Connect with us

DIlantik Sebagai Ketua Umum PELTI, Rektor Unhas: Gelorakan Semangat Berolahraga

Published

on

Kitasulsel, Makassar-–Rektor Universitas Hasanuddin resmi dilantik sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (PP PELTI) Sulawesi Selatan periode 2023-2028.

Pelantikan dipimpin langsung oleh Sekjen PELTI Hasbullah Tahir yang berlangsung pukul 13.30 Wita di JK Arenatorium GOR Universitas Hasanuddin Kampus Unhas Tamalanrea, Selasa (7/2-2023).

Rektor Unhas yang kerap disapa Prof. JJ menyampaikan kebanggaannya dan ucapan syukur atas tanggung jawab, amanah, dan tugas yang diberikan untuk membesarkan olah raga tenis di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya dikalangan sivitas akademika Unhas.

“Dengan semangat kepengurusan yang baru, Sulsel siap kembali menduduki posisi papan atas. Kita tidak terlepas dari jejak dan perjalanan sejarah tenis di Sulsel.

Sehingga kita bersama harus mengawal dan terus berupaya mengembangkan olahraga tenis untuk dapat dinikmati semua kalangan,” jelas Prof. JJ

Rektor Unhas memaparkan bahwa kepengurusan yang baru akan bersinergi serta berkolaborasi bersama untuk mempersiapkan generasi Sulsel siap masuk dalam jajaran level nasional.

Ia mengharapkan agar partisipasi masyarakat melalui perwakilan setiap daerah terus ditingkatkan di Sulsel. Menurutnya, olahraga tenis ini yang sudah sangat cukup dikenal dan digemari masyarakat luas di harapkan dapat berprestasi dan membanggakan.

Sebagai penutup, Prof. JJ berpesan bagi seluruh sivitas akademika Unhas dapat menanamkan dan membangun jiwa patriotisme untuk memperkuat semangat kerja tim dalam bekerja. (*).

 

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

Menag Laporkan Penggunaan Pesawat Khusus, KPK: Contoh Baik bagi Pejabat Negara

Published

on

KITASULSEL—JAKARTA —Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (23/2/2026), untuk memberikan penjelasan terkait penggunaan pesawat khusus saat kunjungan kerja ke Sulawesi Selatan pada 15 Februari 2026.

Kedatangan Menag ke KPK tersebut berkaitan dengan perjalanan dinasnya ke Kabupaten Takalar dalam rangka peresmian Gedung Balai Sarkiah. Di hadapan awak media, Menag menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk transparansi dan komitmennya dalam mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya terkait potensi gratifikasi.

“Saya sudah beberapa kali datang ke KPK. Bahkan sebelumnya pernah menyerahkan pemberian yang saya duga terkait penyelenggaraan haji. Saya juga beberapa kali berkonsultasi. Kali ini kita datang lagi untuk menyampaikan terkait kepergian saya menjalankan tugas di Sulawesi Selatan menggunakan pesawat khusus,” ujar Nasaruddin Umar di kantor KPK, Jakarta.

Menag mengaku bersyukur pertemuannya dengan pihak KPK berlangsung lancar dan terbuka. Ia mengapresiasi lembaga antirasuah tersebut yang memberikan ruang klarifikasi secara transparan.

Menurutnya, langkah pelaporan sejak awal merupakan bagian dari upaya membangun budaya integritas di lingkungan Kementerian Agama dan di kalangan penyelenggara negara secara umum.

“Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi teman-teman lain. Mari kita mendukung seluruh gagasan pencegahan yang telah disosialisasikan, terutama oleh KPK. Laporkan apa pun yang mungkin syubhat bagi kita. Jangan khawatir. Mudah-mudahan ini menjadi contoh yang baik bagi siapa pun sebagai penyelenggara negara,” tegasnya.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menilai langkah Menteri Agama tersebut sebagai teladan positif bagi seluruh penyelenggara negara.

Menurut Budi, pelaporan dugaan gratifikasi sejak awal merupakan bentuk mitigasi dan pencegahan terhadap potensi konflik kepentingan di kemudian hari.

“Kita lakukan pencegahan-pencegahan, khususnya terkait konflik kepentingan yang barangkali ke depan akan muncul,” ujarnya.

Budi menggarisbawahi tiga poin penting dari langkah yang dilakukan Menag.

Pertama, komitmen kuat seorang menteri sebagai penyelenggara negara dalam mendukung pemberantasan korupsi, terutama melalui pelaporan gratifikasi secara dini.

Kedua, tindakan tersebut menjadi teladan tidak hanya bagi jajaran Kementerian Agama, tetapi juga bagi seluruh penyelenggara negara dan aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia.

Ketiga, langkah ini sekaligus menjadi edukasi bagi masyarakat dan pihak swasta agar tidak memberikan hadiah atau bentuk pemberian lain kepada pejabat negara yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

“Ini menjadi edukasi kepada masyarakat dan pihak swasta agar tidak memberikan suatu hadiah atau bentuk lainnya kepada penyelenggara negara atau ASN,” tandas Budi.

Kehadiran Menag di KPK pun dipandang sebagai pesan kuat bahwa transparansi dan pelaporan dini merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang bersih, sekaligus memperkuat budaya antikorupsi di ruang publik.

Continue Reading

Trending