Fatmawati Rusdi Lepas Kontingen Sulsel Kemah Ukhuwah Nasional V di Cibubur Jakarta Timur
Kitasulsel, Makassar–-Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi melepas Kontingen SMP Islam Terpadu Ikhtiar untuk mengikuti Kemah Ukhuwah Nasional V yang berlangsung di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur.
Didampingi sejumlah pengurus Kwarcab Makassar, pelepasan Kontingen Sulawesi Selatan (Sulsel) itu berlangsung di SMP Islam Terpadu Ikhtiar, di Jalan Sunu, Sabtu (11/02/2023).
Kemah Ukhuwah Nasional 2023 ini digelar mulai 15-18 Februari di Bumi Perkemahan Cibubur dan diikuti kurang lebih 10.000 peserta dari berbagai daerah se-Indonesia dan perwakilan dari negara Asean.
Pada kesempatan itu, Fatmawati Rusdi yang juga Ketua Kwarcab Makassar melantik Pimpinan Satuan Komunitas Tingkat Cabang (Pinsakocab) Pramuka Sekolah Islam Terpadu (SIT) Makassar.
Fatmawati Rusdi merasa bahagia dengan pelantikan pengurus Pinsakocab Pramuka SIT Makassar. Terlebih saat ini kita dihadapi dengan krisis multidimensi.
Ada banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak hingga kasus inseks atau berhubungan sedarah yang ditemukan di Indonesia.
“Sehingga Pramuka sebagai gerakan pembentukan karakter anak bangsa bisa memberikan perubahan, mencegah agar kasus-kasus seperti ini tidak terjadi,” kata Fatmawati Rusdi.
Fatmawati Rusdi juga mengajak Majelis Pembimbing Gugus Depan (Mabigus) untuk menyusun program dan berkolaborasi dengan Pemkot Makassar guna meminimalisir kasus-kasus seperti itu.
“Undang DPPPA Makassar di sekolah-sekolah atau di komunitas terkait dengan bagaimana menghadapi persoalan ini,” imbaunya.
Kata Fatmawati Rusdi, Pinsakocab Sako Pramuka SIT bukan hanya wadah untuk bisa saling berkomunikasi tapi lebih dari itu.
Sehingga Pinsakocab Sako Pramuka SIT merupakan visi pembentukan karakter yang bertakwa, tangguh, dan tangkas.
“Tapi juga sebagai wadah untuk kita bisa berpikir langkah-langkah yang kita ambil untuk membentuk karakter anak bangsa,” ucapnya.
Ia juga mengucapkan selamat kepada Kontingen SMP Islam Terpadu Ikhtiar yang akan mengikuti Kemah Ukhuwah Nasional 2023 di Cibubur.
“Insya Allah mereka akan berangkat 13 Februari, dan mari kita berdoa semoga apa yang kita laksanakan bisa berjalan dengan lancar,” tutupnya.
Kitasulsel–JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji tahun 2023–2024 dengan memeriksa sejumlah pimpinan biro travel secara maraton.
Pada Rabu (8/4/2026), penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap tujuh bos biro travel di dua lokasi berbeda, yakni di Jakarta dan wilayah Jawa Timur.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan kuota haji.
“Hari ini KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan tindak pidana terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024, total ada tujuh biro di dua tempat,” ujar Budi melalui pesan singkat.
Pemeriksaan di Dua Lokasi
Untuk lokasi pertama di Jawa Timur, pemeriksaan dilakukan di kantor BPKP Perwakilan Jawa Timur dengan menghadirkan empat saksi dari kalangan pimpinan biro travel.
Mereka yang diperiksa yakni NR selaku Direktur PT Al Madinah Mutiara Sunnah, FN selaku Direktur Utama PT Aliston Buana Wisata, NA selaku Direktur PT Barokah Dua Putri Mandiri, serta BK selaku Direktur PT Kamilah Wisata Muslim.
Sementara itu, di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, penyidik memeriksa tiga pimpinan biro travel lainnya, yakni HRA selaku Direktur PT Madani Prabu Jaya, AAB selaku Direktur Utama PT An Naba International, dan KS selaku Direktur PT Ananda Dar Al Haromain.
Pemeriksaan Berlanjut
Sehari sebelumnya, Selasa (7/4), KPK juga telah memanggil lima pimpinan biro travel haji dan umrah untuk diperiksa di Gedung Merah Putih. Namun, dari lima saksi yang dipanggil, hanya satu yang memenuhi panggilan.
Saksi yang hadir adalah CMH selaku Direktur PT Al Aqsha Jisru Dakwah dan Direktur PT Edipeni Travel. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami mekanisme pengisian kuota haji khusus yang berasal dari kuota tambahan.
“Saksi lainnya tidak hadir dan meminta penjadwalan ulang pemeriksaannya,” tambah Budi.
KPK menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan guna mengungkap secara menyeluruh dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan kuota haji, termasuk menelusuri peran pihak-pihak yang terlibat dalam proses distribusi kuota tambahan tersebut.
-
Nasional10 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login