Connect with us

Dollah Mando Hadiri Pelepasan Jenazah Kadis PSDA Sidrap

Published

on

Kitasulsel,Sidrap – Bupati Sidrap, H. Dollah Mando menghadiri prosesi pelepasan secara kedinasan jenazah Kadis PSDA Sidrap, Ir. H. Imran Abidin M.Si., Ahad (12/2/2023).

Pelepasan berlangsung di rumah duka, Kelurahan Majjeling, Kecamatan Maritengngae, tepatnya belakang Kantor DPRD Sidrap.

Acara turut dihadiri Ketua DPRD Sidrap, Ruslan, Dandim 1420 Sidrap, Letkol Inf Andika Ari Prihantoro, Kapolres Sidrap, AKBP Erwin Syah, Wakil Ketua DPRD, Kasman dan para kepala OPD.

Sekertaris Derah Kabupaten Sidrap, H. Basra selaku inspektur upacara pelepasan menyatakan, Pemkab Sidrap berduka cita sedalam-dalamnya atas berpulangnya Kadis PSDA, Imran Abidin.

“Semoga arwah Almarhum mendapat tempat yang layak di sisi Allah SWT Tuhan yang Maha Esa,” titurnya.

Usai pelepasan, jenazah Imran Abidin, diberangkatkan menuju Pekuburan Islam Lekkong, Kabupaten Enrekang untuk dimakamkan. Para pejabat Pemkab Sidrap turut mengantar almarhum ke tempat peristirahatan terakhirnya.

Imran Abidin wafat Sabtu (11/2/2023), di RS Wahidin Sudiro Husodo Majassar di usia 57 tahun. Ia meninggalkan seorang istri dan lima orang anak.

Mendiang Imran Abidin lahir di Lekkong, Kabupaten Enrekang 31 Desember 1966 silam. Ia diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada tahun 1992.

Selain menjabat Kepala Dinas PSDA Sidrap, sosok murah senyum ini juga merupakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Keluarga Massenrenpulu (DPD Hikma) Kabupaten Sidrap.(win)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

KPK Periksa Tujuh Bos Travel, Dalami Dugaan Korupsi Kuota Haji 2023–2024

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji tahun 2023–2024 dengan memeriksa sejumlah pimpinan biro travel secara maraton.

Pada Rabu (8/4/2026), penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap tujuh bos biro travel di dua lokasi berbeda, yakni di Jakarta dan wilayah Jawa Timur.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan kuota haji.

“Hari ini KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan tindak pidana terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024, total ada tujuh biro di dua tempat,” ujar Budi melalui pesan singkat.

Pemeriksaan di Dua Lokasi

Untuk lokasi pertama di Jawa Timur, pemeriksaan dilakukan di kantor BPKP Perwakilan Jawa Timur dengan menghadirkan empat saksi dari kalangan pimpinan biro travel.

Mereka yang diperiksa yakni NR selaku Direktur PT Al Madinah Mutiara Sunnah, FN selaku Direktur Utama PT Aliston Buana Wisata, NA selaku Direktur PT Barokah Dua Putri Mandiri, serta BK selaku Direktur PT Kamilah Wisata Muslim.

Sementara itu, di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, penyidik memeriksa tiga pimpinan biro travel lainnya, yakni HRA selaku Direktur PT Madani Prabu Jaya, AAB selaku Direktur Utama PT An Naba International, dan KS selaku Direktur PT Ananda Dar Al Haromain.

Pemeriksaan Berlanjut

Sehari sebelumnya, Selasa (7/4), KPK juga telah memanggil lima pimpinan biro travel haji dan umrah untuk diperiksa di Gedung Merah Putih. Namun, dari lima saksi yang dipanggil, hanya satu yang memenuhi panggilan.

Saksi yang hadir adalah CMH selaku Direktur PT Al Aqsha Jisru Dakwah dan Direktur PT Edipeni Travel. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami mekanisme pengisian kuota haji khusus yang berasal dari kuota tambahan.

“Saksi lainnya tidak hadir dan meminta penjadwalan ulang pemeriksaannya,” tambah Budi.

KPK menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan guna mengungkap secara menyeluruh dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan kuota haji, termasuk menelusuri peran pihak-pihak yang terlibat dalam proses distribusi kuota tambahan tersebut.

Continue Reading

Trending