Connect with us

Musrenbang Kecamatan Tallo, Perbaikan Drainase Hingga Kantor Lurah Jadi Prioritas

Published

on

Kitasulsel, Makassar-–Pemerintah Kecamatan Tallo menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tahun Anggaran 2023, di Hotel Claro, Jumat (3/02/2023).

Dihadiri seluruh lurah dan LPM se-Kecamatan Tallo, Musrenbang tingkat kecamatan ini dibuka Asisten II Bidang Perekonomian Pemkot Makassar Rusmayani Madjid.

Camat Tallo Alamsyah Sahabuddin menyampaikan kegiatan ini merupakan penyempurnaan usulan pra Musrenbang yang dilakukan di setiap kelurahan.

Untuk itu, Alamsyah berharap intervensi dari Pemkot Makassar untuk mengcover seluruh usulan-usulan dari masyarakat.
Sebab, kata dia, tidak semua usulan masyarakat bisa tercover di anggaran dana kelurahan. Begitu juga di kecamatan.

“Intervensi dari pemerintah kota untuk mengawal suksesnya program di Kecamatan Tallo sangat kita butuhkan,” kata Alamsyah Sahabuddin.

Lebih lanjut, Alamsyah Sahabuddin mengatakan perlu sinergitas semua pihak. Mulai dari kelurahan, kecamatan, LPM, hingga OPD terkait.

“Di sini butuh komunikasi aktif dan kerja sama dalam menyukseskan program ini,” tuturnya.

Kata Alamsyah, ada beberapa usulan rutin setiap Musrenbang. Yakni perbaikan infrastruktur, drainase, jalan lingkungan, dan program Lorong Wisata.

“Beberapa lorong yang menjadi usulan dilakukan LPM dan lurah, termasuk usulan masyarakat tentang perbaikan drainase, paving blok, dan perbaikan tiga kantor lurah,” paparnya.

“Untuk kantor lurah ini kami membutuhkan intervensi dari Dinas Pekerjaan Umum (PU), mudah-mudahan usulan ini bisa diwujudkan,” tambah Alamsyah.

Ketua LPM Kelurahan Bunga Eja Beru Ramdani mengatakan ada beberapa usulan hasil rembuk warga tingkat RT/RW dan kelurahan.

Untuk non-fisik ada beberapa usulan. Diantaranya, pemberdayaan masyarakat. Sedangkan untuk fisik, ada usulan perbaikan drainase, paving blok, hingga lampu jalan.

“Paving blok itu ada empat titik yang kita usulkan, dan untuk lampu jalan tiga titik. Kondisinya sudah sangat memprihatinkan dan itu sudah dua kali kita usulkan di Musrenbang tapi belum terealisasi,” ujar Ramdani.

Sementara, Lurah Kaluku Bodoa Suryadi menyebut perbaikan kantor lurah menjadi skala prioritas saat ini. Kondisinya sangat memprihatinkan, terendam banjir saat hujan turun.

Ada juga usulan peningkatan jalan di beberapa RW, penanganan stunting, dan TB. Ada juga peruntukan dana kelurahan untuk perbaikan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.

“Kantor lurah itu prioritas kita, itu beberapa tahun kita usulkan karena kondisinya saat hujan turun itu sudah terendam lantainya. Sudah dari tahun lalu kita usul tapi belum terealisasi,” tutup Suryadi.

 

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Sulsel Bangun 1.657 Unit Apartemen Ikan untuk Tingkatkan Produktivitas Nelayan dan Pulihkan Ekosistem Laut

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) telah membangun 1.657 unit apartemen ikan sepanjang tahun 2025 untuk mendukung pengembangan kawasan perikanan rakyat dan pemulihan ekosistem laut.

Program ini tersebar di 13 titik lokasi di Sulsel, yaitu Makassar, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Kepulauan Selayar, Pangkep, Barru, Pulau Panikiang (Barru), Pinrang, Luwu Timur, dan Palopo, dengan total luasan sekitar 11 hektar di wilayah pesisir. Beberapa lokasi strategis seperti Pulau Panikiang, Selayar, dan Sinjai dipilih karena potensi ekologi yang tinggi, sementara Makassar, Takalar, dan Pangkep fokus pada peningkatan produktivitas nelayan.

Program apartemen ikan ini merupakan bagian dari visi Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wagub Fatmawati Rusdi dalam mendorong pemulihan ekosistem laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan berbasis ekonomi biru, sejalan dengan cita-cita Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Kepala DKP Sulsel, M. Ilyas, apartemen ikan berfungsi sebagai habitat buatan yang menjadi tempat berlindung, berkembang biak, dan berkumpulnya ikan, sehingga membantu nelayan menangkap ikan lebih efisien.

“Apartemen ikan ini mempersingkat waktu nelayan mencari ikan. Dengan titik-titik baru yang produktif, nelayan bisa menghemat BBM, menekan biaya operasional, dan meningkatkan pendapatan,” ujar Ilyas, Minggu (7/12/2025).

Setiap modul apartemen ikan dirancang untuk menjadi spawning ground dan nursery ground, meningkatkan keanekaragaman hayati, sekaligus mendukung pertumbuhan terumbu karang buatan. Diperkirakan satu modul dapat menghasilkan 40–90 kg ikan per bulan atau 500–1.000 kg per tahun, dengan asumsi 60% biomassa dapat dipanen secara berkelanjutan. Dengan 1.657 modul, potensi tangkapan tahunan mencapai 596 ton ikan, senilai ekonomi sekitar Rp 20,9 miliar per tahun. Jika dihitung dalam jangka panjang, 5 tahun mendatang apartemen ikan ini bisa menghasilkan Rp 104,3 miliar dan 10 tahun Rp 208,7 miliar.

Pemasangan unit apartemen ikan dilakukan dengan memperhatikan kondisi oseanografi, kedalaman, substrat dasar perairan, dan pola arus, memastikan setiap lokasi dapat mendukung produktivitas nelayan dan pelestarian ekosistem laut.

Untuk tahun 2026, DKP Sulsel berencana melakukan pendampingan pemanfaatan dan pemeliharaan apartemen ikan, bekerja sama dengan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas), pemerintah kabupaten/kota, dan komunitas lokal.

“Dengan pengelolaan gotong royong, apartemen ikan ini menjadi aset bersama yang manfaatnya dapat dirasakan puluhan tahun ke depan,” tambah Ilyas.

Program ini sudah memberikan dampak nyata bagi nelayan. Abdul Gaffar, salah seorang nelayan dari Bulukumba, mengatakan, “Dulu kami harus melaut jauh dan lama untuk mencari ikan. Sekarang lebih cepat dapat ikan, dan ongkos BBM berkurang banyak.”

Langkah strategis ini menegaskan komitmen Pemprov Sulsel dalam mengembangkan ekonomi biru, memperkuat kesejahteraan nelayan, dan memulihkan ekosistem laut secara berkelanjutan.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel