Unhas Hasilkan 1.202 Lulusan Baru pada Periode Wisuda Februari

Published

3 tahun ago

9 Februari 2023

Kitasulsel, Makassar—Universitas Hasanuddin kembali menyelenggarakan Wisuda Program Sarjana, Vokasi, Magister, Doktor, Spesialis dan Profesi untuk Periode Wisuda Februari. Pada Periode ini, Unhas menghasilkan 1.202 lulusan baru. Penyelenggaraan wisuda yang terbagi dalam dua sesi tersebut berlangsung mulai pukul 09.00 Wita secara luring di Baruga A.P. Pettarani Unhas, Kampus Tamalanrea, Makassar, Rabu (08/02).

Turut hadir Rektor Unhas (Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc), para Wakil Rektor, dekan di lingkup Unhas, Majelis Wali Amanat, dan Ketua Senat Akademik.

Rektor Unhas, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., menyampaikan ucapan selamat dan rasa bangga serta penghargaan kepada seluruh wisudawan yang telah berhasil menyelesaikan studinya di Unhas. Dalam sambutannya, Prof. JJ memberikan gambaran tentang prestasi Unhas dalam berbagai bidang.

Unhas terus berupaya untuk beyond the boundaries dengan menjadi perguruan tinggi yang unggul secara nasional dan global. Memiliki tujuan peningkatan kerjasama riset utamanya di ranah internasional.

“Banyak prestasi yang diraih Unhas sebagai wujud komitmen pengembangan diri dalam berbagai hal. Capaian ini seperti keberhasilan Unhas meraih penghargaan Terbaik II Indonesia’s SDGs Action Awards 2022 yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas) dalam acara Sustainable Development Goals (SDGs) Annual Conference 2022,” jelas Prof. JJ

Lebih lanjut, Prof. JJ mengatakan Unhas memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang berperan untuk mendukung tenaga kerja professional yang memiliki kompetensi di bidangnya. LSP Unhas terbuka bagi dosen dan mahasiswa yang ingin meraih sertifikasi kompetensi yang diperoleh dari pembelajaran berbasis uji kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja.

Secara umum, Unhas terus berupaya agar seluruh wisudawan terus berkarya, maju dan positif menyebar semangat pionir di masyarakat, serta senantiasa memiliki jiwa kepemimpinan, solidaritas, leadership, solidaritas, dan memberikan sumbangsih yang nyata bagi masyarakat. Sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik, Indonesia terus berbenah dan berupaya untuk menjadi yang terbaik bukan hanya di tingkat nasional namun juga mengglobal.

Adapun rata-rata IPK dan rata-rata lama studi pada wisuda periode Februari 2023 yakni :

– Program Sarjana : IPK 3,58, masa studi 4 tahun 5 bulan
– Program Profesi : IPK 3,85, masa studi 1 tahun 4 bulan
– Program Spesialis : IPK 3,84, masa studi 4 tahun 5 bulan
– Program Magister : IPK 3,85, masa studi 2 tahun 10 bulan
– Program Doktor : IPK 3,93, masa studi 4 tahun 5 bulan

Wisuda periode Februari 2023 terbagi dua sesi yakni pagi dan siang dengan total 1.202 Wisudawan, terdiri dari 441 wisudawan laki-laki (36,69%) dan 761 wisudawan perempuan (63,31%) dengan rincian jumlah wisudawan per jenjang pendidikan yaitu:

– Program Sarjana : 737 orang
– Program Spesialis : 33 orang
– Program Profesi : 136 orang
– Program Magister : 234 orang
– Program Doktor : 62 orang

Adapun jumlah wisudawan per fakultas diantaranya:

– FKM : 39 wisudawan
– Fakultas Kehutanan : 26 wisudawan
– Fakultas Peternakan : 30 wisudawan
– Fakultas Farmasi : 139 wisudawan
– Fakultas Keperawatan : 21 wisudawan
– Fakultas Teknik : 105 wisudawan
– FEB : 101 wisudawan
– Fakultas Pascasarjana : 41 wisudawan
– Fakultas IKP : 52 wisudawan
– Fakultas Ilmu Budaya : 41 wisudawan
– Fakultas Hukum : 132 wisudawan
– Fakultas Pertanian : 59 wisudawan
– Fakultas Isipol : 51 wisudawan
– Fakultas Kedokteran : 266 wisudawan
– FKG : 27 wisudawan
– Fakultas MIPA : 72 wisudawan

Acara wisuda berlangsung lancar dan khidmat hingga pukul 16.00 Wita. (*)

NEWS

Mantan Jampidsus Tak Pakai Rompi Saat Ditahan, Gerindra: Jangan Ada Perlakuan Istimewa

Published

8 jam ago

25 Juli 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Proses penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang memasuki Rumah Tahanan (Rutan) KPK tanpa mengenakan rompi maupun borgol menjadi sorotan.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, menyoroti hal tersebut dan mengingatkan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Bimantoro yang merupakan Anggota Panja Tim Pengawas Komisi III mengatakan, perhatian utama dalam penegakan hukum seharusnya bukan hanya soal atribut tahanan, tetapi bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan secara transparan.

“Penegakan hukum tidak boleh memberikan kesan adanya perlakuan istimewa kepada siapa pun. Siapa pun yang telah berstatus tersangka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa ada standar yang berbeda dalam penanganan suatu perkara,” tegas Bimantoro.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum bergantung pada konsistensi dalam menjalankan prosedur. Karena itu, setiap proses hukum harus dilakukan secara objektif, profesional, dan tanpa diskriminasi.

“Yang paling penting adalah proses hukumnya berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel. Jangan ada perlakuan khusus yang dapat menimbulkan polemik atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujarnya.

Ia juga meminta seluruh aparat penegak hukum menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.

“Sebagai negara hukum, Indonesia harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap prosedur penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya keistimewaan bagi pihak tertentu,” tambahnya.

Bimantoro menegaskan Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum agar seluruh institusi penegak hukum bekerja secara profesional, akuntabel, dan menjunjung rasa keadilan.

“Jangan sampai persoalan administratif atau prosedural yang terlihat sederhana justru mencederai kepercayaan publik. Yang harus dikedepankan adalah profesionalitas, transparansi, dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara dalam proses penegakan hukum,” pungkasnya.