Connect with us

Saat Pimpin Lat Pra Ops Keselamatan Pallawa 2023, Kapolres Sidrap Sampaikan Pelanggar Yang Akan Ditindak

Published

on

Kitasulsel,Sidrap – Usai apel gelar pasukan, Kapolres Sidrap AKBP Erwin Syah,SIK didampingi oleh Waka Polres Kompol M. Akib dan PJU memimpin Latihan Pra Operasi Keselamatan Pallawa 2023 di Aula Parama Satwika Polres Sidrap. Selasa (7/2/2023).

Dalam sambutannya, Kapolres Sidrap mengatakan bahwa, Operasi Keselamatan Pallawa 2023 mulai digelar hari ini 7 Februari sampai 20 Februari 2023 dengan menyasar pengendara yang melakukan pelanggaran secara kasat mata.

“Latihan pra operasi keselamatan Pallawa 2023 dilakukan sebelum turun ke lapangan sebagai kesiapan dan peningkatan kemampuan personel untuk mewujudkan kepatuhan dan kedisiplinan berlalu lintas”, Ujar Kapolres.

Lanjut Kapolres Sidrap, Kabupaten Sidrap saat ini belum memiliki tilang ETLE maka dari itu Polres Sidrap akan menggunakan blako Tilang bagi pengendara yang melanggar dan dapat menimbulkan kecelakaan.

“Personel Polres Sidrap akan fokus terhadap pelanggar seperti. Pelaku Balap liar, TNKB tidak sesuai ketentuan, berkendara dalam pengaruh alkohol, menggunakan hp saat berkendara, berkendara di bawah umur dan berboncengan lebih 1 orang, tidak menggunakan safety belt dan helm SNI, melawan arus dan melanggar rambu lalu lintas”, Tutur Kapolres.

Diakhir, Kapolres Sidrap menyampaikan agar Personel yang turun kelapangan agar saat melakukan operasi Keselamatan Pallawa 2023 tetap mengedepankan tindakan preemtif dan prepentiv. (win)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Luwu Timur

Pemkab Luwu Timur Perkuat Tata Kelola Pajak Daerah Lewat Capacity Building PBJT di Puskesmas

Published

on

Kitasulsel–LuwuTimur Dalam upaya memperkuat tata kelola pajak daerah serta mendorong digitalisasi layanan keuangan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyelenggarakan Capacity Building Pelaksanaan Teknis Sistem Pelaporan dan Pembayaran PBJT Makanan/Minuman bagi seluruh Bendahara Penerima dan Pengeluaran pada Puskesmas se-Kabupaten Luwu Timur.

Kegiatan tersebut digelar di Aula Kantor Bapenda Luwu Timur, Rabu (10/12/2025), dan sekaligus dirangkaikan dengan rekonsiliasi laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Acara ini juga merupakan tindak lanjut implementasi Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pajak Daerah, yang mengatur standar tata kelola pajak berbasis sistem digital dan transparan.

Capacity Building dibuka secara resmi oleh Sekretaris Bapenda Luwu Timur, Hasbiyanto Baharuddin, didampingi pemateri Kasubid Penyuluhan Keberatan dan Regulasi Pendapatan Daerah, Rannu Lusinup Siampa, serta moderator Penelaah Teknis Kebijakan Bapenda, Muh. Fauzan.

Dalam sambutannya, Hasbiyanto menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi bendahara guna meminimalisir kesalahan pelaporan yang selama ini masih kerap ditemukan.

“Saya berharap para peserta dapat mengikuti materi dengan baik dan langsung menerapkannya dalam operasional harian, sehingga tercipta tata kelola keuangan daerah yang lebih baik dan modern,” ujar Hasbiyanto.

Dorong Pembayaran Pajak Non-Tunai

Fokus utama kegiatan ini adalah penerapan pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan/minuman secara non-tunai melalui kanal QRIS pada seluruh Puskesmas di Kabupaten Luwu Timur.

Peserta diberikan penjelasan teknis terkait alur transaksi digital, mulai dari pemindaian kode QR, validasi pembayaran, hingga mekanisme pencetakan bukti bayar sebagai dokumen pelaporan bendahara.

Pemateri, Rannu Lusinup Siampa, menegaskan bahwa penggunaan layanan digital tidak hanya mempercepat proses transaksi, tetapi juga meningkatkan akurasi laporan pajak daerah.

“Semua pembayaran pajak daerah kini dilakukan secara non-tunai melalui kanal QRIS. Selain itu, pembayaran PBJT makanan dan/atau minuman wajib diselesaikan paling lambat 30 hari setelah pajak terutang,” jelas Rannu.

Komitmen Penguatan PAD dan Transformasi Digital

Melalui kegiatan ini, Pemkab Luwu Timur menegaskan komitmennya dalam mendorong transformasi digital di sektor pengelolaan pajak daerah, sejalan dengan kebijakan nasional mengenai perluasan transaksi non-tunai dalam pemerintahan.

Bapenda berharap, peningkatan pemahaman para bendahara Puskesmas terkait pelaporan dan pembayaran PBJT akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pengelolaan PAD yang akurat, transparan, dan berkelanjutan.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel