Sulsel Surplus Terbesar Nasional,Pupuk Dan Bibit Jadi Masalah Serius

Published

3 tahun ago

9 Februari 2023

Kitasulsel—-Makassar—Sulawesi Selatan menjadi penyumbang beras nasional terbesar alias surplus tertinggi nasional. Sementara DKI dan Jawa Barat terendah secara nasional.

Hal ini terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Nagara Institute, lembaga kajian politik dan pemerintahan berbasis di Jakarta dengan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar.

Akbar Faizal, Direktur Eksekutif Nagara Institute, pada narasi pembukanya memgungkapkan, pentingnya ketahanan pangan bagi negara dengan penduduk sebesar Indonesia.

“Kami mengambil inisiatif untuk meneliti pangan berikut problem yang dihadapi terutama oleh situasi rentannya dunia pangan menghadapi guncangan yang secara langsung maupun tak langsung berdampak pada kehidupan kebangsaan, termasuk dunia politik kita, ” ungkap Akbar.

Kerap terjadi Pemerintah tampak gamang dalam pengelolaan kepastian informasi tentang pangan. Akibatnya,angka dan data yang berbeda tersaji ke publik dan membingungkan masyarakat.

Keputusan Presiden membentuk badan baru yang khusus bertanggungjawab tentang pangan adalah langkah tepat. Kewenangan besar yang diberikan kepada Badan B
Pangan Nasional diharapkan menghentikan polemik tidak perlu tentang pangan sebab potensial mengguncang emosi publik.

Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Pangan Nasional, yang hadir langsung di Makassar khusus untuk acara ini memaparkan secara detil apa saja problem berikut langkah-langkah yang dilakukan badan baru ini. Meski baru berusia aetahun dengan anggaran hanya Rp 103 Miliar, Badan Pangan Nasional berhasil memetakan problem berikut beberapa terobososan di berbagai lini tugas. Salah satunya, menggandeng investor mengatasi problem distribusi dengan pembangunan pelabuhan khusus kerjasama Pemda NTB.

“75% produksi padi nasional atau sebesar 41,65 juta ton GKG atau sebesar 23,74 ton beras ini disumbangkan oleh tujuh provinsi dengan produksi padi tertinggi. Yakni Jatim, Jabar, Jateng, Sulsel, Sumsel, Lampung, dan Sumut,” ungkap Arief Prasetyo.

Ditambahkannya, walaupun ketujuh propinsi ini memiliki angka produksi yang tinggi, tetapi beberapa pmasih mengalami defisit beras karena memenuhi kebutuhan sendiri. Sementara untuk Sulawesi Selatan menjadi provinsi dengan surplus paling tinggi,” tuturnya.

Kepada para peserta FGD yang beeasal dari para pengambil kebijakan tingkat provinsi daerah serta komunitas pertanian seperti HKTI, asosiasi pedagang besar, Kelompok Tani Pemuda, hingga Bulog dan Biro Pusat Statistik (BPS) Arief menjabarkan perhitungan surplus/defisit produksi beras nasional hingga triwulan I tahun 2023.

“Berdasarkan data KSA BPS amatan Desember 2022 proyeksi produksi beras pada bulan Desember 2022 sebesar 1,14 juta ton, Januari 2023 mencapai 1,51 juta ton, dan Februari 2023 mencapai 3,25 juta ton,” jelasnya.

Sebelumnya, peneliti senior Nagara Institute, Uka Adi Karya yang juga dosen dan peneliti Universitas Indonesia menggambarkan situasi pangan yang terjadi di sektor Pertanian dan Pangan di Indonesia.

“Ada banyak problem yang menbutuhkan jawaban yang komprehensif yang diharapkan muncur dari FGD dan riset Nagara Institute ini yakni disparitas harga antar waktu, disparitas produksi antar wilayah, urbanisasi, alih fungsi lahan, kesejahteraan petani, degradasi kualitas tanah, produksi terpengaruh spesialisasi kebutuhan ekspor, dan konsumsi produk pangan impor yang meningkat,” ungkap Uka Adi Karya.

Muncul banyak gugatan dan argumen dari para peserta. Mulai dari isi UU Ketahanan pangan yang hanya tercakup pada tiga pilar. “Harusnya empat pilar yang semestinya dimediasi dalam UU ini yakni tentang sustainable sesuai hasil konferensi di Jeju, Korea Selatan,” kata Prof Ambo Ala, ahli pangan senior Unhas.

Keluhan datang dari Ketua HKTI Sulsel yang juga wakil bupati Soppeng, Lutfi Halide, yang menyebut pendapatan petani rata-rata dengan situasi yang ada hanya Rp 65 ribu/hari yang membuat masyarakat malas kembali ke pertanian khususnya generasi muda. Keluhan yg sama datang dari Ketua Pemuda Tani Sulsel Rahmat Samito.

Namun pupuk dan ketersediaan bibit menjadi problem paling serius dari para peserta. Mulai dari keterlambatan kehadiran pupuk, harga hingga risiko pada lingkungan secara lamban tapi pasti. “Kami bersyukur telah hadir pupuk super nano yang meningkatkan kapasitas produksi namun harganya masih tinggi,” ungkap Rahman, asisten pembangunan Kab Pinrang. Dalam hitungan Politani Pertanian Unhas, dibutuhkan 250 kg/Ha pupuk. Sementara saat ini, rata-rata masih pada angka 150 kg/Ha.

Acara yang berlangsung di Ruang Rapat A Gedung Rektorat, Kampus Unhas, Kota Makassar, ini juga dihadiri Ketua DPRD Sulsel dan para pejabat otoritas pangan Sulsel lainnya.

FGD ini adalah putaran kedua rangkaian kegiatan Nagara Institute setelah sebelumnya dilaksanakan di Bandung dan berikutnya di Palembang dan Jakarta. (*)

Kecamatan Biringkanaya

Ketua RT 01/RW 13 Bulurokeng Gencar Sosialisasikan Program Pemkot Makassar, Edukasi Pemilahan Sampah Dimulai dari Lingkungan Warga

Published

12 jam ago

19 Juli 2026

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—MAKASSAR – Komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan terus mendapat dukungan dari jajaran pemerintah di tingkat bawah. Salah satunya ditunjukkan oleh Ketua RT 01/RW 13, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Ishak, yang aktif menyosialisasikan program pemilahan dan pengelolaan sampah kepada masyarakat.

Dengan memasang papan informasi berisi tata cara pemilahan sampah serta turun langsung memberikan edukasi kepada warga, Ishak berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah semakin meningkat.

Tidak hanya berhenti pada sosialisasi, Ishak juga mengambil langkah nyata dengan menghadirkan tempat pembuangan sampah rumahan (teba) sebagai solusi awal dalam mendukung sistem pengelolaan sampah di lingkungan RT 01. Langkah tersebut diharapkan mampu memudahkan warga membuang sampah sesuai kategori sekaligus mengurangi penumpukan sampah yang berpotensi mencemari lingkungan.

Menurut Ishak, keberhasilan program pemerintah tidak hanya bergantung pada kebijakan yang dibuat, tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut dapat dieksekusi hingga ke tingkat RT dan RW.

“Ini adalah arahan dari atas. Sebagai RT, kami hanya mengeksekusinya dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Kami bersyukur masyarakat di Komplek Perumahan Villa Mutiara Cluster Lestari, khususnya RT 01, sangat membantu kami dalam menjalankan program dari kelurahan,” ujar Ishak.

Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara Pemerintah Kota Makassar, Kecamatan Biringkanaya, Kelurahan Bulurokeng hingga perangkat RT/RW menjadi kunci keberhasilan dalam membangun budaya masyarakat yang peduli terhadap kebersihan lingkungan.

Menurutnya, RT merupakan ujung tombak pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, berbagai program pemerintah harus diterjemahkan menjadi aksi nyata yang mudah dipahami dan dilaksanakan oleh warga.

Melalui edukasi yang terus dilakukan, Ishak berharap masyarakat tidak hanya mengetahui cara memilah sampah organik, anorganik, dan residu, tetapi juga menjadikan kebiasaan tersebut sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

Semangat gotong royong yang ditunjukkan warga RT 01 menjadi bukti bahwa program pemerintah akan berjalan optimal apabila mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Lingkungan yang bersih, sehat, dan tertata bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

Dengan sinergi yang terus terjalin antara pemerintah dan warga, RT 01/RW 13 Kelurahan Bulurokeng diharapkan dapat menjadi contoh lingkungan yang berhasil mengimplementasikan program pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat, sekaligus mendukung terwujudnya Kota Makassar yang semakin bersih, sehat, dan berkelanjutan.