Unhas Hasilkan 1.202 Lulusan Baru pada Periode Wisuda Februari

Published

3 tahun ago

9 Februari 2023

Kitasulsel, Makassar—Universitas Hasanuddin kembali menyelenggarakan Wisuda Program Sarjana, Vokasi, Magister, Doktor, Spesialis dan Profesi untuk Periode Wisuda Februari. Pada Periode ini, Unhas menghasilkan 1.202 lulusan baru. Penyelenggaraan wisuda yang terbagi dalam dua sesi tersebut berlangsung mulai pukul 09.00 Wita secara luring di Baruga A.P. Pettarani Unhas, Kampus Tamalanrea, Makassar, Rabu (08/02).

Turut hadir Rektor Unhas (Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc), para Wakil Rektor, dekan di lingkup Unhas, Majelis Wali Amanat, dan Ketua Senat Akademik.

Rektor Unhas, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., menyampaikan ucapan selamat dan rasa bangga serta penghargaan kepada seluruh wisudawan yang telah berhasil menyelesaikan studinya di Unhas. Dalam sambutannya, Prof. JJ memberikan gambaran tentang prestasi Unhas dalam berbagai bidang.

Unhas terus berupaya untuk beyond the boundaries dengan menjadi perguruan tinggi yang unggul secara nasional dan global. Memiliki tujuan peningkatan kerjasama riset utamanya di ranah internasional.

“Banyak prestasi yang diraih Unhas sebagai wujud komitmen pengembangan diri dalam berbagai hal. Capaian ini seperti keberhasilan Unhas meraih penghargaan Terbaik II Indonesia’s SDGs Action Awards 2022 yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas) dalam acara Sustainable Development Goals (SDGs) Annual Conference 2022,” jelas Prof. JJ

Lebih lanjut, Prof. JJ mengatakan Unhas memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang berperan untuk mendukung tenaga kerja professional yang memiliki kompetensi di bidangnya. LSP Unhas terbuka bagi dosen dan mahasiswa yang ingin meraih sertifikasi kompetensi yang diperoleh dari pembelajaran berbasis uji kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja.

Secara umum, Unhas terus berupaya agar seluruh wisudawan terus berkarya, maju dan positif menyebar semangat pionir di masyarakat, serta senantiasa memiliki jiwa kepemimpinan, solidaritas, leadership, solidaritas, dan memberikan sumbangsih yang nyata bagi masyarakat. Sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik, Indonesia terus berbenah dan berupaya untuk menjadi yang terbaik bukan hanya di tingkat nasional namun juga mengglobal.

Adapun rata-rata IPK dan rata-rata lama studi pada wisuda periode Februari 2023 yakni :

– Program Sarjana : IPK 3,58, masa studi 4 tahun 5 bulan
– Program Profesi : IPK 3,85, masa studi 1 tahun 4 bulan
– Program Spesialis : IPK 3,84, masa studi 4 tahun 5 bulan
– Program Magister : IPK 3,85, masa studi 2 tahun 10 bulan
– Program Doktor : IPK 3,93, masa studi 4 tahun 5 bulan

Wisuda periode Februari 2023 terbagi dua sesi yakni pagi dan siang dengan total 1.202 Wisudawan, terdiri dari 441 wisudawan laki-laki (36,69%) dan 761 wisudawan perempuan (63,31%) dengan rincian jumlah wisudawan per jenjang pendidikan yaitu:

– Program Sarjana : 737 orang
– Program Spesialis : 33 orang
– Program Profesi : 136 orang
– Program Magister : 234 orang
– Program Doktor : 62 orang

Adapun jumlah wisudawan per fakultas diantaranya:

– FKM : 39 wisudawan
– Fakultas Kehutanan : 26 wisudawan
– Fakultas Peternakan : 30 wisudawan
– Fakultas Farmasi : 139 wisudawan
– Fakultas Keperawatan : 21 wisudawan
– Fakultas Teknik : 105 wisudawan
– FEB : 101 wisudawan
– Fakultas Pascasarjana : 41 wisudawan
– Fakultas IKP : 52 wisudawan
– Fakultas Ilmu Budaya : 41 wisudawan
– Fakultas Hukum : 132 wisudawan
– Fakultas Pertanian : 59 wisudawan
– Fakultas Isipol : 51 wisudawan
– Fakultas Kedokteran : 266 wisudawan
– FKG : 27 wisudawan
– Fakultas MIPA : 72 wisudawan

Acara wisuda berlangsung lancar dan khidmat hingga pukul 16.00 Wita. (*)

NEWS

Kajian Diserahkan ke Kemendagri dan DPR, Usulan Luwu Raya Resmi Masuk Meja Pusat

Published

6 jam ago

17 April 2026

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL-JAKARTA—Upaya pembentukan Provinsi Luwu Raya memasuki babak penting. Kajian naskah akademik resmi diterima oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis, (16/4/2026) sebagai syarat utama pengusulan daerah otonomi baru.

Dokumen tersebut diterima melalui bagian administrasi untuk selanjutnya didaftarkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Sebelumnya, tim kecil bersama perwakilan pemerintah daerah di Tana Luwu, yakni Bupati Luwu Patahudding dan Wakil Wali Kota Palopo Ahmad Syarifuddin Daud telah melakukan audiensi dan diterima langsung oleh Dirjen Otonomi Daerah, Dr. Cheka Virgowansyah.

Tak hanya di Kemendagri, naskah akademik pembentukan Provinsi Luwu Raya juga telah lebih dulu diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Rabu (15/4/2026). Penyerahan berlangsung di Ruang Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Pimpinan Baleg DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengapresiasi kelengkapan dokumen yang disusun. Ia menilai kajian tersebut menunjukkan keseriusan daerah dalam mempersiapkan diri menjadi provinsi baru.

“Kita sudah menerima kajian yang sangat serius dan lengkap. Saya selalu mendorong pemekaran, tetapi harus pada daerah yang siap dan mampu mandiri. Luwu Raya saya nilai layak untuk itu,” ujarnya.

Sebelumnya, kajian tersebut juga secara resmi diserahkan oleh Tim Otonomi Daerah (IOTDA) kepada kepala daerah di Hotel Aloft South Jakarta, Rabu (15/4/2026). Wakil Wali Kota Palopo, Ahmad Syarifuddin Daud, menyampaikan apresiasi atas kerja tim penyusun yang telah merampungkan dokumen tersebut setelah melalui proses panjang selama kurang lebih satu tahun.

“Ini merupakan salah satu syarat penting untuk diajukan ke Kemendagri dan Komisi II DPR RI,” katanya.

Bupati Luwu, Patahudding, menambahkan bahwa penyusunan naskah akademik melibatkan sejumlah akademisi, di antaranya Prof. Muhadam Labolo, Dr. Agus Harahap, Dr. Ahmad Averus, Sutiyo, Ph.D, serta Dr. Ikhbaluddin.

Secara substansi, hasil kajian menunjukkan bahwa wilayah Luwu Raya dinilai “mampu” menjadi provinsi baru di Sulawesi Selatan dengan skor 410 berdasarkan indikator PP Nomor 78 Tahun 2007. Wilayah yang diusulkan mencakup Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, serta Kota Palopo.

Pemekaran ini diproyeksikan dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, mempercepat pelayanan publik, serta mendorong pemerataan pembangunan, meski tetap menghadapi tantangan fiskal.

Aspirasi Lama, Aksi Terus Bergulir

Wacana pembentukan Provinsi Luwu Raya bukanlah hal baru. Aspirasi ini telah lama diperjuangkan oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh adat, mahasiswa, hingga pemerintah daerah di wilayah Tana Luwu.

Dalam beberapa tahun terakhir, gelombang aksi demonstrasi kerap terjadi. Massa secara konsisten mendesak pemerintah pusat untuk membuka moratorium pemekaran daerah. Bahkan pada Januari hingga Februari 2026, aksi besar dilakukan dengan memblokade sejumlah jalur perbatasan di wilayah Luwu sebagai bentuk tekanan politik.

Aksi-aksi tersebut dilatarbelakangi oleh ketimpangan pembangunan, luasnya rentang kendali pemerintahan dari Provinsi Sulawesi Selatan, serta kebutuhan mendesak akan percepatan layanan publik di kawasan tersebut.

Selain aksi jalanan, dukungan juga terus menguat melalui deklarasi, forum diskusi, hingga penyusunan kajian akademik yang kini telah memasuki tahap formal di tingkat pusat.

Dengan masuknya dokumen ke Kemendagri dan DPR RI, harapan terbentuknya Provinsi Luwu Raya kian terbuka. Pemerintah daerah dan masyarakat kini menanti langkah lanjutan dari pemerintah pusat terkait kebijakan pemekaran daerah. (***)