi masyarakatnya.

Dirinya mengatakan, bahwa warga Mula Baru utamanya yang berada di bagian belakang kondisinya sangat memprihatinkan.

“Banjirnya itu sampai di dada orang dewasa, sehingga mereka mengungsi ke rumah keluarga yang memiliki rumah bertingkat dua,” ungkap Annisa.

Dirinya melanjutkan, sejak siang warga Mula Baru mulai mengungsi membawa sebagian barang berharga. Syukur tim dari BPBD datang membantu dengan membawa perahu.

“Karena memang perahu ini yang sangat kami butuhkan dalam kondisi seperti ini, untuk mengamankan barang-barang yang penting,” ujarnya.

Hasrul yang juga merupakan warga Mula Baru menambahkan, dengan adanya bantuan logistik dari Pemprov Sulsel cukup membantu terutama untuk warga yang mengungsi.

“Terima kasih kepada Bapak Andi Sudirman karena masih ingin memperhatikan warga di pinggir tol seperti kami ini, semoga bapak selalu sehat,” tuturnya.

Tak hanya itu, Hasrul berharap kepada pemerintah agar saluran air khususnya di daerahnya tersebut bisa dibenahi.

Kehadiran jajaran pemerintah dan TNI-Polri ini menjadi bukti perhatian dan tanggung jawab kepada warga yang terdampak banjir.

Gubernur Sulsel berharap banjir segera surut. Dia juga mengingatkan warga agar nantinya ikut menjaga kebersihan drainase dan menanam pohon sebagai langkah pencegahan.

Andi Sudirman mengatakan, tak hanya logistik, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui BPBD juga menyiapkan perahu untuk melakukan evakuasi warga.

“Termasuk membuat dapur umum yang bekerja sama dinas sosial, pemerintah kota bersama jajarannya hingga tingkat RT/RW juga hadir bersama kita,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua RT M Said mengatakan warga Mula Baru Kecamatan Tamalanrea yang mengungsi sebanyak 37 KK. Sembako yang didapatkan pun kemudian dibagikan merata kepada warga.

Luwu Timur

Potongan TBS Naik Jadi 4,5 Persen, Ketua Koperasi KIM: Petani Jangan Dijadikan Korban

Published

23 jam ago

11 Juni 2026

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—LUWU TIMUR – Kebijakan kenaikan potongan Tandan Buah Segar (TBS) yang diterapkan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Teguh Wira Pratama (TWP) menuai sorotan keras dari kalangan petani sawit. Potongan yang sebelumnya berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen kini disebut telah meningkat menjadi 4,5 persen, sehingga dinilai semakin membebani petani.

Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, secara tegas mengecam kebijakan tersebut karena dianggap tidak memiliki dasar yang jelas dan bertentangan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit.

Menurut Mudatsir, pemerintah pusat saat ini tengah mendorong perbaikan tata niaga dan peningkatan pendapatan petani melalui berbagai kebijakan strategis. Namun, di saat harga sawit mulai menunjukkan perbaikan, justru muncul kebijakan kenaikan potongan yang dinilai merugikan petani.

“Kami sangat menyayangkan keputusan PKS PT TWP yang menaikkan potongan TBS hingga 4,5 persen. Sampai hari ini, pihak pabrik tidak pernah menyampaikan secara terbuka dasar perhitungan maupun landasan kebijakan tersebut kepada petani maupun mitra koperasi,” tegas Mudatsir, Selasa (10/6/2026).

Ia menjelaskan, selama ini potongan TBS yang diberlakukan masih berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen. Namun, kenaikan menjadi 4,5 persen dianggap tidak wajar karena tidak disertai transparansi dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kenaikan ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan petani. Jangan sampai muncul anggapan bahwa kebijakan ini hanya akal-akalan untuk mengurangi harga yang diterima petani. Sebab, ketika harga sawit mulai membaik, justru potongan dinaikkan tanpa penjelasan yang jelas,” ujarnya.

Sebagai organisasi yang bermitra langsung dengan petani sawit, Koperasi KIM menyatakan keberatan atas kebijakan tersebut dan meminta agar setiap perubahan yang berdampak terhadap pendapatan petani dilakukan secara terbuka serta berdasarkan aturan yang jelas.

Mudatsir menilai kenaikan potongan sebesar 4,5 persen akan berdampak langsung terhadap berkurangnya pendapatan petani. Kondisi ini dinilai semakin memberatkan karena petani saat ini juga menghadapi tingginya biaya produksi, mulai dari harga pupuk, biaya perawatan kebun, hingga biaya operasional panen.

“Kebijakan ini sangat merugikan petani. Jika memang ada alasan teknis atau regulasi yang menjadi dasar kenaikan potongan, maka pihak pabrik wajib menyampaikan secara terbuka kepada publik. Transparansi adalah hal yang sangat penting agar tidak menimbulkan kecurigaan dan keresahan di kalangan petani,” katanya.

Koperasi KIM juga mendesak manajemen PKS PT TWP untuk segera memberikan penjelasan resmi terkait dasar hukum, metode perhitungan, serta alasan kenaikan potongan TBS tersebut. Selain itu, pihaknya meminta pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap kebijakan yang dinilai berpotensi merugikan petani.

“Kami berharap ada perhatian dari pemerintah daerah dan instansi terkait agar hak-hak petani tetap terlindungi. Jangan sampai petani menjadi pihak yang selalu menanggung beban dari setiap kebijakan yang tidak transparan,” tutup Mudatsir.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PKS PT Teguh Wira Pratama (TWP) belum memberikan keterangan resmi terkait alasan kenaikan potongan TBS hingga 4,5 persen tersebut.