Mardani Maming Divonis 10 Tahun Penjara dan Bayar Uang Pengganti Rp. 110 Miliar

Published

3 tahun ago

11 Februari 2023

Kitasulsel,Banjarmasin – Hakim PN Banjarmasin menjatuhkan vonis 10 tahun penjara pada matan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming dalam kasus suap izin pertambangan. Di samping itu, Maming juga dihukum membayar uang pengganti Rp 110 miliar.

“Menghukum terdakwa dengan 10 tahun penjara dan membayar uang pengganti sebesar Rp 110.604.731.752 (Rp 110 miliar),” kata hakim di PN Banjarmasin, Jumat (10/2/2023).

Uang pengganti itu harus dibayar oleh Maming dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan. Jika tidak dipenuhi, jaksa akan menyita harta benda milik Maming untuk dilelang.

Jika terdakwa tidak membayar dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, kata hakim, harta bendanya yang dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

“Dan jika terdakwa tidak mempunyai hartai benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 2 tahun,” tambah hakim.

Sebelumnya, eks Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming didakwa menerima hadiah atau imbalan berupa uang Rp 118 miliar. Jaksa penuntut umum (JPU) KPK menyebut uang itu berkaitan dengan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP).

JPU KPK mengungkapkan hal tersebut dalam sidang dakwaan Mardani Maming yang dilaksanakan secara hybrid di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, Kamis (10/11/2022). Uang itu diterima secara bertahap pada rentang waktu 20 Maret 2014-17 September 2022.

Jaksa menjelaskan uang tersebut diterima melalui PT Trans Surya Perkasa (PT TSP) dan PT Permata Abadi Raya (PT PAR). Kemudian, penerimaan juga dilakukan melalui Rois Sunandar selaku adik kandung Mardani Maming dan Muhammad Aliansyah dari Henry Soetio selaku Direktur PT Prolindo Cipta Nusantara (PT PCN) melalui PT Angsana Terminal Utara (PT ATU).

“Dengan total sejumlah Rp 118.754.731.752 atau sekitar jumlah tersebut. Terdakwa selaku Bupati Tanah Bumbu telah memerintahkan membuat dan menandatangani Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 296 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT Bangun Karya Pratama Lestari Nomor 545/103/IUPOP/D.PE/2010 kepada PT PCN,” lanjut Jaksa KPK saat membacakan dakwaan. (*)

NEWS

Tak Hanya Kebijakan, Anre Gurutta Pastikan Kenyamanan Santri Hingga Detail Terkecil

Published

17 menit ago

11 Februari 2026

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—WAJO – Ketua Umum Pondok Pesantren As’adiyah, AG. Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA, melakukan kunjungan ke sejumlah wilayah kampus Pondok Pesantren As’adiyah pada Selasa (11/2/2026). Kunjungan tersebut meliputi Kampus II Lapongkoda, Kampus III Macanang, serta Kampus IV Ma’had Aly.

Dalam agenda tersebut, Anre Gurutta didampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo, Ketua Yayasan PP As’adiyah Dr. H. Bunyamin M. Yapid, LC., MH., serta jajaran Pengurus Pusat Pondok Pesantren As’adiyah.

Rombongan meninjau langsung sejumlah lokasi yang dinilai memerlukan penataan ulang dan peningkatan sarana prasarana guna menunjang proses pendidikan dan pembinaan santri.

Peninjauan dilakukan dengan menyusuri setiap lingkup kawasan pesantren, mulai dari area gedung, ruang belajar, hingga fasilitas penunjang kegiatan santri. Dalam kesempatan tersebut, Anre Gurutta juga berdiskusi bersama arsitek yang dipercayainya terkait perencanaan tata kelola bangunan yang lebih strategis, representatif, dan berkelanjutan.

Menurut Anre Gurutta, penataan lingkungan dan bangunan pesantren harus dilakukan secara terarah dan visioner agar mampu mendukung kualitas pendidikan yang optimal. Ia menegaskan, setiap rencana perbaikan dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang Pondok Pesantren As’adiyah sebagai lembaga pendidikan Islam yang telah melahirkan banyak ulama dan tokoh bangsa.

Sementara itu, Ketua Yayasan PP As’adiyah, Dr. H. Bunyamin M. Yapid, LC., MH., yang turut mendampingi langsung kunjungan tersebut, menyampaikan bahwa peninjauan ini dilakukan untuk memastikan seluruh layanan pesantren berjalan sesuai standar kelayakan dan prosedural.

“Semua aspek, bahkan yang jarang menjadi sorotan kami di yayasan, menjadi perhatian beliau Anre Gurutta. Mulai dari dapur, kantin, hingga tempat tidur santri, semuanya beliau pastikan dalam kondisi layak. Begitu besar kepedulian beliau terhadap anak-anak santri kita,” ungkapnya.

Dr. Bunyamin juga menambahkan, di tengah kesibukan Anre Gurutta sebagai Menteri Agama RI, perhatian terhadap pesantren tidak pernah berkurang.

“Di sela-sela agenda kenegaraan yang padat, beliau selalu meluangkan waktu untuk pesantren. Bahkan dengan waktu istirahat yang sangat terbatas, beliau tetap hadir dan terlibat dalam berbagai kegiatan pesantren,” ujarnya.

Ia menambahkan, cabang-cabang PP As’adiyah yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia senantiasa diupayakan untuk dikunjungi secara berkala. Hal itu menjadi bentuk komitmen dan tanggung jawab moral Anre Gurutta dalam memastikan keberlangsungan pendidikan pesantren tetap terjaga kualitasnya.

Kunjungan tersebut diharapkan menjadi langkah awal percepatan penataan infrastruktur Pondok Pesantren As’adiyah agar semakin representatif, modern, serta tetap berakar kuat pada nilai-nilai tradisi keilmuan Islam yang menjadi ciri khas pesantren tersebut.