Unhas Hasilkan 1.202 Lulusan Baru pada Periode Wisuda Februari

Published

3 tahun ago

9 Februari 2023

Kitasulsel, Makassar—Universitas Hasanuddin kembali menyelenggarakan Wisuda Program Sarjana, Vokasi, Magister, Doktor, Spesialis dan Profesi untuk Periode Wisuda Februari. Pada Periode ini, Unhas menghasilkan 1.202 lulusan baru. Penyelenggaraan wisuda yang terbagi dalam dua sesi tersebut berlangsung mulai pukul 09.00 Wita secara luring di Baruga A.P. Pettarani Unhas, Kampus Tamalanrea, Makassar, Rabu (08/02).

Turut hadir Rektor Unhas (Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc), para Wakil Rektor, dekan di lingkup Unhas, Majelis Wali Amanat, dan Ketua Senat Akademik.

Rektor Unhas, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., menyampaikan ucapan selamat dan rasa bangga serta penghargaan kepada seluruh wisudawan yang telah berhasil menyelesaikan studinya di Unhas. Dalam sambutannya, Prof. JJ memberikan gambaran tentang prestasi Unhas dalam berbagai bidang.

Unhas terus berupaya untuk beyond the boundaries dengan menjadi perguruan tinggi yang unggul secara nasional dan global. Memiliki tujuan peningkatan kerjasama riset utamanya di ranah internasional.

“Banyak prestasi yang diraih Unhas sebagai wujud komitmen pengembangan diri dalam berbagai hal. Capaian ini seperti keberhasilan Unhas meraih penghargaan Terbaik II Indonesia’s SDGs Action Awards 2022 yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas) dalam acara Sustainable Development Goals (SDGs) Annual Conference 2022,” jelas Prof. JJ

Lebih lanjut, Prof. JJ mengatakan Unhas memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang berperan untuk mendukung tenaga kerja professional yang memiliki kompetensi di bidangnya. LSP Unhas terbuka bagi dosen dan mahasiswa yang ingin meraih sertifikasi kompetensi yang diperoleh dari pembelajaran berbasis uji kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja.

Secara umum, Unhas terus berupaya agar seluruh wisudawan terus berkarya, maju dan positif menyebar semangat pionir di masyarakat, serta senantiasa memiliki jiwa kepemimpinan, solidaritas, leadership, solidaritas, dan memberikan sumbangsih yang nyata bagi masyarakat. Sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik, Indonesia terus berbenah dan berupaya untuk menjadi yang terbaik bukan hanya di tingkat nasional namun juga mengglobal.

Adapun rata-rata IPK dan rata-rata lama studi pada wisuda periode Februari 2023 yakni :

– Program Sarjana : IPK 3,58, masa studi 4 tahun 5 bulan
– Program Profesi : IPK 3,85, masa studi 1 tahun 4 bulan
– Program Spesialis : IPK 3,84, masa studi 4 tahun 5 bulan
– Program Magister : IPK 3,85, masa studi 2 tahun 10 bulan
– Program Doktor : IPK 3,93, masa studi 4 tahun 5 bulan

Wisuda periode Februari 2023 terbagi dua sesi yakni pagi dan siang dengan total 1.202 Wisudawan, terdiri dari 441 wisudawan laki-laki (36,69%) dan 761 wisudawan perempuan (63,31%) dengan rincian jumlah wisudawan per jenjang pendidikan yaitu:

– Program Sarjana : 737 orang
– Program Spesialis : 33 orang
– Program Profesi : 136 orang
– Program Magister : 234 orang
– Program Doktor : 62 orang

Adapun jumlah wisudawan per fakultas diantaranya:

– FKM : 39 wisudawan
– Fakultas Kehutanan : 26 wisudawan
– Fakultas Peternakan : 30 wisudawan
– Fakultas Farmasi : 139 wisudawan
– Fakultas Keperawatan : 21 wisudawan
– Fakultas Teknik : 105 wisudawan
– FEB : 101 wisudawan
– Fakultas Pascasarjana : 41 wisudawan
– Fakultas IKP : 52 wisudawan
– Fakultas Ilmu Budaya : 41 wisudawan
– Fakultas Hukum : 132 wisudawan
– Fakultas Pertanian : 59 wisudawan
– Fakultas Isipol : 51 wisudawan
– Fakultas Kedokteran : 266 wisudawan
– FKG : 27 wisudawan
– Fakultas MIPA : 72 wisudawan

Acara wisuda berlangsung lancar dan khidmat hingga pukul 16.00 Wita. (*)

Luwu Timur

Potongan TBS Naik Jadi 4,5 Persen, Ketua Koperasi KIM: Petani Jangan Dijadikan Korban

Published

21 jam ago

11 Juni 2026

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—LUWU TIMUR – Kebijakan kenaikan potongan Tandan Buah Segar (TBS) yang diterapkan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Teguh Wira Pratama (TWP) menuai sorotan keras dari kalangan petani sawit. Potongan yang sebelumnya berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen kini disebut telah meningkat menjadi 4,5 persen, sehingga dinilai semakin membebani petani.

Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, secara tegas mengecam kebijakan tersebut karena dianggap tidak memiliki dasar yang jelas dan bertentangan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit.

Menurut Mudatsir, pemerintah pusat saat ini tengah mendorong perbaikan tata niaga dan peningkatan pendapatan petani melalui berbagai kebijakan strategis. Namun, di saat harga sawit mulai menunjukkan perbaikan, justru muncul kebijakan kenaikan potongan yang dinilai merugikan petani.

“Kami sangat menyayangkan keputusan PKS PT TWP yang menaikkan potongan TBS hingga 4,5 persen. Sampai hari ini, pihak pabrik tidak pernah menyampaikan secara terbuka dasar perhitungan maupun landasan kebijakan tersebut kepada petani maupun mitra koperasi,” tegas Mudatsir, Selasa (10/6/2026).

Ia menjelaskan, selama ini potongan TBS yang diberlakukan masih berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen. Namun, kenaikan menjadi 4,5 persen dianggap tidak wajar karena tidak disertai transparansi dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kenaikan ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan petani. Jangan sampai muncul anggapan bahwa kebijakan ini hanya akal-akalan untuk mengurangi harga yang diterima petani. Sebab, ketika harga sawit mulai membaik, justru potongan dinaikkan tanpa penjelasan yang jelas,” ujarnya.

Sebagai organisasi yang bermitra langsung dengan petani sawit, Koperasi KIM menyatakan keberatan atas kebijakan tersebut dan meminta agar setiap perubahan yang berdampak terhadap pendapatan petani dilakukan secara terbuka serta berdasarkan aturan yang jelas.

Mudatsir menilai kenaikan potongan sebesar 4,5 persen akan berdampak langsung terhadap berkurangnya pendapatan petani. Kondisi ini dinilai semakin memberatkan karena petani saat ini juga menghadapi tingginya biaya produksi, mulai dari harga pupuk, biaya perawatan kebun, hingga biaya operasional panen.

“Kebijakan ini sangat merugikan petani. Jika memang ada alasan teknis atau regulasi yang menjadi dasar kenaikan potongan, maka pihak pabrik wajib menyampaikan secara terbuka kepada publik. Transparansi adalah hal yang sangat penting agar tidak menimbulkan kecurigaan dan keresahan di kalangan petani,” katanya.

Koperasi KIM juga mendesak manajemen PKS PT TWP untuk segera memberikan penjelasan resmi terkait dasar hukum, metode perhitungan, serta alasan kenaikan potongan TBS tersebut. Selain itu, pihaknya meminta pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap kebijakan yang dinilai berpotensi merugikan petani.

“Kami berharap ada perhatian dari pemerintah daerah dan instansi terkait agar hak-hak petani tetap terlindungi. Jangan sampai petani menjadi pihak yang selalu menanggung beban dari setiap kebijakan yang tidak transparan,” tutup Mudatsir.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PKS PT Teguh Wira Pratama (TWP) belum memberikan keterangan resmi terkait alasan kenaikan potongan TBS hingga 4,5 persen tersebut.