Connect with us

Sinergi TPID Sulsel – DKI Dalam Pengendalin Inflasi Daerah Capacity Building TPID Sulsel 2023

Published

on

kitasulsel, Makassar,–Jelang Ramadhan ,Idul Fitri dan Libur lebaran 2023 nanti, TPID Sulsel , Bank Indonesia akan terus berkolaborasi dengan toko retail untuk mendukung pasar murah.

Tim Pengendalian inflasi Daerah (TPID) Sulsel menyelenggarakan Capacity Building pada tanggal 1-2 Februari 2023 di DKI Jakarta diikuti oleh perwakilan TPID Provinsi dan Kab/Kota. Kegiatan capacity building Sulsel dipimpin langsung oleh M. Ichsan Mustari (Asisten II Ekonomi dan Pembangunan) selaku Sekretaris I TPID Sulsel dan diikuti oleh Perwakilan Pimpinan Kantor Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Staff Ahli Gubernur, Plt. Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan, Pimwil Bulog Divre Sulselbar, Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Peternakan, Kepala Dinas Kelautan Perikanan, dan anggota TPID Provinsi/Kab/Kota lainnya baik yang wilayahnya menjadi juara yaitu TPID Provinsi Sulsel maupun nominasi dalam TPID Award 2022 yang lalu yaitu TPID Kota Makassar, Kota Pare-pare, Kab. Pangkep dan Kab. Kep. Selayar. TPID Kota Pare-pare dihadiri langsung oleh Walikota Pare-Pare dan Asisten II Ekonomi Kota Pare-Pare. TPID Kab. Kep. Selayar dihadiri oleh Wakil Bupati Kep. Selayar dan Kabag Perekonomian Kep. Selayar. Sementara Kab. Pangkep diwakili oleh Kabag Perekonomian dan Staf Ahli Walikota. Kota Makassar diwakili oleh Sekda, Staf Ahli dan Direktur Teknik dan Perpasaran PD Pasar Makassar.

Kegiatan Capacity Building TPID Sulsel 2023 yang difasilitasi oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan ini bertujuan untuk memperkuat strategi pengendalian inflasi daerah dan apresiasi pencapaian TPID Terbaik pada TPID Award 2022 melalui pengembangan kapabilitas penanggung jawab TPID di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, Capacity Building juga merupakan langkah koordinasi strategi pengendalian inflasi 2023 melalui studi komparatif dengan TPID DKI Jakarta yang memiliki pengalaman yang luas dan inovasi yang beragam dalam pengendalian inflasi. Berbagai insight dan informasi yang didapatkan selama Capacity Building menjadi modal penting bagi TPID Sulsel dalam penguatan program pengendalian inflasi guna mengantisipasi berbagai risiko yang diperkirakan masih cukup tinggi di sepanjang tahun 2023.

Kegiatan Capacity Building diawali dengan sharing session bersama TPID DKI Jakarta yang diisi secara langsung oleh Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan DKI Jakarta, Direktur Utama PT. Food Station, Direktur Perkulakan Retail PD Pasar Jaya. Beberapa pembahasan utama strategi pengendalian inflasi yang dipaparkan a.l: 1.) Model Kerjasama Antar Daerah (KAD) dan pengaturan pasokan melalui sinergi BUMD pangan DKI Jakarta (Pasar Jaya, Food Station dan Dharma Jaya); 2.) Penanganan dampak inflasi melalui subsidi bahan pangan ; dan 3.) Mekanisme koordinasi forum TPID.

Pada hari berikutnya, TPID Sulsel melakukan kunjungan lapangan ke PT. Food Station untuk mempelajari secara langsung sentra pengolahan dan distribusi beras dan PD Pasar Jaya untuk mendalami pengelolaan pasar induk terutama untuk komoditas hortikultura. TPID Sulsel selanjutnya berkunjung ke BAKTI Kominfo yang diterima langsung oleh Direktur LTI BAKTI Kominfo. Pada saat kunjungan ke BAKTI Kominfo, tim TPID Sulsel memahami pentingnya peran kolaborasi Pemerintah Pusat, Daerah dan Penyedia Infrastruktur IT dalam mendorong digitalisasi untuk mendukung kelancaran distribusi bahan pangan sekaligus memperluas akses jaringan internet di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan diakhiri dengan kunjungan ke PT. Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) yang diterima langsung oleh Direktur Corporate Affairs dengan pembahasan utama potensi sinergi keterlibatan toko retail dalam pengendalian inflasi di Sulsel.

Kedepan, TPID Sulsel akan terus berkomitmen dalam berinovasi mengimplementasikan solusi pengendalian inflasi secara lebih komprehensif. Sebagai persiapan menjelang Idul Fitri dan Libur lebaran 2023 nanti, TPID Sulsel termasuk Bank Indonesia akan terus berkolaborasi dengan toko retail untuk mendukung pasar murah dan mendorong keterlibatan UMKM dalam kegiatan pengendalian inflasi sehingga stabilitas harga dapat terus dijaga baik di tingkat Provinsi maupun Kab/Kota. (My)

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Luwu Timur

Gagal Move On, Anggota DPRD Lutim Sarkawi Hamid Kembali Kritik Kebijakan Bupati Irwan Bachri Syam

Published

on

KITASULSEL—LUWU TIMUR – Dinamika politik di Kabupaten Luwu Timur kembali memanas. Anggota DPRD Luwu Timur, Sarkawi Hamid, melontarkan kritik terhadap kebijakan Bupati Irwan Bachri Syam yang mengundur pelaksanaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Luwu Timur dari tanggal 3 Mei ke 10 Mei 2025. Kritik tersebut dinilai sejumlah kalangan sebagai bentuk ketidakmampuan Sarkawi untuk move on dari peristiwa politik masa lalu.

Pemkab Luwu Timur menjelaskan bahwa pengunduran jadwal HUT bukan tanpa alasan. Tahun ini, perayaan HUT direncanakan akan berlangsung lebih meriah dari tahun-tahun sebelumnya karena akan dihadiri oleh tiga gubernur dari provinsi tetangga, yaitu Gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur Sulawesi Tengah, dan Gubernur Sulawesi Tenggara. Kehadiran tiga kepala daerah tersebut tentu membutuhkan koordinasi dan persiapan yang lebih matang.

Namun, Sarkawi Hamid menilai keputusan Bupati tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan menyebut pengunduran tersebut bisa berbenturan dengan Peraturan Daerah. Ia juga mempertanyakan urgensi penyesuaian jadwal hanya demi menyesuaikan kehadiran tamu undangan.

“Kalau memang ingin membuat acara besar, silakan saja. Tapi bukan berarti mengorbankan tanggal yang sudah ditetapkan dalam Perda. Ini bukan sekadar seremoni, ini menyangkut marwah daerah,” kata Sarkawi dalam salah satu pernyataan kepada media lokal.

Pernyataan Sarkawi langsung menuai respons dari berbagai kalangan. Beberapa pihak menilai kritik tersebut terlalu berlebihan dan lebih bernuansa politis ketimbang substansial. Mereka mengingatkan bahwa penundaan perayaan HUT bukanlah hal baru di Luwu Timur. Sebelumnya, pada masa kepemimpinan bupati terdahulu, penundaan serupa juga pernah terjadi tanpa menuai protes serupa.

Mantan anggota DPRD Luwu Timur dua periode, Najamuddin, ikut angkat bicara. Ia menilai Sarkawi terlalu cepat mengambil kesimpulan dan terkesan mencari-cari celah untuk menyerang pemerintahan saat ini.

“Pengunduran itu bukan pelanggaran. Asal ada pertimbangan rasional dan tidak mengubah substansi dari perayaannya. Jangan terburu-buru menyebut ini melanggar Perda, apalagi kalau dasarnya hanya kekecewaan politik pribadi,” ujar Najamuddin kepada awak media.

Najamuddin juga mengingatkan bahwa publik semakin cerdas dan bisa menilai mana kritik yang membangun dan mana yang sekadar mencari panggung politik.

Beberapa pengamat politik lokal pun menilai bahwa sikap Sarkawi menunjukkan ketidakmampuannya melepaskan diri dari rivalitas politik masa lalu, terutama setelah dinamika panas di Pilkada Luwu Timur beberapa waktu lalu.

“Ini soal timing dan niat. Kritik itu sah-sah saja, tapi kalau konteksnya tidak tepat, malah bisa jadi blunder politik. Masyarakat sekarang bisa melihat siapa yang benar-benar bekerja dan siapa yang sekadar menciptakan kegaduhan,” ujar seorang akademisi dari salah satu universitas di Palopo.

Sementara itu, pihak Pemkab Luwu Timur belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik tersebut. Namun sumber internal menyebut bahwa perayaan HUT tetap akan digelar pada 10 Mei dengan rangkaian acara yang lebih meriah dan partisipatif, termasuk pameran UMKM, pentas seni, serta forum kerja sama antar daerah.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel