Sulsel Surplus Terbesar Nasional,Pupuk Dan Bibit Jadi Masalah Serius

Published

3 tahun ago

9 Februari 2023

Kitasulsel—-Makassar—Sulawesi Selatan menjadi penyumbang beras nasional terbesar alias surplus tertinggi nasional. Sementara DKI dan Jawa Barat terendah secara nasional.

Hal ini terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Nagara Institute, lembaga kajian politik dan pemerintahan berbasis di Jakarta dengan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar.

Akbar Faizal, Direktur Eksekutif Nagara Institute, pada narasi pembukanya memgungkapkan, pentingnya ketahanan pangan bagi negara dengan penduduk sebesar Indonesia.

“Kami mengambil inisiatif untuk meneliti pangan berikut problem yang dihadapi terutama oleh situasi rentannya dunia pangan menghadapi guncangan yang secara langsung maupun tak langsung berdampak pada kehidupan kebangsaan, termasuk dunia politik kita, ” ungkap Akbar.

Kerap terjadi Pemerintah tampak gamang dalam pengelolaan kepastian informasi tentang pangan. Akibatnya,angka dan data yang berbeda tersaji ke publik dan membingungkan masyarakat.

Keputusan Presiden membentuk badan baru yang khusus bertanggungjawab tentang pangan adalah langkah tepat. Kewenangan besar yang diberikan kepada Badan B
Pangan Nasional diharapkan menghentikan polemik tidak perlu tentang pangan sebab potensial mengguncang emosi publik.

Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Pangan Nasional, yang hadir langsung di Makassar khusus untuk acara ini memaparkan secara detil apa saja problem berikut langkah-langkah yang dilakukan badan baru ini. Meski baru berusia aetahun dengan anggaran hanya Rp 103 Miliar, Badan Pangan Nasional berhasil memetakan problem berikut beberapa terobososan di berbagai lini tugas. Salah satunya, menggandeng investor mengatasi problem distribusi dengan pembangunan pelabuhan khusus kerjasama Pemda NTB.

“75% produksi padi nasional atau sebesar 41,65 juta ton GKG atau sebesar 23,74 ton beras ini disumbangkan oleh tujuh provinsi dengan produksi padi tertinggi. Yakni Jatim, Jabar, Jateng, Sulsel, Sumsel, Lampung, dan Sumut,” ungkap Arief Prasetyo.

Ditambahkannya, walaupun ketujuh propinsi ini memiliki angka produksi yang tinggi, tetapi beberapa pmasih mengalami defisit beras karena memenuhi kebutuhan sendiri. Sementara untuk Sulawesi Selatan menjadi provinsi dengan surplus paling tinggi,” tuturnya.

Kepada para peserta FGD yang beeasal dari para pengambil kebijakan tingkat provinsi daerah serta komunitas pertanian seperti HKTI, asosiasi pedagang besar, Kelompok Tani Pemuda, hingga Bulog dan Biro Pusat Statistik (BPS) Arief menjabarkan perhitungan surplus/defisit produksi beras nasional hingga triwulan I tahun 2023.

“Berdasarkan data KSA BPS amatan Desember 2022 proyeksi produksi beras pada bulan Desember 2022 sebesar 1,14 juta ton, Januari 2023 mencapai 1,51 juta ton, dan Februari 2023 mencapai 3,25 juta ton,” jelasnya.

Sebelumnya, peneliti senior Nagara Institute, Uka Adi Karya yang juga dosen dan peneliti Universitas Indonesia menggambarkan situasi pangan yang terjadi di sektor Pertanian dan Pangan di Indonesia.

“Ada banyak problem yang menbutuhkan jawaban yang komprehensif yang diharapkan muncur dari FGD dan riset Nagara Institute ini yakni disparitas harga antar waktu, disparitas produksi antar wilayah, urbanisasi, alih fungsi lahan, kesejahteraan petani, degradasi kualitas tanah, produksi terpengaruh spesialisasi kebutuhan ekspor, dan konsumsi produk pangan impor yang meningkat,” ungkap Uka Adi Karya.

Muncul banyak gugatan dan argumen dari para peserta. Mulai dari isi UU Ketahanan pangan yang hanya tercakup pada tiga pilar. “Harusnya empat pilar yang semestinya dimediasi dalam UU ini yakni tentang sustainable sesuai hasil konferensi di Jeju, Korea Selatan,” kata Prof Ambo Ala, ahli pangan senior Unhas.

Keluhan datang dari Ketua HKTI Sulsel yang juga wakil bupati Soppeng, Lutfi Halide, yang menyebut pendapatan petani rata-rata dengan situasi yang ada hanya Rp 65 ribu/hari yang membuat masyarakat malas kembali ke pertanian khususnya generasi muda. Keluhan yg sama datang dari Ketua Pemuda Tani Sulsel Rahmat Samito.

Namun pupuk dan ketersediaan bibit menjadi problem paling serius dari para peserta. Mulai dari keterlambatan kehadiran pupuk, harga hingga risiko pada lingkungan secara lamban tapi pasti. “Kami bersyukur telah hadir pupuk super nano yang meningkatkan kapasitas produksi namun harganya masih tinggi,” ungkap Rahman, asisten pembangunan Kab Pinrang. Dalam hitungan Politani Pertanian Unhas, dibutuhkan 250 kg/Ha pupuk. Sementara saat ini, rata-rata masih pada angka 150 kg/Ha.

Acara yang berlangsung di Ruang Rapat A Gedung Rektorat, Kampus Unhas, Kota Makassar, ini juga dihadiri Ketua DPRD Sulsel dan para pejabat otoritas pangan Sulsel lainnya.

FGD ini adalah putaran kedua rangkaian kegiatan Nagara Institute setelah sebelumnya dilaksanakan di Bandung dan berikutnya di Palembang dan Jakarta. (*)

DISKOMINFO KAB SIDRAP

Tampil Ikonik “Makkanyareng” di Pesta Pernikahan, Bupati SAR Tegaskan: Pemimpin Milik Semua

Published

1 jam ago

6 April 2026

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—SIDRAP — Sosok Syaharuddin Alrif kembali mencuri perhatian publik saat tampil ikonik dalam balutan tradisi lokal “Makkanyareng” di sebuah pesta pernikahan di Desa Otting, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Minggu (5/4/2026).

Di tengah derasnya arus modernisasi, orang nomor satu di Bumi Nene Mallomo itu memilih menanggalkan atribut formal pejabat dan tampil menyatu dengan tradisi. Ia menunggang kuda menuju lokasi acara, menyusuri jalanan desa yang dipadati warga dengan penuh antusias.

Momen tersebut bukan sekadar penampilan simbolik. Dalam tradisi Bugis, “Makkanyareng”—yang identik dengan kuda—merepresentasikan ketangkasan, kehormatan, serta keberanian. Kehadiran bupati di atas pelana menjadi pesan kuat bahwa pemimpin tidak hanya hadir secara administratif, tetapi juga secara kultural dan emosional di tengah masyarakat.

“Ini bukan sekadar seremoni. Ini tentang menjaga identitas dan memperlihatkan bahwa pemimpin adalah bagian dari masyarakatnya,” ujar salah satu tokoh adat yang turut menyaksikan prosesi tersebut.

Dalam suasana pesta pernikahan anak dari Wa Pacinongi dan cucu Wa Gilingeng itu, Syaharuddin Alrif tampak mengenakan busana khas dengan penuh kharisma. Ia menyapa warga, menebar senyum, dan berbaur tanpa sekat, memperlihatkan kedekatan yang jarang ditemui dalam konteks formal pemerintahan.

Menjaga Marwah di Atas Pelana

Kehadiran bupati di atas kuda juga dimaknai sebagai bentuk menjaga marwah kepemimpinan. Dalam filosofi Bugis, seorang pemimpin sejati tidak boleh tercerabut dari akar budaya yang membesarkannya.

Langkah tersebut menjadi refleksi bahwa kemajuan daerah tidak harus mengorbankan nilai-nilai tradisi. Justru, dengan menghidupkan kembali kearifan lokal, identitas daerah dapat diperkuat di tengah globalisasi.

Pesan untuk Generasi Muda

Lebih dari sekadar atraksi budaya, penampilan ini membawa pesan penting bagi generasi muda di Sidrap. Di tengah penetrasi budaya luar yang begitu cepat melalui teknologi digital, figur pemimpin yang tampil membumi dan menjunjung tinggi tradisi menjadi contoh nyata tentang pentingnya menjaga jati diri.

Warga yang memadati lokasi tidak menyia-nyiakan momen tersebut. Banyak yang mengabadikan kehadiran bupati sebagai simbol kebanggaan daerah—sebuah narasi bahwa Sidrap bukan hanya bergerak maju, tetapi juga tetap berakar kuat pada nilai-nilai leluhur.

Simbol Pemimpin untuk Semua

Acara yang dihadiri berbagai tokoh masyarakat dan adat itu menjadi ruang silaturahmi yang hangat. Kehadiran Syaharuddin Alrif dengan gaya “Makkanyareng” seolah menegaskan satu pesan penting: pemimpin bukan milik kelompok tertentu, melainkan milik seluruh masyarakat.

Di atas pelana kuda, ia tidak hanya tampil sebagai kepala daerah, tetapi sebagai representasi identitas kolektif masyarakat Sidrap—menyatukan masa lalu, masa kini, dan masa depan dalam satu langkah yang penuh makna.

Hingga acara berakhir, suasana tetap semarak. Momen ini menjadi pengingat bahwa di tengah modernitas, nilai-nilai budaya tetap memiliki tempat istimewa dalam kepemimpinan—dan justru menjadi kekuatan utama dalam membangun daerah.