Connect with us

Banjir Makassar,Camat Rappocini Turun Langsung Evakuasi Warga Terdampak Banjir

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Hujan deras yang mengguyur kota Makassar sejak kemarin, membuat sejumlah pemukiman warga terendam banjir. Camat Rappocini M. Aminuddin S.Sos Map, turun langsung melakukan pemantauan diwilayanya.

Tak hanya melalukan pemantauan, Camat Rappocini M. Aminuddin di dampingi Lurah, Babinsa dan Ketua RW Melakukan Evakuasi terhadap 4 Orang warga korban banjir, di Jalan Andi Djemma Lorong 1, Banta Bantaeng.

Saya tadi memantau dan mengevakuasi warga yang rumah terendam banjir, satu atas nama Mardiana, lagi kurang sehat, pernah diopname penyakit asma dan fungsi hati tinggi,” kata M. Aminuddin.

Pemantauan ini  dilaksanakan atas instruksi wali kota Makassar Danny Pomanto kepada seluruh jajarannya mulai dari Lurah, Camat dan OPD agar turun langsung memantau wilayah yang tergenang air.

“Dari tadi malam hingga pagi ini curah hujan cukup tinggi mengakibatkan genangan di beberapa titik, kami bersama lurah turun langsung pantau wilayah,”tutur Aminuddin.

Pada pemantauannya Aminuddin menyampaikan imbauan Walikota Makassar. Dalam kondisi cuaca yang kurang bersahabat agar selalu meningkatkan kewaspadaan dan selalu menjaga anak anak dengan tidak membiarkan keluar rumah pada saat hujan deras.

“Hati hatiki tetap waspada jauhi tiang listrik, waspadaki pohon tumbang dan jaga anakta,” harap Aminuddin.(*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

Hebat! Anggaran ‘Siluman’ Rp60 Miliar Lolos, Eks Pimpinan DPRD Sulsel: Tak Pernah Dibahas di Banggar

Published

on

KITASULSEL—MAKASSAR – Dugaan kejanggalan dalam penganggaran pengadaan bibit nanas senilai Rp60 miliar pada APBD Provinsi Sulawesi Selatan 2024 kian menguat. Sejumlah mantan pimpinan DPRD Sulsel secara tegas menyatakan bahwa proyek bernilai jumbo tersebut tidak pernah melalui mekanisme pembahasan resmi di Badan Anggaran (Banggar).

Eks Ketua DPRD Sulsel periode 2019–2024, Andi Ina Kartika Sari, mengungkapkan bahwa dirinya telah memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada Kamis (16/4/2026) sebagai saksi. Ia hadir bersama tiga mantan Wakil Ketua DPRD lainnya untuk memberikan keterangan terkait proyek yang kini menjadi sorotan hukum.

“Kami hadir untuk mengonfirmasi keterangan guna melengkapi berkas tersangka. Baik di tingkat pimpinan maupun Banggar, tidak pernah ada penyampaian soal anggaran nanas,” ujar Andi Ina kepada awak media, Jumat (17/4).

Pernyataan senada disampaikan mantan Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ni’matullah Erde. Ia menilai terdapat kejanggalan serius dalam proses penyusunan anggaran tersebut. Menurutnya, pembahasan legislatif kala itu lebih terfokus pada program prioritas lain, khususnya pengembangan komoditas pisang cavendish.

“Seingat kami, pengadaan bibit nanas tidak pernah dibahas secara spesifik. Justru yang menjadi perhatian utama adalah program pengembangan pisang cavendish,” jelasnya.

Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sendiri disebut telah mengantongi sejumlah dokumen penting, termasuk risalah rapat Banggar dan draf APBD 2024. Dokumen ini menjadi dasar untuk menelusuri asal-usul munculnya anggaran yang dinilai “misterius” tersebut.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Soetarmi, membenarkan adanya pemeriksaan terhadap para mantan legislator. Ia menyebut, proses ini penting untuk mengungkap apakah terjadi pelanggaran prosedur dalam penganggaran.

“Pemeriksaan ini krusial untuk menggali mekanisme penganggaran bibit nanas dalam APBD. Dari empat pimpinan yang dipanggil, satu orang tidak hadir,” ujarnya.

Indikasi ‘Penumpang Gelap’ Anggaran

Tidak masuknya proyek tersebut dalam pembahasan resmi Banggar memunculkan dugaan adanya praktik “penumpang gelap” dalam penyusunan APBD. Jika benar penganggaran dilakukan tanpa proses legislatif yang semestinya, maka hal ini berpotensi melibatkan oknum di level teknis eksekutif maupun pihak lain yang memiliki akses dalam proses finalisasi anggaran.

Kasus yang kini dijuluki “Nanas Berduri” ini diprediksi akan berkembang lebih luas, seiring upaya penyidik menelusuri siapa pihak yang paling bertanggung jawab atas munculnya anggaran bernilai puluhan miliar rupiah tersebut.

Kesaksian para eks pimpinan DPRD Sulsel menjadi pintu masuk penting dalam mengurai simpul perkara, sekaligus menguji transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.

Continue Reading

Trending