Di pelosok Pedesaan Morotai Pun Bikin Relawan Anies
Kitasulsel,Maluku—Masyarakat di Desa Daeo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara ternyata tak mau ketinggalan mendukung Anies Baswedan menuju Pilpres 2024.
Angin perubahan yang dibawa Anies Rasyid Baswedan terus menembus lintas batas, menyebar jauh hingga ke berbagai pelosok negeri.
Bukan hanya masyarakat perkotaan yang ingin perubahan terjadi di Indonesia. Masyarakat desa yang tinggal jauh di wilayah pedalaman dan terpencil pun turut mendamba perubahan yang dibawa oleh Anies Baswedan.
Adalah masyarakat Desa Daeo, Morotai, Maluku Utara yang kini turut merasakan datangnya angin perubahan untuk Indonesia yang lebih baik, lebih adil, dan lebih sejahtera. Mereka adalah sekumpulan petani yang tinggal di wilayah terpencil di Maluku Utara, sangat berharap mantan Rektor Universitas Paramadina itu menjadi Presiden RI pada Pilpres 2024 mendatang.
Dari Desa kecil bernama Daeo ini, Hasanuddin Seba menaruh asa memenangkan Anies Rasyid Baswedan dalam pilpres 2024 kelak. Hasanuddin Seba pun mengajak Asrul Pawane, Jimo Taihu, Rahman Cando dan Malik Badada membentuk simpul relawan yang lahir dari Kampung. Mereka memberikan nama ROKAn atau Relawan Orang Kampung Anies Baswedan.
Hasanudin Seba didaulat menjadi Ketua Umum, Arsul Pawane dan Jimo Taihu sebagai wakil ketua umum bersama Rahman Cando dan Malik Badada masing-masing sebagai sekjen dan bendum ROKAn Baswedan
ROKAn Baswedan pun menaruh asa tinggi, bagai mimpi orang kampung 100 tahun lalu yang menginginkan Indonesia merdeka.
“Kami orang kampung, karena itu kami ingin mengajak orang kampung, bukan hanya di Daeo tapi orang kampung di seluruh pelosok tanah air, berjuang bersama agar bangsa ini mendapatkan pemimpin terbaik dan kami yakin, pak Anieslah orangnya” kata Hasanuddin Sebu bersemangat.
Muhammad Ramli Rahim pun meneri ROKAn Baswedan berafiliasi dengan Konfederasi Nasional Relawan Anies atau KoReAn. ROKAn Baswedan kemudian menjadi simpul relawan ke-68 dari 74 simpul relawan Anies Baswedan yang berafiliasi dengan KoReAn .
“Siapapun yang ingin membentuk simpul relawan Anies, silahkan hubungi kami, KoReAn memang mendorong simpul relawan Anies makin banyak agar makin banyak orang yang berjuang untuk lahirnya pemimpin terbaik buat bangsa ini” kata MRR, sapaan akrab Muhammad Ramli Rahim
Kitasulsel–JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji tahun 2023–2024 dengan memeriksa sejumlah pimpinan biro travel secara maraton.
Pada Rabu (8/4/2026), penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap tujuh bos biro travel di dua lokasi berbeda, yakni di Jakarta dan wilayah Jawa Timur.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan kuota haji.
“Hari ini KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan tindak pidana terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024, total ada tujuh biro di dua tempat,” ujar Budi melalui pesan singkat.
Pemeriksaan di Dua Lokasi
Untuk lokasi pertama di Jawa Timur, pemeriksaan dilakukan di kantor BPKP Perwakilan Jawa Timur dengan menghadirkan empat saksi dari kalangan pimpinan biro travel.
Mereka yang diperiksa yakni NR selaku Direktur PT Al Madinah Mutiara Sunnah, FN selaku Direktur Utama PT Aliston Buana Wisata, NA selaku Direktur PT Barokah Dua Putri Mandiri, serta BK selaku Direktur PT Kamilah Wisata Muslim.
Sementara itu, di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, penyidik memeriksa tiga pimpinan biro travel lainnya, yakni HRA selaku Direktur PT Madani Prabu Jaya, AAB selaku Direktur Utama PT An Naba International, dan KS selaku Direktur PT Ananda Dar Al Haromain.
Pemeriksaan Berlanjut
Sehari sebelumnya, Selasa (7/4), KPK juga telah memanggil lima pimpinan biro travel haji dan umrah untuk diperiksa di Gedung Merah Putih. Namun, dari lima saksi yang dipanggil, hanya satu yang memenuhi panggilan.
Saksi yang hadir adalah CMH selaku Direktur PT Al Aqsha Jisru Dakwah dan Direktur PT Edipeni Travel. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami mekanisme pengisian kuota haji khusus yang berasal dari kuota tambahan.
“Saksi lainnya tidak hadir dan meminta penjadwalan ulang pemeriksaannya,” tambah Budi.
KPK menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan guna mengungkap secara menyeluruh dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan kuota haji, termasuk menelusuri peran pihak-pihak yang terlibat dalam proses distribusi kuota tambahan tersebut.
-
Nasional10 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login