Ribuan Warga Padati Area Pegelaran Karnaval Budaya Jappa Jokka Cap Go Meh 2023
Kitasulsel, Makassar—Ribuan Warga Makassar memadati sepanjang Jalan Sulawesi. Lokasi dilaksanakannya Jappa Jokka Cap Go Meh 2023, Minggu (5/02/2023).
Warga Makassar tampak mulai berdatangan untuk melihat Pergelaran Karnaval Budaya bahkan sebelum acara karnaval dimulai.
Berdasarkan pantauan, sejak pagi hingga pukul 16.00 WITA, warga mulai berdatangan ke lokasi Jappa Jokka Cap Go Meh 2023. Sementara Karnaval Budaya berlangsung pada pukul 16.27 WITA.
Kepadatan mulai terjadi di sepanjang Jalan Sulawesi saat warga datang untuk berpartisipasi dalam kegiatan Jalan Sehat, mereka juga mencoba berbagai produk kuliner UMKM yang ditawarkan di lokasi acara.
Menjelang sore, warga sudah tumpah ruah di sepanjang Jalan Sulawesi. Mereka terus berdatangan hingga mulai berdesakan ke bahu jalan dan panggung-panggung kegiatan.
Panitia dan petugas keamanan pun mulai membatasi jarak antara warga dan peserta Karnaval Budaya. Tidak hanya orang dewasa, banyak anak-anak yang turut dibawa orangtuanya.
Kendati demikian, meski berdesakan dan kesulitan berjalan di sekitar lokasi acara, mereka mengaku senang dan antusias ingin melihat pagelaran karnaval budaya ini.
Haniah, salah seorang warga mengaku senang dengan digelarnya kembali Jappa Jokka. Menurut Haniah, meski berbagai hiburan bisa didapatkan dari gadget, namun, acara-acara budaya seperti ini juga sangat dinantikan.
“Beberapa tahun tidak melihat festival seperti ini, jadi senang sekali. Kita butuh hiburan. Apalagi ada aksi barongsai,” ujarnya.
Hidayat menuturkan dirinya sangat menyukai pentas seni yang dikemas secara sederhana seperti festival budaya ini. Sebab, hal ini dapat menumbuhkan rasa cinta pada budaya sendiri.
Khususnya, karnaval budaya ini, dapat mengajarkan arti keberagaman dan toleransi kepada anak-anak muda yang turut hadir.
“Pertunjukannya sebagian besar diisi oleh anak-anak muda. Sehingga menarik melihat mereka mempelajari dan melestarikan budaya kita,” terangnya.
Untuk diketahui, Karnaval Budaya Jappa Jokka Cap Go Meh 2023 ini menghadirkan berbagai kesenian Tionghoa, naga, barongsai, duta pariwisata, parade busana lintas etnis dan budaya.
Mereka berjalan sepanjang 800 meter melewati rute Jalan Sulawesi, lalu Jalan sangir, selanjutnya Jalan Nusantara, Jalan Timor, terakhir kembali ke jalan Sulawesi hingga panggung utama sebagai finish.
Kitasulsel–JAKARTA Proses penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang memasuki Rumah Tahanan (Rutan) KPK tanpa mengenakan rompi maupun borgol menjadi sorotan.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, menyoroti hal tersebut dan mengingatkan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum.
Bimantoro yang merupakan Anggota Panja Tim Pengawas Komisi III mengatakan, perhatian utama dalam penegakan hukum seharusnya bukan hanya soal atribut tahanan, tetapi bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan secara transparan.
“Penegakan hukum tidak boleh memberikan kesan adanya perlakuan istimewa kepada siapa pun. Siapa pun yang telah berstatus tersangka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa ada standar yang berbeda dalam penanganan suatu perkara,” tegas Bimantoro.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum bergantung pada konsistensi dalam menjalankan prosedur. Karena itu, setiap proses hukum harus dilakukan secara objektif, profesional, dan tanpa diskriminasi.
“Yang paling penting adalah proses hukumnya berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel. Jangan ada perlakuan khusus yang dapat menimbulkan polemik atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujarnya.
Ia juga meminta seluruh aparat penegak hukum menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.
“Sebagai negara hukum, Indonesia harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap prosedur penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya keistimewaan bagi pihak tertentu,” tambahnya.
Bimantoro menegaskan Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum agar seluruh institusi penegak hukum bekerja secara profesional, akuntabel, dan menjunjung rasa keadilan.
“Jangan sampai persoalan administratif atau prosedural yang terlihat sederhana justru mencederai kepercayaan publik. Yang harus dikedepankan adalah profesionalitas, transparansi, dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara dalam proses penegakan hukum,” pungkasnya.
-
Nasional1 tahun agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login