Sulsel Surplus Terbesar Nasional,Pupuk Dan Bibit Jadi Masalah Serius

Published

3 tahun ago

9 Februari 2023

Kitasulsel—-Makassar—Sulawesi Selatan menjadi penyumbang beras nasional terbesar alias surplus tertinggi nasional. Sementara DKI dan Jawa Barat terendah secara nasional.

Hal ini terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Nagara Institute, lembaga kajian politik dan pemerintahan berbasis di Jakarta dengan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar.

Akbar Faizal, Direktur Eksekutif Nagara Institute, pada narasi pembukanya memgungkapkan, pentingnya ketahanan pangan bagi negara dengan penduduk sebesar Indonesia.

“Kami mengambil inisiatif untuk meneliti pangan berikut problem yang dihadapi terutama oleh situasi rentannya dunia pangan menghadapi guncangan yang secara langsung maupun tak langsung berdampak pada kehidupan kebangsaan, termasuk dunia politik kita, ” ungkap Akbar.

Kerap terjadi Pemerintah tampak gamang dalam pengelolaan kepastian informasi tentang pangan. Akibatnya,angka dan data yang berbeda tersaji ke publik dan membingungkan masyarakat.

Keputusan Presiden membentuk badan baru yang khusus bertanggungjawab tentang pangan adalah langkah tepat. Kewenangan besar yang diberikan kepada Badan B
Pangan Nasional diharapkan menghentikan polemik tidak perlu tentang pangan sebab potensial mengguncang emosi publik.

Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Pangan Nasional, yang hadir langsung di Makassar khusus untuk acara ini memaparkan secara detil apa saja problem berikut langkah-langkah yang dilakukan badan baru ini. Meski baru berusia aetahun dengan anggaran hanya Rp 103 Miliar, Badan Pangan Nasional berhasil memetakan problem berikut beberapa terobososan di berbagai lini tugas. Salah satunya, menggandeng investor mengatasi problem distribusi dengan pembangunan pelabuhan khusus kerjasama Pemda NTB.

“75% produksi padi nasional atau sebesar 41,65 juta ton GKG atau sebesar 23,74 ton beras ini disumbangkan oleh tujuh provinsi dengan produksi padi tertinggi. Yakni Jatim, Jabar, Jateng, Sulsel, Sumsel, Lampung, dan Sumut,” ungkap Arief Prasetyo.

Ditambahkannya, walaupun ketujuh propinsi ini memiliki angka produksi yang tinggi, tetapi beberapa pmasih mengalami defisit beras karena memenuhi kebutuhan sendiri. Sementara untuk Sulawesi Selatan menjadi provinsi dengan surplus paling tinggi,” tuturnya.

Kepada para peserta FGD yang beeasal dari para pengambil kebijakan tingkat provinsi daerah serta komunitas pertanian seperti HKTI, asosiasi pedagang besar, Kelompok Tani Pemuda, hingga Bulog dan Biro Pusat Statistik (BPS) Arief menjabarkan perhitungan surplus/defisit produksi beras nasional hingga triwulan I tahun 2023.

“Berdasarkan data KSA BPS amatan Desember 2022 proyeksi produksi beras pada bulan Desember 2022 sebesar 1,14 juta ton, Januari 2023 mencapai 1,51 juta ton, dan Februari 2023 mencapai 3,25 juta ton,” jelasnya.

Sebelumnya, peneliti senior Nagara Institute, Uka Adi Karya yang juga dosen dan peneliti Universitas Indonesia menggambarkan situasi pangan yang terjadi di sektor Pertanian dan Pangan di Indonesia.

“Ada banyak problem yang menbutuhkan jawaban yang komprehensif yang diharapkan muncur dari FGD dan riset Nagara Institute ini yakni disparitas harga antar waktu, disparitas produksi antar wilayah, urbanisasi, alih fungsi lahan, kesejahteraan petani, degradasi kualitas tanah, produksi terpengaruh spesialisasi kebutuhan ekspor, dan konsumsi produk pangan impor yang meningkat,” ungkap Uka Adi Karya.

Muncul banyak gugatan dan argumen dari para peserta. Mulai dari isi UU Ketahanan pangan yang hanya tercakup pada tiga pilar. “Harusnya empat pilar yang semestinya dimediasi dalam UU ini yakni tentang sustainable sesuai hasil konferensi di Jeju, Korea Selatan,” kata Prof Ambo Ala, ahli pangan senior Unhas.

Keluhan datang dari Ketua HKTI Sulsel yang juga wakil bupati Soppeng, Lutfi Halide, yang menyebut pendapatan petani rata-rata dengan situasi yang ada hanya Rp 65 ribu/hari yang membuat masyarakat malas kembali ke pertanian khususnya generasi muda. Keluhan yg sama datang dari Ketua Pemuda Tani Sulsel Rahmat Samito.

Namun pupuk dan ketersediaan bibit menjadi problem paling serius dari para peserta. Mulai dari keterlambatan kehadiran pupuk, harga hingga risiko pada lingkungan secara lamban tapi pasti. “Kami bersyukur telah hadir pupuk super nano yang meningkatkan kapasitas produksi namun harganya masih tinggi,” ungkap Rahman, asisten pembangunan Kab Pinrang. Dalam hitungan Politani Pertanian Unhas, dibutuhkan 250 kg/Ha pupuk. Sementara saat ini, rata-rata masih pada angka 150 kg/Ha.

Acara yang berlangsung di Ruang Rapat A Gedung Rektorat, Kampus Unhas, Kota Makassar, ini juga dihadiri Ketua DPRD Sulsel dan para pejabat otoritas pangan Sulsel lainnya.

FGD ini adalah putaran kedua rangkaian kegiatan Nagara Institute setelah sebelumnya dilaksanakan di Bandung dan berikutnya di Palembang dan Jakarta. (*)

Pemkot Makassar

Wakil Wali Kota Makassar Terima Audiensi UNIFA, Dukung Pelaksanaan KKN Berdampak 2026

Published

23 jam ago

29 Mei 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR — Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menerima audiensi dari Universitas Fajar (UNIFA) terkait rencana pelaksanaan Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Berdampak Tahun 2026 yang mengusung konsep pemberdayaan, inovasi, dan keberlanjutan.

Audiensi tersebut berlangsung di Ruang Rapat Wakil Wali Kota Makassar, Kantor Wali Kota Makassar, Jalan Ahmad Yani No. 2 Makassar, Jumat (29/5/2026).

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara dunia akademik dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan serta pemberdayaan masyarakat melalui program pengabdian mahasiswa.

Dalam kesempatan itu, pihak Universitas Fajar memaparkan rencana pelaksanaan KKN Berdampak 2026 yang akan melibatkan sebanyak 75 mahasiswa dan dilaksanakan di sejumlah wilayah di Kota Makassar.

Program tersebut dirancang untuk mendukung berbagai program sosial kemasyarakatan Pemerintah Kota Makassar dengan melibatkan mahasiswa secara langsung dalam kegiatan edukasi, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan inovasi berbasis kebutuhan warga.

Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menyampaikan apresiasi atas inisiatif dan komitmen Universitas Fajar dalam menghadirkan program pengabdian masyarakat yang dinilai sejalan dengan arah pembangunan Kota Makassar.

Menurutnya, keberadaan mahasiswa melalui program KKN memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah mengedukasi masyarakat sekaligus mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas daerah.

“Pemerintah Kota Makassar tentu mengapresiasi dan mendukung kegiatan ini. Kehadiran mahasiswa melalui program KKN diharapkan dapat membantu mengedukasi masyarakat sekaligus mendukung berbagai program prioritas yang telah berjalan di Kota Makassar,” ujar Aliyah Mustika Ilham.

Ia menilai kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah menjadi langkah penting dalam membangun sumber daya manusia yang lebih aktif, inovatif, dan peduli terhadap persoalan sosial di lingkungan masyarakat.

Selain itu, Aliyah juga memberikan sejumlah masukan terkait pola penempatan mahasiswa peserta KKN agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Ia menyarankan agar para peserta KKN dibagi dan ditempatkan di tiga kecamatan berbeda sehingga jangkauan program pengabdian dapat lebih luas dan koordinasi lapangan menjadi lebih optimal.

“Kalau dibagi sekitar 25 mahasiswa di setiap kecamatan, tentu pelaksanaan program akan lebih maksimal dan koordinasinya juga lebih mudah,” katanya.

Menurut Aliyah, pembagian wilayah tersebut juga akan membantu mahasiswa memahami karakteristik sosial masyarakat di masing-masing kecamatan sekaligus memperluas dampak program yang dijalankan.

Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Makassar, Haidil Adha, menjelaskan bahwa mahasiswa peserta KKN nantinya diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung berbagai program prioritas Pemerintah Kota Makassar.

Beberapa program yang dapat didukung mahasiswa antara lain urban farming, pengembangan creative hub, penanganan sampah, edukasi lingkungan, hingga berbagai program pemberdayaan masyarakat berbasis inovasi.

“Adik-adik mahasiswa diharapkan mampu menjadi bagian dari solusi dan ikut berkontribusi dalam mendukung program prioritas pemerintah di wilayah,” ungkap Haidil Adha.

Ia menilai keterlibatan mahasiswa dalam program-program sosial dan pemberdayaan akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi pengembangan kapasitas mahasiswa itu sendiri.

Dengan turun langsung ke lapangan, mahasiswa diharapkan mampu memahami persoalan masyarakat secara nyata sekaligus menghadirkan solusi kreatif yang aplikatif dan berkelanjutan.

Di sisi lain, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Makassar, Fathur Rahim, juga menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan KKN Berdampak 2026 tersebut.

Menurutnya, Pemerintah Kota Makassar siap melakukan koordinasi lintas sektor guna memastikan kegiatan mahasiswa berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat di lokasi pengabdian.

“Kami siap mendukung dan melakukan koordinasi agar pelaksanaan KKN berjalan baik di lapangan,” ujarnya.

Turut mendampingi Wakil Wali Kota Makassar dalam audiensi tersebut, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Fathur Rahim, Kepala BRIDA Kota Makassar Haidil Adha, serta Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Achi Soleman yang diwakili Kepala Seksi Sarana Bidang PAUD, Arwinah.

Sementara dari pihak Universitas Fajar hadir Deputi Rektor I Bidang Akademik dan Kerja Sama, Ismail Marzuki, Deputi Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Muhammad Bisyri, Ketua IPPM Wahyu, serta staf pusat karier, Mirawati.

Audiensi tersebut diharapkan menjadi langkah awal penguatan kolaborasi antara Pemerintah Kota Makassar dan perguruan tinggi dalam menciptakan program pengabdian masyarakat yang lebih inovatif, solutif, dan berdampak nyata bagi pembangunan kota.

Melalui program KKN Berdampak 2026, mahasiswa tidak hanya menjalankan kewajiban akademik, tetapi juga diharapkan mampu menjadi agen perubahan sosial yang aktif membantu pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungan sekitar.